Polemik Pungutan Sekolah, DPRD Bengkulu Minta Siswa Tetap Bisa Ujian Tanpa Ancaman

RADAR BENGKULU – Persoalan pungutan uang komite di sekolah kembali mencuat. DPRD Provinsi Bengkulu menerima banyak aduan dari orang tua siswa SMA/SMK sederajat terkait pungutan yang dianggap memberatkan. Lebih dari itu, beberapa siswa bahkan diancam tidak bisa mengikuti ujian jika belum melunasi pembayaran tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring mengungkapkan bahwa keluhan ini datang dari berbagai sekolah yang sedang bersiap melaksanakan ujian. Baik ujian sekolah, ujian semester, hingga ujian praktik.

"Wali murid mengeluh karena ada ancaman siswa-siswi tidak bisa ikut ujian akibat tunggakan uang SPP, uang komite, atau pungutan lain yang seharusnya bersifat sukarela berdasarkan kemampuan orang tua," ujar Usin kepada RADAR BENGKULU.

Menurutnya, aturan yang menghambat siswa untuk mengikuti ujian hanya karena kendala pembayaran tidak boleh dibiarkan. Pendidikan, kata dia, harus tetap berjalan tanpa tekanan atau ancaman bagi siswa maupun orang tua.

BACA JUGA:Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai Tertunda, DPRD Bengkulu Desak Kemenhub Ambil Langkah

BACA JUGA:Zakat Bengkulu Tembus Rp 8 Miliar, Baznas Tingkatkan Penyaluran ke Mustahik

Merespons keluhan tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu mengeluarkan imbauan keras kepada pihak sekolah. Usin menegaskan, kepala sekolah, guru, serta pengurus komite SMA/SMK tidak boleh menjadikan masalah administrasi sebagai penghalang bagi siswa untuk mengikuti ujian.

"Jangan sampai ada siswa yang tidak bisa ikut ujian hanya karena belum membayar uang komite atau SPP. Berikan mereka kesempatan belajar dengan tenang, tanpa tekanan dan intimidasi psikologis," tegasnya.

Ia juga menyoroti praktik teguran langsung kepada orang tua melalui pesan WhatsApp yang meminta pelunasan biaya sekolah. Menurutnya, hal ini tidak manusiawi dan hanya menambah beban mental bagi keluarga siswa.

"Tidak semua wali murid memiliki kondisi ekonomi yang sama. Banyak dari mereka yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar, apalagi di tengah situasi ekonomi yang masih sulit," tambah Usin.

Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa hak pendidikan siswa harus diutamakan. Usin meminta seluruh pihak sekolah untuk tidak menjadikan keterlambatan pembayaran sebagai alasan menahan siswa dari mengikuti ujian.

BACA JUGA:Bengkulu Menuju Kota Ramah Anak, Sekolah jadi Garda Terdepan

BACA JUGA:Bulog Bengkulu Genjot Serapan Beras Petani, Optimistis Capai Target April 2025

"Kita harus mendukung mereka agar bisa lulus dan melanjutkan pendidikan atau bekerja. Jangan sampai ada yang gagal karena beban psikologis memikirkan biaya sekolah," ujarnya.