Nasib Ribuan Honorer di Ujung Tanduk, Pemprov Bengkulu Masih Kaji Solusinya

nasib ribuan honorer di ujung tanduk, pemprov bengkulu masih kaji solusinya radar bengkulu  – nasib ribuan tenaga honorer di bengkulu masih menggantung. mulai januari 2025, pemerintah pusat resmi melarang perekrutan honorer, kecuali melalui outsourcing atau pihak ketiga. hal ini membuat pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu bergerak cepat untuk mencari solusi. saat ini, pemprov bengkulu tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai non-asn. langkah ini mencakup perpanjangan kontrak kerja, verifikasi data honorer, serta memastikan pembayaran honor tetap berjalan. meski demikian, nasib ribuan honorer masih berada di ujung tanduk. kepala badan kepegawaian daerah (bkd) bengkulu, gunadi menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi terbaik. "saat ini kami masih dalam tahap evaluasi, termasuk perpanjangan kontrak kerja dan pembayaran honor. kami berkomitmen untuk mengupayakan kebijakan yang tidak merugikan tenaga honorer. namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat," ujar gunadi. baca juga:disnakertrans bengkulu sidak bim, pastikan thr dibayar dan perluas kesempatan kerja baca juga:gubernur bengkulu suntikkan dana rp 48,6 miliar ke rsud m yunus ia juga menyebut bahwa pemprov bengkulu sedang menyusun skema pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu tanpa seleksi. beberapa faktor yang dipertimbangkan antara lain masa kerja, usia, serta hasil perangkingan yang telah dilakukan sebelumnya. di tengah ketidakpastian ini, aliansi forum honorer r2 dan r3 akhirnya bisa menemui gubernur bengkulu setelah enam kali mengajukan permohonan sejak 2023. dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan kegelisahan serta menuntut kepastian nasib mereka yang hingga kini masih terkatung-katung. ketua aliansi forum r2 dan r3, eprin suryadi, menyampaikan bahwa ribuan honorer yang tidak lulus seleksi pppk tahap pertama membutuhkan solusi konkrit. baca juga:kemenham usul penghapusan skck narapidana kepada polri baca juga:pemprov bengkulu optimalisasi bpjs kesehatan, libatkan perusahaan dalam skema gotong royong "kami sudah berulang kali mengajukan audiensi sejak 2023, dan hari ini akhirnya bisa menyampaikan aspirasi kami langsung kepada gubernur. kami meminta kepastian bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. jangan sampai mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja justru diabaikan."  eprin juga mendesak pemprov bengkulu untuk mempercepat pengangkatan pegawai paruh waktu tanpa prosedur seleksi yang berbelit. gaji kecil dan kesenjangan upah jadi sorotan selain soal kepastian status, honorer juga menyoroti ketimpangan penghasilan. guru tidak tetap (gtt) dan pegawai tidak tetap (ptt) di sekolah hanya menerima sekitar rp 1 juta per bulan. angka ini jauh lebih rendah dibandingkan honorer di organisasi perangkat daerah (opd) yang mendapatkan gaji lebih tinggi. selain itu, tenaga honorer dengan ijazah sd dan smp juga mempertanyakan peluang mereka dalam sistem ketenagakerjaan yang baru. mereka khawatir bakal tersisih jika regulasi yang ada tidak berpihak kepada mereka. salah seorang tenaga honorer, saiful (43), mengungkapkan kegelisahannya dalam audiensi tersebut. "kami hanya ingin kepastian. gaji kami jauh di bawah standar, terutama bagi honorer di sekolah. kami sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi status kami tetap tidak jelas. harapan kami, ada keadilan dalam sistem pengangkatan ini," ujarnya dengan nada penuh harap.

Tag

• # guru honorer
• # bkd provinsi bengkulu
• # tenaga honorer
• # pemprov bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•