RADAR BENGKULU - Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan, proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Bengkulu tidak ada biaya apa pun alias gratis. Hal ini disampaikan Gubernur Rohidin saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK Formasi Tahun 2023 yang berlangsung di GOR Sawah Lebar Bengkulu, pada Rabu, 18 September 2024.
Pernyataan ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi terkait pungutan liar dalam proses pengangkatan PPPK.
"Saya pastikan, tidak ada pungutan biaya sepeser pun. Itu mulai dari pendaftaran, pemberkasan, hingga pengangkatan. Semua proses dilakukan secara transparan dan gratis," tegas Gubernur Rohidin.
Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyediakan 600 formasi bagi tenaga honorer yang siap mengikuti seleksi untuk menjadi PPPK.
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Resmikan Kantor LTSA PMI, Permudah Warga Bekerja
BACA JUGA:Rohidin Mersyah Pimpin High Level Meeting TPID, Fokus Pengendalian Inflasi
Gubernur Rohidin kembali menekankan bahwa calon peserta tidak perlu mencari bantuan dari pihak mana pun agar bisa lolos seleksi.
"Jangan lagi meminta bantuan kepada siapa pun. Cukup rajin belajar, ikuti aturan yang ada, penuhi syarat, dan jalani setiap tahapannya dengan jujur," ujar Rohidin.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Pemprov Bengkulu telah mengangkat 1.043 tenaga honorer menjadi PPPK yang telah menerima SK pengangkatan. Para pegawai ini otomatis mendapat hak-hak yang sama seperti Aparatur Sipil Negara (ASN). Itu termasuk gaji, tunjangan sertifikasi, dan bahkan kesempatan untuk menduduki jabatan seperti kepala sekolah jika memenuhi syarat.
Namun, ia juga menyoroti perlunya evaluasi terkait penempatan kerja, terutama agar tidak terjadi penumpukan guru di suatu sekolah dan memastikan setiap PPPK mendapatkan jam mengajar yang layak.
BACA JUGA:Pesona Taman Bunga Celosia di Bandungan, Tempat Wisata Favorit Saat Libur Maulid Nabi
BACA JUGA:Serahkan Alat Pertanian, Gubernur Rohidin Komitmen untuk Kemajuan Petani Bengkulu
"Yang paling penting adalah memastikan mereka mendapatkan jam mengajar yang memadai dan penempatan di sekolah tujuan tidak mengganggu alokasi jam mengajar yang sudah ada," jelas Gubernur Rohidin, yang juga menyandang gelar profesor itu.
Untuk mengoptimalkan pendataan tenaga honorer di Provinsi Bengkulu, Gubernur Rohidin memperkenalkan Sistem Pengolahan non-ASN (siNona). Ia meminta para tenaga honorer yang belum menerima SK pengangkatan untuk segera mengisi data secara online melalui siNona. Sistem ini bertujuan untuk mendata seluruh tenaga honorer agar dapat diajukan menjadi ASN secara kolektif.
"Supaya seluruh honorer bisa terdata dengan baik, saya meminta mereka mengisi data di situs resmi pemerintah. Dengan begitu, saya bisa merekap dan mendata mereka untuk pengangkatan lebih lanjut. Saya pastikan, pada akhir tahun 2024, tidak ada lagi tenaga honorer yang belum terdata. In shaa Allah, pada 2025 saya akan kembali membagikan SK kepada tenaga honorer lainnya," ungkap Rohidin penuh optimisme.