Semua Fraksi Setuju Revisi Perda Tentang Pajak Dilanjutkan, Fraksi Gerindra Minta Gubernur Minta Maaf

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Selasa , 10 Jun 2025 - 21:12

Semua Fraksi Setuju Revisi Perda Tentang Pajak Dilanjutkan, Fraksi Gerindra Minta Gubernur Minta Maaf--

Tak lupa Usin menegaskan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov per LHP BPK RI 2024. Namun, opini tersebut bukan akhir perjalanan.

“WTP harus dibarengi dengan efektivitas penyelenggaraan program dan pelayanan publik,” katanya.

Ia mendorong transparansi pelaksanaan anggaran, pelaporan realisasi, dan indikasi capaian kinerja—agar WTP menjadi pijakan kuat, bukan omong kosong di atas kertas.

Fraksi mengusulkan beberapa agenda konkret dalam penyusunan final Perda. Segera dibentuk tim pusat kajian fiskal dan dampak sosial ekonomi untuk simulasi perubahan tarif dan retribusi. Melibatkan pakar, lembaga sipil, asosiasi UMKM dan akademisi dalam diskusi terbuka. Menyusun paket kebijakan fiskal seimbang. Mekanisme evaluasi pasca perda (setiap 6 bulan) agar policy tidak monoton dan responsif terhadap situasi ekonomi masyarakat dan APBD

Oleh karenanya, Fraksi setuju bahwa Raperda No.?7/2023 perlu melanjutkan pembahasan di tingkat berikutnya dengan catatan agar memperkuat aspek partisipasi publik, menyeimbangkan pendapatan fiskal dan keberpihakan sosial, serta membangun sistem retribusi baru dan aplikasi digitalisasi.

Selanjutnya ada yang lebih menarik, dalam sidang paripurna tentang revisi perda pajak daerah dan retribusi daerah, serta raperda tentang nota penjelasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 sisa perhitungan itu, aksi anggota dewan walkout (WO) atau keluar dari ruang sidang paripurna kembali terjadi.

WO itu dilakukan sendiri oleh Anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar dapil Bengkulu Selatan-Kaur Susman Hadi. Hal itu dipicu, lantaran masih terjadinya ke timbangan anggaran infrastruktur di dapilnya. Sebab dari Rp 620 miliar anggaran infrastruktur itu, Kabupaten Bengkulu Selatan hanya mendapatkan jatah Rp 2,2 miliar. Padahal jalan provinsi di daerah tersebut banyak rusak.

"Kenapa diskriminatif anggaran untuk Bengkulu Selatan, sangat kecil sekali," terang Susman.

Tidak hanya itu, Susman mangaku jika buka APBD Provinsi Bengkulu tahun 2025 yang telah disepakati oleh DPRD dan Pemprov Bengkulu tidak diberikan. Padahal, dirinya juga menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu.

"Paling tidak hasil yang sudah diputuskan gubernur itu kami pegang. Tapi sampai sekarang kami tidak memilikinya. Jadi kami tidak tau apa isinya, wajar saja jika kami curiga," tegasnya.

Susman mengatakan, harmonisasi antara DPRD dan Pemprov itu harus dilakukan. Agar proses pembangunan Bengkulu, bisa dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat.

"Ini sikap saya mewakili dapil saya," ujar Susman.

Ditempat yang sama Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan, apa yang telah menjadi pasangan 8 fraksi di DPRD tentu akan dibahas bersama.

semua fraksi setuju revisi perda tentang pajak dilanjutkan, fraksi gerindra minta gubernur minta maaf                            radar bengkulu - dprd provinsi bengkulu kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan gubernur provinsi bengkulu tentang. rancangan peraturan daerah provinsi bengkulu tentang perubahan peraturan daerah provinsi bengkulu nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan nota penjelasan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd provinsi bengkulu tahun 2024 (sisa perhitungan).
dari penyampaian fraksi tersebut, semua delapan fraksi sepakat rancangan peraturan daerah provinsi bengkulu tentang perubahan peraturan daerah provinsi bengkulu nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dibahas lebih lanjut. 
namun menarik dari pandangan fraksi tersebut, yakni dari pandangan fraksi gerindra yang meminta kepada gubernur bengkulu helmi hasan untuk menyampaikan permohonan maaf kepada dprd provinsi bengkulu atas pernyataannya mengatakan perda nomor 7 tahun 2023 tersebut dibuat secara ugal-ugalan.
"saudara gubernur agar klarifikasi dan minta maaf secara terbuka maupun tertulis kepada  dprd provinsi dan masyarakat bengkulu atas ucapannya yang mengatakan perda nomor tujuh tahu 2023 ugal-ugalan," ucap juru bicara fraksi gerindra erwin seberhandi di atas mimbar paripurna.
baca juga:libur idul adha, 8.224 kendaraan padati tol bengkulu–taba penanjung
baca juga:dari laut bengkulu ke tanah suci: kisah heroik nelayan mendapatkan umrah gratis
kemudian ia, secara tegas mengancam gubernur helmi hasan jika tidak melakukan permohonan maaf dan klarifikasi maka fraksi gerindra akan menjalankan tugas drpd sebagai legislasi sebagaimana semestinya.
"bila permintaan ini tidak diindahkan, maka kami akan melakukan fungsi legislasi sebagaimana semestinya, bahkan tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum," ancamnya di hadapan peserta dan para undangan paripurna.
sementara itu fraksi nurani pembangunan dprd provinsi bengkulu, melalui juru bicara usin abdisyah putra sembiring, menyatakan dukungan sekaligus mengkritisi realisasi dan arah kebijakan gubernur helmi hasan terkait rancangan perubahan perda nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 
sejumlah catatan tajam mereka ungkapkan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung dprd provinsi bengkulu, pada awal juni 2025.
usin membuka pandangannya dengan menegaskan bahwa seluruh kebijakan pajak dan retribusi bermuara pada kerangka hukum yang dibentuk oleh undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 
baca juga:jamaah haji indonesia diimbau tetap di hotel pada 12 – 13 zulhijjah, masjidil haram padat
baca juga:terkatung-katung selama dua bulan, transportasi ke enggano jalan lagi meski alur masih dangkal
“saudara gubernur dan para hadirin sekalian, bahwa didalam bernegara, perlu kami sampaikan semua diletakan pada posisi jabatan (pemerintahan), bukan individual. helmi hasan adalah gubernur bengkulu terlepas dia adalah kawan usin. 
bahwa benar usin sebagai anggota dprd provinsi dan ketua bapemperda periode kemarin, sudah seharusnya sebagai gubernur mempelajari peran dan fungsi bapemperda dan membaca kronologis lahirnya perda berdasarkan usulan pemerintah daerah atau hak inisiatif,” ujarnya.
simplifikasi tersebut direalisasikan melalui perda no.7/2023, yang menyatukan berbagai perda pajak dan retribusi, mulai dari retribusi jasa umum, jasa usaha, jasa tertentu, hingga pajak daerah—yang mulai berlaku sejak 6 januari 2025. 
usin menyebutkan: 
“langkah ini semestinya memperkuat sistem fiskal daerah. namun, pelaksanaannya harus disertai evaluasi berkelanjutan agar tidak menambah beban masyarakat.”katanya.
fraksi nurani pembangunan menegaskan, produk hukum daerah—termasuk tarif pajak dan retribusi—bukan merupakan produk individual gubernur maupun pejabat tertentu di dprd. tetapi hasil kesepakatan politik di paripurna setelah melewati proses pansus, fasilitasi publik, konsultasi teknis dan evaluasi kemendagri.
usin menegaskan, gubernur harus paham bahwa dprd memiliki fungsi legislasi berdasarkan uu 32/2004. kalau ada perbedaan argumen, ada mekanisme dengar pendapat, bukan melalui media sosial.
"jika terjadi perbedaan pendapat, helmi hasan sebagai gubernur atau pejabat pemprov yang mewakili dapat melakukan dengar pendapat dengan dprd. sudah ada saluran yang tersedia dalam mekanisme bertata negara, terlebih dalam konteks uu 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah bersama dprd yang menjalankan pemerintahannya," sampai usin.
kritik ini menyentil gaya komunikasi informal yang ramai di media, yang dapat melemahkan legitimasi produk hukum. 
menurut fraksi nurani, harus ada penghormatan terhadap mekanisme parlemen dan tata kelola konstitusional.
dalam pembahasan raperda no.7 tahun 2023, proses partisipasi publik—terutama saat konsultasi publik oleh bpkad—sudah terlaksana secara formal. namun, nurani pembangunan menekankan pentingnya efektivitas, bukan hanya formalitas.
salah satu polemik yang muncul belakangan adalah dugaan penundaan atau pembatalan perda, dan pernyataan gubernur bahwa perda belum dijalankan. nurani pembangunan menolak interpretasi keliru.
“perlu dicermati bahwa perda no.7/2023 telah berlaku sejak 29 desember 2023, dan ketentuan tarif pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) baru diterapkan sejak 5 januari 2025,” tegas usin.
baca juga:arus kendaraan di jalan tol sumatera meningkat drastis, bengkulu catat lonjakan hingga 72 persen
baca juga:suporter timnas indonesia buat lumpuh osaka, jepang kaget ranking fifa indo melejit
ia menegaskan, perbedaan persepsi tidak boleh menjadi ajang kontroversi publik yang mengorek citra gubernur dan pemerintah daerah tanpa akar basis data yang jelas.
nurani pembangunan mendukung kuat adanya ruang diskresi (pasal 96 uu 1/2022) yang dimanfaatkan gubernur untuk memberikan keringanan pajak melalui peraturan gubernur (pergub) atau keputusan gubernur, seperti dilakukan pada tahun sebelumnya. prinsip ini sejalan dengan amanat se mendagri no. 900/2024 untuk memberikan keringanan pkb dan bbnkb sebagai respons terhadap kondisi ekonomi sulit.
namun, fraksi ini mengritisi bahwa kebijakan tersebut perlu disertai simulasi fiskal yang realistis. jika tarif pkb misalnya diturunkan, opsi kenaikan retribusi atau optimalisasi pendapatan non-pajak harus disiapkan untuk menutup gap anggaran.
selanjutnya dengan pkb provinsi bengkulu diangka flat 1,2%, fraksi mengambil perbandingan dengan jawa barat (1,12%, pajak daerah 56%), sumatera selatan (1%, pajak daerah 38%), jawa tengah (1,05%, pajak daerah 52%), dan ntt (1,2%, pajak daerah 30%). 
dari sisi kemampuan fiskal, tarif 1,2% dianggap proporsional. namun, potensi defisit anggaran yang saat ini mencapai rp 368,78 miliar harus dijadikan pertimbangan serius.
perbadingan antar pemda provinsi dengan penetapan tarif pkb selain mempertimbangkan kontrubusi pajak daerah juga defisit anggaran tahun berjalan. 
apbd provinsi bengkulu tahun 2025 mengalami defisit rp.368,78 miliar (tiga ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh delapan miliar). bandingan dengan defisit apbd sumatera selatan rp.289 miliar (dua ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).
"angka-angka proyeksi ini tidak perlu diperdebatkan karena masih dalam perhitungan (outstanding) bulan berjalan hingga desember tahun 2025, dalam pembahasan rapbd, di samping capaian target pad 3 tahun sebelumnya namun perlu pula menjadi pertimbangan kita dalam menyusun perubahan perda n0.7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta bentuk-bentuk program percepatan dan peningkatan pendapatan asli daerah provinsi bengkulu mengingat program-program perioritas didalam rpjmd periode saat ini dan rkpd untuk tahun selanjutnya sudah barang tentu membutuhkan pembiayaan," ujar usin.
lebih lanjut ia mengatakan bahwa terkait usulan gubernur untuk melakukan revisi ataupun perubahan perda no.7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah provinsi bengkulu sebagai upaya menjawab dinamika pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dan menyesuaikan kondisi kebutuhan norma hukum didalam perda perlu dilakukan perubahan pada beberapa hal. antara lain, seperti pengaturan tentang pajak air pemukaan (pap), pajak rokok, penambahan norma pengaturan tekhnis terkait dengan memberikan mandat ataupun pendelegasian kepada gubernur untuk menyusun peraturan gubernur tentang tata cara pengelolaan bagi hasil serta penambahan dan pengurangan objek retribusi daerah antara lain.
1. penyedia tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat keigatan 
usaha lainnya
2. penyediaan tempat khusus parkir dan diluar badan jalan
3. retribusi tempat penginapan, pesanggrahan/villa
4. retribusi pelayanan jasa kepelabuhan ;
5. retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga
6. retribusi penjualan hasil produksi jasa usaha pemerintah daerah, dan
7. retribusi pemanfaatan asset daerah
menjadi bagian usaha pencapaian target dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan penyesuaian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan tekhnis lainnya.
bahwa fraksi nurani pembangunan dengan pertimbangan usulan saudara gubernur sependapat dan setuju perlu dilakukannya perubahan perda no.7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk dilanjutkan pada tingkat atau tahapan selanjutnya.
dalam momentum perubahan perda ini pula, kami fraksi nurani pembangunan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang notabene wajib pajak yang berkembang saat ini untuk mengusulkan dalam pembahasan nanti sehingga perlu dilakukan pula evaluasi atau perubahan persentase beban pajak lainnya termasuk persentase pajak kenderaan bermotor (pkb), pajak bea balik nama kenderaan bermotor (bbnkb), pajak bahan bakar kenderaan bermotor (pbbkb) serta besaran opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (mblb) sebagai tanggungjawab pembangunan di provinsi bengkulu, fraksi nurani pembangunan membaca realitas ekonomi masyarakat yang saat ini sedang turun maka seyogyanya pembangunan tidak hanya dibebankan pada angka perolehan pajak daerah, dapat membangun dari perolehan retribusi, proses pengajuan ke pemerintah pusat baik melalui anggaran dau, dak, tugas pembantuan maupun dari pembiayaan lainnya yang tidak terikat dan tidak terikat hutang.
fraksi nurani menyoroti beban ekonomi masyarakat bengkulu. mereka mengusulkan penurunan tarif pada beberapa objek pajak: pkb: dari 1,2?% menjadi 0,5?%. bbnkb: dari 12% menjadi 5?%. pbbkb: dari 10% menjadi 5?%
"landasan penurunan ini dengan mempertimbangkan beban ekonomi masyarakat serta target pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang juga harus juga terpenuhi dengan melakukan simulasi fiscal daerah, jika tarif pkb diturunkan, maka retribusi apa yang bisa ditambah untuk menutup kekurangan fiscal daerah.?," katanya.
usulan ini mesti dipadukan dengan simulasi pendapatan daerah. 
baca juga:libur idul adha, 8.224 kendaraan padati tol bengkulu–taba penanjung
baca juga:potong 8 sapi, dpc perwata provinsi bengkulu bagikan 1.000 kantong daging kurban
"jika ada penurunan pajak, maka retribusi daerah perlu difortifikasi dengan menambah layanan dan objek retribusi baru, misalnya di sektor k3, jasa laboratorium, parkir, perizinan, dan jasa kepelabuhan,” kata usin.
fraksi nurani pembangunan menekankan perlunya pemanfaatan penuh kewenangan retribusi daerah.
retribusi untuk pemeriksaan k3 (dinas tenaga kerja) seperti instalasi listrik, pemasangan elevator/eskalator, kapal uap, dan alat berat.
retribusi ke jasa laboratorium milik daerah. retribusi pelayanan jasa kepelabuhan. retribusi tempat penginapan, villa, rekreasi. 
selain itu, sistem layanan pajak dan retribusi harus di-digitalisasi dengan qris, token. 
“digitalisasi penting agar pelayanan cepat, anti-sogok, dan dapat diaudit digital,” tegas usin.
tak lupa usin menegaskan apresiasi atas opini wajar tanpa pengecualian (wtp) yang diraih pemprov per lhp bpk ri 2024. namun, opini tersebut bukan akhir perjalanan.
“wtp harus dibarengi dengan efektivitas penyelenggaraan program dan pelayanan publik,” katanya. 
ia mendorong transparansi pelaksanaan anggaran, pelaporan realisasi, dan indikasi capaian kinerja—agar wtp menjadi pijakan kuat, bukan omong kosong di atas kertas.
fraksi mengusulkan beberapa agenda konkret dalam penyusunan final perda. segera dibentuk tim pusat kajian fiskal dan dampak sosial ekonomi untuk simulasi perubahan tarif dan retribusi. melibatkan pakar, lembaga sipil, asosiasi umkm dan akademisi dalam diskusi terbuka. menyusun paket kebijakan fiskal seimbang. mekanisme evaluasi pasca perda (setiap 6 bulan) agar policy tidak monoton dan responsif terhadap situasi ekonomi masyarakat dan apbd
oleh karenanya, fraksi setuju bahwa raperda no.?7/2023 perlu melanjutkan pembahasan di tingkat berikutnya dengan catatan agar memperkuat aspek partisipasi publik, menyeimbangkan pendapatan fiskal dan keberpihakan sosial, serta membangun sistem retribusi baru dan aplikasi digitalisasi.
selanjutnya ada yang lebih menarik, dalam sidang paripurna tentang revisi perda pajak daerah dan retribusi daerah, serta raperda tentang nota penjelasan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd 2024 sisa perhitungan itu, aksi anggota dewan walkout (wo) atau keluar dari ruang sidang paripurna kembali terjadi. 
wo itu dilakukan sendiri oleh anggota dewan dari fraksi partai golkar dapil bengkulu selatan-kaur susman hadi. hal itu dipicu, lantaran masih terjadinya ke timbangan anggaran infrastruktur di dapilnya. sebab dari rp 620 miliar anggaran infrastruktur itu, kabupaten bengkulu selatan hanya mendapatkan jatah rp 2,2 miliar. padahal jalan provinsi di daerah tersebut banyak rusak. 
"kenapa diskriminatif anggaran untuk bengkulu selatan, sangat kecil sekali," terang susman. 
baca juga:tidak ada yang tertinggal di muzdalifah, jamaah haji indonesia selamat jalani puncak ibadah
baca juga:mengurangi overthinking sebelum tidur lakukan 3 tips berikut ini
tidak hanya itu, susman mangaku jika buka apbd provinsi bengkulu tahun 2025 yang telah disepakati oleh dprd dan pemprov bengkulu tidak diberikan. padahal, dirinya juga menjabat sebagai anggota badan anggaran (banggar) dprd provinsi bengkulu. 
"paling tidak hasil yang sudah diputuskan gubernur itu kami pegang. tapi sampai sekarang kami tidak memilikinya. jadi kami tidak tau apa isinya, wajar saja jika kami curiga," tegasnya. 
susman mengatakan, harmonisasi antara dprd dan pemprov itu harus dilakukan. agar proses pembangunan bengkulu, bisa dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat. 
"ini sikap saya mewakili dapil saya," ujar susman. 
ditempat yang sama penjabat (pj) sekda provinsi bengkulu herwan antoni mengatakan, apa yang telah menjadi pasangan 8 fraksi di dprd tentu akan dibahas bersama. 
"tentu nanti semua pandangan fraksi itu kita bahas bersama. tujuannya untuk bantu rakyat," tandas herwan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, 11 JUNI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan