Proses Pengangkatan Pimpinan DPRD di Bengkulu Terhambat, Tiga Daerah Belum Menyerahkan Nama

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Rabu , 16 Oct 2024 - 20:52

Ferry Ernez Parera, S.STP., M.Si.-dok/RADAR BENGKULU-

Ferry kembali mengingatkan agar daerah yang belum menyerahkan nama-nama unsur pimpinan DPRD segera menyelesaikan berkasnya. Ia mengkhawatirkan keterlambatan ini akan berdampak pada kelancaran kinerja DPRD di daerah tersebut. Hal ini menjadi penting, terutama menjelang pelantikan kabinet baru oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang akan segera menunjuk para menterinya.

"Saya mengingatkan kembali, semoga proses pengajuan bisa segera diselesaikan sebelum pelantikan atau penunjukan menteri oleh Pak Prabowo. Kita perlu cepat agar tidak ada kendala administratif nantinya."

Ia menambahkan, dengan adanya pergantian kabinet, Mendagri yang saat ini menjabat bisa saja diganti, dan ini bisa mempengaruhi proses administrasi pengusulan pimpinan DPRD.

Ferry juga mengonfirmasi beberapa nama pimpinan DPRD di empat kabupaten yang telah diusulkan dan dilantik.

Di Kota Bengkulu, posisi ketua dijabat oleh Herimanto, dengan Rachmat Widodo dan Riduan sebagai wakil ketua.

Di Kabupaten Kaur, Januardi menjabat sebagai ketua, didampingi Herdian Sapta Nugraha dan Mardianto sebagai wakil ketua.

Kabupaten Lebong juga telah melantik Carles Ronsen sebagai ketua, dengan Ahmad Luthfi dan Rinto Putra Cahyo sebagai wakil ketua.

Sementara di Kabupaten Rejang Lebong, Juliansyah Yayan ditunjuk sebagai ketua, bersama Pera Hariyani dan Lukman Effendi sebagai wakil ketua.

“Iya, mereka telah ditunjuk dan dilantik sesuai prosedur yang berlaku,” pungkas Ferry.

Proses pengusulan unsur pimpinan DPRD di Bengkulu ini memang bukan perkara mudah. Keterlambatan di tiga daerah yang belum menyelesaikan berkasnya menunjukkan adanya tantangan administrasi yang perlu diatasi oleh pemerintah daerah.

Dalam situasi seperti ini, sinergi antara DPRD, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi sangat dibutuhkan agar tidak terjadi stagnasi dalam penataan kelembagaan di tingkat legislatif daerah.

proses pengangkatan pimpinan dprd di bengkulu terhambat, tiga daerah belum menyerahkan nama                            radar bengkulu — pengangkatan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) di provinsi bengkulu masih menghadapi kendala. pasalnya, tiga kabupaten, yakni bengkulu utara, bengkulu tengah, dan seluma, hingga kini belum menyerahkan nama-nama untuk unsur pimpinan dprd mereka. 
padahal, keterlambatan ini dikhawatirkan bisa berdampak pada kinerja dprd di masing-masing daerah.
di sisi lain, beberapa daerah lain sudah melengkapi berkas pengusulan. bahkan, telah diproses di biro pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (pemkesra) pemerintah provinsi bengkulu.
kabupaten yang telah melangkah maju dalam proses ini termasuk bengkulu selatan dan kepahiang. mukomuko juga dilaporkan sudah setengah jalan, dengan posisi wakil ketua (waka) i atas nama wisnu hadi, se, yang telah diusulkan.
kepala biro pemkesra setda provinsi bengkulu, ferry erneza perera mengonfirmasi bahwa hingga saat ini, baru empat kabupaten yang telah menyelesaikan proses pengusulan dan bahkan sudah melantik unsur pimpinan dprd mereka. 
keempat kabupaten tersebut adalah kota bengkulu, kaur, lebong, dan rejang lebong.
baca juga:pengesahan pimpinan dprd provinsi bengkulu diupayakan sebelum pelantikan presiden baru
baca juga:pimpinan definitif dprd provinsi bengkulu periode 2024-2029 diajukan ke kemendagri
"iya, baru empat kabupaten yang selesai. sementara mukomuko baru sebagian. untuk tiga kabupaten lainnya, kita masih menunggu pengusulan nama dari pihak terkait," ujar ferry dalam keterangan pada rabu, 16 oktober 2024.
selain itu, ferry mengungkapkan bahwa pengajuan empat unsur pimpinan dprd provinsi bengkulu telah dikirimkan ke kementerian dalam negeri (kemendagri) melalui sistem informasi online layanan administrasi (siola) pada selasa sore.
"kami sudah mengusulkan empat unsur pimpinan provinsi melalui siola kemendagri kemarin sore," ungkapnya.
dalam keterangannya, ferry juga menjelaskan beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam proses pengusulan pimpinan dprd. berkas yang dibutuhkan mencakup berita acara penunjukan dari partai politik, surat keputusan dari kemendagri, berita acara paripurna penunjukan, dan surat keputusan dari dprd di tingkat kabupaten maupun provinsi. 
setelah berkas lengkap, pengusulan pimpinan akan diajukan kepada kemendagri oleh pimpinan sementara dan pelaksana tugas (plt.) gubernur bengkulu.
"itulah sekilas prosedur yang harus dilalui dalam proses pengusulan," jelas ferry.
baca juga:dprd provinsi bengkulu segera bentuk fraksi dan panitia kerja
baca juga:bulan oktober dprd provinsi bengkulu targetkan penyusunan tata tertib, kode etik dan akd tuntas
ferry kembali mengingatkan agar daerah yang belum menyerahkan nama-nama unsur pimpinan dprd segera menyelesaikan berkasnya. ia mengkhawatirkan keterlambatan ini akan berdampak pada kelancaran kinerja dprd di daerah tersebut. hal ini menjadi penting, terutama menjelang pelantikan kabinet baru oleh presiden terpilih, prabowo subianto, yang akan segera menunjuk para menterinya.
"saya mengingatkan kembali, semoga proses pengajuan bisa segera diselesaikan sebelum pelantikan atau penunjukan menteri oleh pak prabowo. kita perlu cepat agar tidak ada kendala administratif nantinya." 
ia menambahkan,  dengan adanya pergantian kabinet, mendagri yang saat ini menjabat bisa saja diganti, dan ini bisa mempengaruhi proses administrasi pengusulan pimpinan dprd.
ferry juga mengonfirmasi beberapa nama pimpinan dprd di empat kabupaten yang telah diusulkan dan dilantik. 
di kota bengkulu, posisi ketua dijabat oleh herimanto, dengan rachmat widodo dan riduan sebagai wakil ketua. 
di kabupaten kaur, januardi menjabat sebagai ketua, didampingi herdian sapta nugraha dan mardianto sebagai wakil ketua.
baca juga:kpu bengkulu tetapkan jadwal dan materi debat pilgub 2024
baca juga:dua putra bengkulu dipanggil prabowo-gibran untuk masuk kabinet
kabupaten lebong juga telah melantik carles ronsen sebagai ketua, dengan ahmad luthfi dan rinto putra cahyo sebagai wakil ketua. 
sementara di kabupaten rejang lebong, juliansyah yayan ditunjuk sebagai ketua, bersama pera hariyani dan lukman effendi sebagai wakil ketua.
“iya, mereka telah ditunjuk dan dilantik sesuai prosedur yang berlaku,” pungkas ferry.
proses pengusulan unsur pimpinan dprd di bengkulu ini memang bukan perkara mudah. keterlambatan di tiga daerah yang belum menyelesaikan berkasnya menunjukkan adanya tantangan administrasi yang perlu diatasi oleh pemerintah daerah. 
dalam situasi seperti ini, sinergi antara dprd, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi sangat dibutuhkan agar tidak terjadi stagnasi dalam penataan kelembagaan di tingkat legislatif daerah.
kendati demikian, pemerintah provinsi bengkulu tetap berharap agar setiap daerah dapat merampungkan pengusulan pimpinan dprd mereka. pengangkatan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas kinerja dprd, tetapi juga dalam menjaga efektivitas pengawasan dan pengambilan kebijakan di tingkat kabupaten.
 
dengan dorongan dari pemprov bengkulu, diharapkan dalam waktu dekat ketiga daerah yang masih tertunda akan segera melengkapi berkasnya. hal ini juga menjadi sinyal bahwa koordinasi antara tingkat daerah dan pusat perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam masa transisi kepemimpinan nasional.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, KAMIS 17 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan