Bulan Oktober DPRD Provinsi Bengkulu Targetkan Penyusunan Tata Tertib, Kode Etik dan AKD Tuntas

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Senin , 30 Sep 2024 - 21:18

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Samsu Amanah-RADAR BENGKULU-

RADAR BENGKULU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu bergerak cepat dalam menyusun Tata Tertib (Tatib), Kode Etik, dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) usai pengesahan delapan fraksi.

Proses ini ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan, seiring dengan pembentukan dua Panitia Kerja (Panja) yang bertugas menangani hal tersebut.

Dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin, 30 September 2024, agenda pengesahan fraksi-fraksi serta pembentukan Panja Tatib dan Panja Kode Etik berjalan lancar.

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Samsu, menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan kinerja DPRD berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan dua agenda besar hari ini. Pertama, pengesahan fraksi-fraksi, dan kedua, pembentukan dua Panja yang akan membahas Tata Tertib dan Kode Etik."

Menurut Samsu, delapan fraksi yang disahkan terdiri dari enam fraksi murni dan dua fraksi gabungan partai politik. Namun, satu fraksi, yaitu Gerindra, masih menunggu keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk melengkapi struktur internalnya. "Pengurus Fraksi Gerindra belum diumumkan karena masih menunggu petunjuk dari DPP."

Sementara itu, dua Panja yang dibentuk akan langsung bekerja menyusun Tatib dan Kode Etik. Panja Tatib akan dipimpin oleh Mahdi Husen. Sedangkan Panja Kode Etik diketuai oleh Teuku Zulkarnain.

Samsu menegaskan bahwa kedua Panja ini diharapkan dapat menyelesaikan tugas mereka dalam waktu satu bulan.

"Proses penyusunan Tatib dan Kode Etik harus selesai dalam sebulan, sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku."

Samsu menekankan pentingnya peran Tatib dan Kode Etik sebagai fondasi kerja DPRD.

bulan oktober dprd provinsi bengkulu targetkan penyusunan tata tertib, kode etik dan akd tuntas                            radar bengkulu – dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu bergerak cepat dalam menyusun tata tertib (tatib), kode etik, dan alat kelengkapan dewan (akd) usai pengesahan delapan fraksi. 
proses ini ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan, seiring dengan pembentukan dua panitia kerja (panja) yang bertugas menangani hal tersebut.
dalam rapat paripurna yang digelar pada senin, 30 september 2024, agenda pengesahan fraksi-fraksi serta pembentukan panja tatib dan panja kode etik berjalan lancar. 
ketua dprd provinsi bengkulu, samsu, menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan kinerja dprd berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
baca juga:dprd bengkulu segera bentuk delapan fraksi, langkah awal penyusunan tatib dan apbd 2025
baca juga:anggota dprd provinsi kritik rencana kenaikan tpp asn pemprov bengkulu
"alhamdulillah, kita telah menyelesaikan dua agenda besar hari ini. pertama, pengesahan fraksi-fraksi, dan kedua, pembentukan dua panja yang akan membahas tata tertib dan kode etik." 
menurut samsu, delapan fraksi yang disahkan terdiri dari enam fraksi murni dan dua fraksi gabungan partai politik. namun, satu fraksi, yaitu gerindra, masih menunggu keputusan dari dewan pimpinan pusat (dpp) untuk melengkapi struktur internalnya. "pengurus fraksi gerindra belum diumumkan karena masih menunggu petunjuk dari dpp." 
sementara itu, dua panja yang dibentuk akan langsung bekerja menyusun tatib dan kode etik. panja tatib akan dipimpin oleh mahdi husen. sedangkan panja kode etik diketuai oleh teuku zulkarnain. 
samsu menegaskan bahwa kedua panja ini diharapkan dapat menyelesaikan tugas mereka dalam waktu satu bulan.
"proses penyusunan tatib dan kode etik harus selesai dalam sebulan, sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku." 
samsu menekankan pentingnya peran tatib dan kode etik sebagai fondasi kerja dprd.
baca juga:juli hartono menjadi ketua dprd bs defenitif periode 2024 - 2029
baca juga:anggota dprd bengkulu utara segera bentuk akd dan fraksi-fraksi
selain itu, penyusunan akd juga masuk dalam target yang sama. namun, pembentukan akd ini akan menunggu hasil final dari penyusunan tatib dan kode etik. karena, kedua dokumen tersebut akan menjadi landasan hukum dalam pembentukan akd. 
samsu juga menambahkan bahwa proses ini berjalan paralel dengan menunggu pengesahan unsur pimpinan dprd provinsi bengkulu yang definitif.
"pembentukan akd memang bergantung pada tatib dan kode etik, tetapi kita akan terus bekerja untuk menyelesaikannya bersamaan dengan penyusunan unsur pimpinan definitif dprd," kata politisi dari partai golkar ini.
sementara itu, ketua panja kode etik, teuku zulkarnain menjelaskan bahwa pihaknya akan  memulai rapat penyusunan kode etik. teuku memastikan bahwa proses penyusunan akan dilakukan secara cermat dengan mempelajari kode etik dari daerah lain sebagai bahan perbandingan. langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kode etik yang disusun sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. sekaligus dapat menjadi dasar yang kuat dalam pembentukan akd.
"kami akan mulai besok untuk menyusun kode etik, dengan mempelajari kode etik daerah lain. target kami, kode etik bisa selesai sebelum tenggat waktu sebulan," ujar teuku singkat.
berikut fraksi-fraksi dprd provinsi bengkulu
fraksi golkar – ketua: mahdi husen
fraksi pan – ketua: billy dwitrata sunardi, st
fraksi gerindra – menunggu petunjuk dari dpp
fraksi pdi perjuangan – ketua: h. ihsan fajri, s.sos, mm
fraksi demokrat – ketua: h. edison simbolon, m.si
fraksi nasdem – ketua: zulasmi octarina, se
fraksi kebangkitan dan keadilan – ketua: h. zainal, m.si
fraksi nurani pembangunan – ketua: usin abdisyah putra sembiring, sh
dengan pembentukan fraksi-fraksi dan dua panja ini, dprd provinsi bengkulu kini memasuki tahap penting dalam melengkapi struktur kelembagaan mereka. 
baca juga:orientasi anggota dprd kabupaten, langkah awal untuk pelayanan rakyat yang profesional
baca juga:pembahasan tatib dan akd di dprd provinsi bengkulu akan berlangsung sengit
penetapan tatib dan kode etik menjadi fondasi utama yang akan menentukan jalannya tugas-tugas legislasi dan pengawasan di masa mendatang. proses ini juga akan memastikan kinerja dprd berjalan transparan dan sesuai dengan hukum, mengingat peran akd sangat krusial dalam menjalankan fungsi kelembagaan dprd.
para pimpinan fraksi dan anggota dprd diharapkan dapat bekerja sama dengan baik, mengingat tenggat waktu satu bulan yang cukup singkat untuk menyelesaikan tugas-tugas penting ini.
 tantangan ke depan adalah memastikan bahwa seluruh mekanisme yang ada dapat berjalan sesuai dengan rencana. sehingga dprd dapat bekerja optimal dalam menjalankan amanat rakyat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 1 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan