KemenHAM Usul Penghapusan SKCK Narapidana kepada Polri

Reporter: tim redaksi |

Editor: Azmaliar |

Selasa , 25 Mar 2025 - 22:51

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menghapus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).-Disway.id-Annisa Zahro---

RADAR BENGKULU, JAKARTA -- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menghapus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Seperti dikutip dari laman disway.id, SKCK ini biasanya digunakan sebagai persyaratan mendaftar pekerjaan, baik di instansi pemerintahan maupun swasta.

Direktur Jenderal Instruman dan Penguatan HAM KemenHAM Nicholay Aprilindo menjelaskan, usulan penghapusan SKCK itu ditujukan bagi narapidana yang sudah selesai menjalani hukumannya. Dimana ketika berada di lembaga pemasyarakatan menunjukkan perilaku atau berkelakuan baik.

"Kemudian juga yang mempunyai masa depan, misalnya seperti anak-anak di LPKA (lembaga pemasyarakat khusus anak) itu banyak saya temui," ungkap Nicholay, ditemui di Kantor KemenHAM, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa selama kunjungannya di Lapas, ia menemukan anak-anak yang berhadapan dengan hukum memiliki cita-cita tinggi, tetapi terhalang oleh catatan kriminal.

"Mereka mempunyai cita-cita. Saya tanya apa yang mau kalian lakukan setelah selesai masa hukuman? 'kami ingin jadi dokter', 'kami ingin jadi polisi', 'kami ingin jadi tentara', 'kami ingin jadi pilot', 'kami ingin jadi dosen'," bebernya.

"Jadi cita-cita mereka ada, tetapi terhalang oleh masalah ketentuan-ketentuan atau persyaratan yang ada. Makanya kami membuat surat pengusulan terhadap Kapolri yang ditandatangani oleh Pak Menteri HAM," lanjut Nicho.

Kemudian, ia menegaskan bahwa surat tersebut bersifat usulan. Sehingga, tetap menjadi kewenangan pihak kepolisian sebagai institusi yang mengeluarkan SKCK, apakah akan mengabulkannya.

Ia juga mengatakan bahwa kedua pihak masih akan duduk bersama untuk membahas teknis pelaksanannya.

"Itu nanti kami duduk bersama untuk membahas persyaratan tentang penghapusan SKCK bagi para narapidana yang telah selesai menjalani hukuman."

kemenham usul penghapusan skck narapidana kepada polri                            radar bengkulu, jakarta -- kementerian hak asasi manusia (ham) mengusulkan kepada kepolisian republik indonesia (polri) untuk menghapus surat keterangan catatan kepolisian (skck).
seperti dikutip dari laman disway.id, skck ini biasanya digunakan sebagai persyaratan mendaftar pekerjaan, baik di instansi pemerintahan maupun swasta.
direktur jenderal instruman dan penguatan ham kemenham nicholay aprilindo menjelaskan, usulan penghapusan skck itu ditujukan bagi narapidana yang sudah selesai menjalani hukumannya. dimana ketika berada di lembaga pemasyarakatan menunjukkan perilaku atau berkelakuan baik.
"kemudian juga yang mempunyai masa depan, misalnya seperti anak-anak di lpka (lembaga pemasyarakat khusus anak) itu banyak saya temui," ungkap nicholay, ditemui di kantor kemenham, jakarta, selasa, 25 maret 2025.
baca juga:mudik gratis 2025, pemprov bengkulu berangkatkan 150 pemudik penuh haru
baca juga:bupati kaur gusril pausi, silaturahmi di tanah kelahirannya dan serahkan bantuan
lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa selama kunjungannya di lapas, ia menemukan anak-anak yang berhadapan dengan hukum memiliki cita-cita tinggi, tetapi terhalang oleh catatan kriminal.
"mereka mempunyai cita-cita. saya tanya apa yang mau kalian lakukan setelah selesai masa hukuman? 'kami ingin jadi dokter', 'kami ingin jadi polisi', 'kami ingin jadi tentara', 'kami ingin jadi pilot', 'kami ingin jadi dosen'," bebernya.
"jadi cita-cita mereka ada, tetapi terhalang oleh masalah ketentuan-ketentuan atau persyaratan yang ada. makanya kami membuat surat pengusulan terhadap kapolri yang ditandatangani oleh pak menteri ham," lanjut nicho.
kemudian, ia menegaskan bahwa surat tersebut bersifat usulan. sehingga, tetap menjadi kewenangan pihak kepolisian sebagai institusi yang mengeluarkan skck, apakah akan mengabulkannya.
baca juga:bawaslu bersinergi dengan kemenag bengkulu selatan, ini tujuannya
baca juga:ada 10 tempat penitipan kendaraan di mukomuko selama libur lebaran, dijaga polisi
ia juga mengatakan bahwa kedua pihak masih akan duduk bersama untuk membahas teknis pelaksanannya.
"itu nanti kami duduk bersama untuk membahas persyaratan tentang penghapusan skck bagi para narapidana yang telah selesai menjalani hukuman."
sedangkan penghapusan skck bagi masyarakat umum, ia mengatakan masih akan memperhatikan perkembangannya.
"dalam perkembangan, dalam kita berdiskusi, kita merumuskan tentang persyaratan-persyaratan yang perlu atau tidak perlu di dalam skck itu. dan ini kami sekali lagi, kami tetap mendukung ini karena sesuai dengan astacita dari presiden ri, yaitu penegakan atau penguatan ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia," tuturnya.
ia menegaskan bahwa usulan penghapusan skck ini sebagai uupaya pemenuhan ham, termasuk bagi mantan narapidana, sehingga tidak terjadi disparitas ataupun diskriminasi.
baca juga:gampang banget, cara membuat ketupat lebaran dari beras
baca juga:revitalisasi taman remaja bengkulu tanpa sentuhan apbd
"kalau orang sudah bertobat, orang sudah berkelakuan baik, kenapa harus di stigma lagi dia sebagai narapidana? toh, kita semua adalah manusia yang mempunyai salah dan dosa, tidak ada manusia satupun yang bersih di dunia ini kan," tandasnya.
oleh karena itu, usulan tersebut ditujukan bagi para mantan narapidana yang telah berkelakuan baik, bertobat, dan ingin memulai hidup yang baru.
menurutnya, usulan ini sangat berguna ketika mereka akan mencari pekerjaan untuk menghidupi diri mereka atau keluarga mereka.
"kalau orang sudah bertobat, ya sudah tuhan saja maha pengampun, maha penyayang kan, apalagi kita manusia."
di sisi lain, ia menegaskan bahwa pihaknya tetap ingin seorang yang melakukan kejahatan dihukum maksimal dan seimbang antara kelakuan dengan dampak yang ditimbulkan dari perlakuan itu sendiri.
termasuk dalam hal ini adalah seorang yang melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak, tercampur terhadap anak, pedofil, dan sebagainya.
"kami minta supaya adanya hukuman yang seimbang, hukuman yang berat bagi para pelaku ini, agar ada efek jera," tegasnya.(*)