Kades dan Perangkat Desa Berkesempatan Kuliah Gratis

RADAR BENGKULU - Untuk mendukung percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tahun 2024 ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali meneruskan Bengkulu Leadership Program. Program ini menjadi tindak lanjut dari Program Recognition of Prior Learning (RPL) Desa yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

 

Gubernur Rohidin Mersyah, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, menyampaikan hal ini pada acara Hari Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Jumat (8/3).

BACA JUGA:Tuntutan Dikabulkan Bawaslu, KPU Benteng Tetap Dilapor ke DKPP

"Ini upaya Pak Gubernur Rohidin Mersyah dalam meningkatkan SDM di Desa Kabupaten. Tahun 2023 kita sudah melaksanakan satu semester, dan 2024 hingga 2025 sampai selesai perangkat desa sehingga masyarakat Desa memiliki Pendidikan Sarjana yang mumpuni," ujar Isnan Fajri.

BACA JUGA:Musibah Terjadi, Sungai Kedurang Seret 4 Emak-Emak dan 1 Istri Kades

Program "Bengkulu Leadership" bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa serta menyiapkan calon pemimpin masa depan. Kepala desa (Kades) dan perangkat desa akan mendapatkan beasiswa kuliah secara gratis menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu.

 

Menteri Desa PDTT, H. Abdul Halim Iskandar, mengapresiasi langkah Gubernur Rohidin Mersyah dalam memberikan beasiswa kepada perangkat desa untuk meningkatkan SDM di Provinsi Bengkulu.

BACA JUGA:Bawaslu Minta KPU Benteng Hitung ulang Suara Tidak Sah PPP di 5 TPS

"Kita apresiasi yang telah diberikan Pak Gubernur Pak Sekda (telah memberikan) beasiswa kepada Perangkat Desa untuk RPL Desa dan kerjasama antara Pemprov Provinsi Bengkulu dan Universitas Terbuka (UT). Ini program pertama kali kerjasama yang dilakukan diluar Provinsi Jawa," tambah Abdul Halim Iskandar.

 

Dengan adanya Bengkulu Leadership Program, diharapkan Kades, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, pengelola BUMDesa, tenaga pendamping profesional, serta pegiat pemberdayaan masyarakat desa dengan pendidikan terakhir lulusan SMA/sederajat, bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi hingga sarjana.

BACA JUGA:Razia Gabungan Menjelang Ramadhan untuk Meminimalisir Penyakit Masyarakat