Perekonomian Bengkulu Terancam Terhambat, Rencana Pengerukan Alur Pulau Baai Belum Jelas

RADAR BENGKULU – Proses pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu yang menggunakan metode Joint Venture Company (JVC) kembali menjadi sorotan. Meski pengerjaan telah dimulai sejak lima bulan lalu, realisasinya masih terkesan lamban. Akibatnya, aktivitas ekspor yang seharusnya menjadi penggerak utama perekonomian daerah terancam mengalami penurunan signifikan.

Dampak dari belum rampungnya pengerukan ini juga mulai meluas, termasuk isu sulitnya akses kapal ke pelabuhan yang turut mempengaruhi distribusi kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite untuk tahun 2025. Pelabuhan strategis di Sumatera ini pun belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Ketua Asosiasi Perusahaan Batu Bara Bengkulu (APBB), Sutarman menyebutkan bahwa pihaknya akan kembali menggelar rapat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk mencari solusi atas permasalahan ini.

“Iya, kami akan rapat bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu pada Selasa, 7 Januari nanti,” kata Sutarman.

Ketika ditanya terkait finalisasi anggaran pengerukan, Sutarman mengungkapkan bahwa rincian anggaran akan dibahas dalam pertemuan dengan Plt Gubernur.

BACA JUGA:Polemik SUTT PLTU Teluk Sepang, Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Datangkan Ahli untuk Cek Lokasi

BACA JUGA:Jaga Kesehatan, Warga Binaan Lapas Arga Makmur Senam Bersama

“Nanti akan kami sampaikan pada rapat hari Selasa,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, menegaskan bahwa hingga kini pembahasan anggaran pengerukan alur masih berlangsung. Menurutnya, perbedaan pandangan terkait nominal anggaran menjadi salah satu hambatan utama.

“Masih ada tarik-menarik terkait nominal anggaran. Hingga saat ini belum ada keputusan final,” terang Denni.

Untuk mempercepat proses pengerukan, Denni menyebutkan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bengkulu telah melayangkan surat ke BPKP pusat. Namun, hingga kini, tanggapan dari BPKP pusat masih dinantikan. “Kami masih menunggu respons dari BPKP pusat terkait surat yang telah disampaikan,” kata Denni.

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, menyoroti pentingnya percepatan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai. Menurutnya, pelabuhan ini memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu ekspor utama di wilayah Sumatera. Namun, kondisi alur pelabuhan yang dangkal membuat kapal-kapal besar sulit masuk, sehingga menghambat potensi pelabuhan tersebut.

“Kami mendorong agar pengerukan segera dilakukan. Dengan kedalaman alur yang memadai, kapal-kapal besar dapat bersandar, sehingga aktivitas ekspor dan impor bisa lebih optimal,” ujar Sumardi.

Sumardi juga mengingatkan bahwa optimalisasi fungsi Pelabuhan Pulau Baai akan memberikan dampak besar bagi perekonomian daerah. Ia berharap semua pihak terkait dapat bekerja sama untuk mempercepat proses pengerukan.