Perjuangkan Gaji Dibawah UMP Malah Karyawan Kena PHK, Ketua Komisi IV : Jika benar, Perusahaan Itu Melanggar

Reporter: windi junius |

Editor: Azmaliar Z |

Senin , 03 Jun 2024 - 20:32

Perjuangkan Gaji Dibawah UMP Malah Karyawan Kena PHK, Ketua Komisi IV : Jika benar, Perusahaan Itu Melanggar-Ist-

"Saya sudah bekerja tiga tahun, tetapi gaji tidak naik. Sebelumnya ada teman yang sempat mendapatkan gaji sekitar Rp 2 juta," jelas Intan.

Intan berharap PT A memberikan pesangon karena telah melakukan PHK secara sepihak. Selain itu, ia juga menuntut selisih gaji sesuai standar UMP yang seharusnya dicantumkan di BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya menuntut pesangon karena diberhentikan secara sepihak dan selisih gaji sesuai yang dicantumkan di BPJS Ketenagakerjaan," pungkasnya.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi mengungkapkan jika benar atas laporan tersebut, maka terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi di PT A. Diantaranya adalah pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu, serta masalah jam kerja dan fasilitas kerja yang tidak memenuhi standar.

"Pertama, kita melihat gaji di bawah UMP itu saja sudah menjadi pelanggaran, maka Disnakertrans harus segera menindaklanjuti," ujar Edwar dengan tegas.

Kemudian menyoroti persoalan tersebut Edwar Samsi, mendesak Disnakertrans Provinsi Bengkulu untuk segera menindaklanjuti laporan salah satu karyawan PT A, Intan Deli Siagian, yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan tersebut.

"Kami meminta Disnakertrans Provinsi Bengkulu menindaklanjuti laporan karyawan PT A yang diberhentikan sepihak oleh perusahaan. Dinas tidak boleh diam terhadap laporan tersebut," kata Edwar Samsi dalam pernyataannya, Senin, 3 Juni 2024.

Lebih lanjut, Edwar menekankan bahwa Disnakertras Provinsi Bengkulu harus segera mengambil langkah untuk mengklarifikasi kedua belah pihak agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan terang dan tidak ada pihak yang dirugikan.

"Jangan lagi ada laporan yang tidak ditindaklanjuti. Segera selesaikan secara transparan. Jika ada yang dirugikan harus diselesaikan dengan adil," tuturnya.

Edwar juga menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil Disnakertras Provinsi Bengkulu jika masalah ini tidak segera diselesaikan. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengurus masalah tenaga kerja, Disnakertrans harus bertindak cepat dan tegas dalam menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran.

"Jika tidak ada tindak lanjut dan masalah ini tidak diselesaikan dengan adil, kami akan memanggil pihak dinas," pungkas Edwar.

perjuangkan gaji dibawah ump malah karyawan kena phk, ketua komisi iv : jika benar, perusahaan itu melanggar                            radarbengkulu.bacakoran.co - salah seorang karyawan pt a, intan deli siagian memperjuangkan haknya sebagai karyawan lantaran gaji yang diterima tidak sesuai upah minimum provinsi (ump) bengkulu.
namun bukanya menerima haknya, dia yang melaporkan ke dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi provinsi bengkulu itu berujung pada pemutusan hubungan kerja (phk) secara sepihak oleh perusahaan.
intan deli siagian menjelaskan, perjuangan ini bermula ketika 19 karyawan pt a melaporkan perusahaan tersebut ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertras) provinsi bengkulu terkait gaji yang diberikan di bawah ump. 
baca juga:bang ken ajukan 14 nama putra-putri bengkulu masuk di kabinet prabowo-gibran
baca juga:201 guru sertifikasi di bengkulu belum terima tunjangan profesi 
"namun dari 19 orang hanya saya yang diberhentikan karena tidak mengikuti perusahaan untuk tanda tangan perjanjian," ungkap intan pada senin, 3 juni 2024.
intan mengatakan, laporan pertama kali disampaikan pada tanggal 6 mei 2024. tidak lama kemudian, pada tanggal 2 juni 2024, ia menerima surat pemberhentian dari pt a. sementara itu, disnakertras masih belum memberikan tindaklanjut atas laporan tersebut. 
 
"bahkan laporan saya sudah dua kali ke disnakertras dan ke pusat melalui email. namun, laporan saya ditahan, belum ada tindakan lanjut," kata intan.
dalam laporan yang disampaikan kepada disnakertras, intan mengeluhkan bahwa gaji yang diterima sebesar rp 1,6 juta, jauh di bawah ump provinsi bengkulu yang sudah mencapai rp 2,6 juta. selain itu, intan juga mengungkapkan ketidakpuasan terhadap fasilitas kerja dan perlindungan bpjs yang tidak sesuai dengan standar lapangan, serta jam kerja yang mencapai 10 jam sehari.
baca juga:ini kata budi waseso soal pramuka bukan ekskul wajib dalam permendikbudristek
"laporan terkait gaji di bawah ump, kerja 10 jam, bpjs, dan lainnya tidak sesuai dengan fasilitas lapangan," terang intan.
kasus phk sepihak yang menimpa intan deli siagian ini mencerminkan masalah serius dalam praktik ketenagakerjaan di pt a. selain gaji yang tidak sesuai ump, laporan tersebut juga menyoroti masalah perlindungan bpjs dan jam kerja yang berlebihan. sebagai karyawan kontrak yang telah bekerja selama tiga tahun, intan mengungkapkan bahwa gajinya tidak pernah naik dan tetap di angka rp 1,6 juta, sementara rekan-rekannya sempat menerima gaji sekitar rp 2 juta pada tahun 2023.
baca juga:honda kenalkan mobil listrik e:technology dalam ajang iims surabaya 2024 yang belum dijual secara lokal
"saya sudah bekerja tiga tahun, tetapi gaji tidak naik. sebelumnya ada teman yang sempat mendapatkan gaji sekitar rp 2 juta," jelas intan.
intan berharap pt a memberikan pesangon karena telah melakukan phk secara sepihak. selain itu, ia juga menuntut selisih gaji sesuai standar ump yang seharusnya dicantumkan di bpjs ketenagakerjaan.
 
 
"saya menuntut pesangon karena diberhentikan secara sepihak dan selisih gaji sesuai yang dicantumkan di bpjs ketenagakerjaan," pungkasnya.
baca juga:hadirkan silinder turbo 1.500cc, berkombinasi tangguh dan energik, byd shark hadir sebagai mobil pikap pertama
sementara itu ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi mengungkapkan jika benar atas laporan tersebut, maka terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi di pt a. diantaranya adalah pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan upah minimum provinsi (ump) bengkulu, serta masalah jam kerja dan fasilitas kerja yang tidak memenuhi standar.
"pertama, kita melihat gaji di bawah ump itu saja sudah menjadi pelanggaran, maka disnakertrans harus segera menindaklanjuti," ujar edwar dengan tegas.
kemudian menyoroti persoalan tersebut edwar samsi, mendesak disnakertrans provinsi bengkulu untuk segera menindaklanjuti laporan salah satu karyawan pt a, intan deli siagian, yang terkena pemutusan hubungan kerja (phk) secara sepihak oleh perusahaan tersebut.
"kami meminta disnakertrans provinsi bengkulu menindaklanjuti laporan karyawan pt a yang diberhentikan sepihak oleh perusahaan. dinas tidak boleh diam terhadap laporan tersebut," kata edwar samsi dalam pernyataannya, senin, 3 juni 2024.
lebih lanjut, edwar menekankan bahwa disnakertras provinsi bengkulu harus segera mengambil langkah untuk mengklarifikasi kedua belah pihak agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan terang dan tidak ada pihak yang dirugikan.
"jangan lagi ada laporan yang tidak ditindaklanjuti. segera selesaikan secara transparan. jika ada yang dirugikan harus diselesaikan dengan adil," tuturnya.
edwar juga menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil disnakertras provinsi bengkulu jika masalah ini tidak segera diselesaikan. sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengurus masalah tenaga kerja, disnakertrans harus bertindak cepat dan tegas dalam menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran.
"jika tidak ada tindak lanjut dan masalah ini tidak diselesaikan dengan adil, kami akan memanggil pihak dinas," pungkas edwar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 4 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan