Provinsi Bengkulu Tancap Gas Jalankan Inpres Percepatan Pembangunan Enggano

RADAR BENGKULU – Pulau Enggano, pulau terluar nan eksotis di Provinsi Bengkulu, tengah menghadapi tantangan berat. Krisis pasokan bahan pokok, listrik bergilir, hingga lesunya daya beli warga menjadi deretan persoalan yang tak bisa diabaikan. Namun, bukan Enggano namanya jika menyerah dalam keterbatasan. Justru di tengah kondisi ini, semangat warga dan pemerintah bersatu untuk bangkit.

Gubernur Bengkulu H. Helmi Hasan menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Pulau Enggano, sejalan dengan arahan langsung Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan kawasan strategis Enggano dan Pelabuhan Pulau Baai.

Langkah awal ditempuh dengan menggelar rapat koordinasi strategis, Jumat (27/6), yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Forkopimda Bengkulu, serta jajaran terkait. Hadir langsung Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Brigjen Pol. Wahyu Bintoro HB, yang membawa pesan penting pembangunan Enggano tidak bisa ditunda-tunda lagi.

“Ini bukan soal janji, ini soal aksi nyata. Pemerintah pusat dan daerah harus satu suara, satu langkah, satu semangat,” tegas Wahyu di hadapan peserta rapat di Ruang Pola Setda Provinsi Bengkulu.

BACA JUGA:Perdana, Pentas Wayang Ramaikan Festival Tabut Bengkulu

BACA JUGA:PPDI Bengkulu Resmi Dilantik, Pemprov Dorong Kesempatan Disabilitas di Semua Aspek Pemerintahan

Stafsus Mendagri, Wahyu Bintoro, menegaskan bahwa komitmen pemerintah pusat bukan sekadar retorika. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi lintas sektor agar Inpres berjalan efektif. “Kami tidak ingin perintah presiden berhenti di kertas. Ini harus nyata di lapangan,” tandasnya.

Dalam forum itu, Gubernur Helmi membeberkan berbagai dinamika di lapangan. Ia mengakui bahwa masyarakat Enggano menghadapi tekanan ekonomi akibat penurunan pendapatan. Harga hasil bumi anjlok, biaya logistik membengkak, listrik hanya menyala dua kali sehari selama enam jam, dan BBM langka.

Namun, ia memastikan bahwa kondisi masih dalam kendali dan masyarakat tetap mampu bertahan. “Warga Enggano itu tangguh. Mereka punya semangat tinggi. Tidak ada kelaparan di sana, stok pangan cukup, tapi daya beli menurun karena penghasilan menurun. Ini yang harus segera kita atasi bersama,” ujar Helmi.

Dari laporan Camat Enggano, Susanto, terungkap bahwa hanya sekitar 30 persen hasil bumi warga yang bisa diangkut keluar pulau karena terbatasnya jadwal dan kapasitas kapal. Akibatnya, banyak hasil pertanian dan perkebunan terpaksa dibiarkan membusuk.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Teken Inpres Enggano-Pulau Baai

BACA JUGA:Untuk Petani BS Ada Kuota Replanting Sawit 1.500 Hektar

Untuk menjawab masalah tersebut, pemerintah pusat melalui Pelindo akan segera menyelesaikan pengerukan alur pelabuhan Enggano pada akhir Juni ini. Diharapkan, pelabuhan kembali aktif dan kapal-kapal logistik bisa bersandar tanpa kendala. Tak hanya itu, kapal milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, Orchard 05, juga disiapkan sebagai angkutan darurat untuk mengangkut hasil bumi mulai 29 Juni mendatang.

Helmi Hasan menambahkan, Inpres ini menjadi momen emas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di Enggano. “Kita tidak bisa biarkan Enggano jalan sendiri. Ini wajah terluar negara kita. Maka harus dibangun secepat dan sebaik mungkin,” ujarnya lantang.