DPRD Bengkulu Segera Bentuk Delapan Fraksi, Langkah Awal Penyusunan Tatib dan APBD 2025

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Minggu , 29 Sep 2024 - 20:08

Ketua Sementara DPRD Provinsi Bengkulu, Samsu Amanah-RADAR BENGKULU-

Mengingat pentingnya pengesahan APBD, setiap fraksi nantinya akan mengutus perwakilannya untuk terlibat dalam proses pembahasan. Targetnya, APBD 2025 harus disahkan paling lambat akhir November 2024.

"Pembahasan APBD tetap bisa berjalan, meski unsur pimpinan DPRD belum definitif. Masing-masing fraksi akan mengirimkan perwakilan untuk ikut serta dalam pembahasan, karena sesuai aturan, APBD harus disahkan tepat waktu," tegas Samsu.

Ia menambahkan, proses ini tetap bisa berjalan sejalan dengan dinamika politik di DPRD, asalkan semua pihak berkomitmen untuk mendahulukan kepentingan masyarakat.

Samsu juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap langkah DPRD, baik dalam pembentukan fraksi, penyusunan tata tertib, maupun pembahasan APBD.

"Kami di DPRD selalu berusaha menjaga transparansi agar masyarakat Bengkulu tahu apa yang kami kerjakan dan bagaimana setiap keputusan yang diambil dapat berdampak positif bagi mereka," katanya.

Ia berharap, dengan pembentukan fraksi yang solid dan sinergi antaranggota DPRD, proses legislasi di Bengkulu dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

"Kami optimis, setelah semua proses ini berjalan, DPRD akan lebih siap menghadapi tantangan dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat," pungkas Samsu.

Dengan rencana pengumuman pembentukan fraksi yang tinggal menghitung hari, DPRD Provinsi Bengkulu akan segera memulai berbagai agenda penting yang telah menunggu di depan mata. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pembahasan APBD 2025 yang harus segera dimulai agar tidak melewati batas waktu pengesahan.

Selain itu, penyusunan tata tertib dan kode etik juga menjadi agenda prioritas, mengingat keduanya merupakan panduan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.

Kondisi ini menunjukkan bahwa DPRD Bengkulu berada dalam periode krusial untuk memastikan semua persiapan berjalan lancar dan tepat waktu.

dprd bengkulu segera bentuk delapan fraksi, langkah awal penyusunan tatib dan apbd 2025                            radar bengkulu  - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu tengah bersiap mengumumkan pembentukan delapan fraksi sebagai bagian dari langkah strategis dalam menjalankan tugas legislatif. pengumuman ini direncanakan pada rapat  paripurna yang akan berlangsung pada senin, 30 september 2024.
ketua sementara dprd provinsi bengkulu, samsu amanah, s. sos menyampaikan, pembentukan fraksi-fraksi tersebut menjadi pondasi awal untuk pembahasan berbagai agenda penting. termasuk tata tertib (tatib) dan kode etik lembaga.
dalam pernyataannya, samsu menjelaskan bahwa dari delapan fraksi yang terbentuk, enam diantaranya merupakan fraksi penuh atau murni. keenam fraksi tersebut adalah fraksi golkar, pan, gerindra, pdi perjuangan, nasdem, dan demokrat. sementara itu, dua fraksi lainnya merupakan gabungan, yakni fraksi gabungan antara partai hanura dan ppp, serta gabungan pkb dan pks.
"setelah pembentukan fraksi diumumkan, langkah selanjutnya adalah pembentukan panitia kerja (panja) dprd," ungkap samsu.
baca juga:anggota dprd provinsi kritik rencana kenaikan tpp asn pemprov bengkulu
baca juga:orientasi anggota dprd kabupaten, langkah awal untuk pelayanan rakyat yang profesional
panja ini akan bertugas membahas tata tertib dan kode etik yang menjadi panduan dalam menjalankan tugas dprd provinsi bengkulu selama masa jabatan. tata tertib dan kode etik ini akan menjadi dasar dalam pembentukan alat kelengkapan dewan (akd), yang mencakup komisi-komisi, badan kehormatan (bk), dan badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda).
samsu juga menyoroti bahwa pembentukan akd ini baru dapat direalisasikan setelah unsur pimpinan dprd provinsi bengkulu definitif terbentuk.
saat ini, dprd masih menunggu pengiriman nama-nama calon pimpinan dari empat partai politik. yakni golkar, pan, gerindra, dan pdi perjuangan. nama-nama tersebut nantinya akan diajukan ke kementerian dalam negeri (kemendagri) untuk disahkan melalui surat keputusan (sk).
"surat dari empat partai ini harus disampaikan bersamaan ke kemendagri agar bisa diproses lebih lanjut. saat ini, kami masih menunggu dari gerindra dan pdi perjuangan, sementara golkar dan pan sudah menyerahkan nama-nama kader mereka," jelas samsu.
baca juga:80 anggota dprd ikut orientasi untuk penguatan fungsi legislasi
baca juga:7 fraksi dprd bengkulu utara periode 2025-2029, 2 fraksi gabungan
ia menegaskan bahwa meskipun dua partai sudah mengirimkan nama, dprd tidak dapat mengajukan surat ke kemendagri jika semua partai belum lengkap.
walaupun unsur pimpinan definitif dprd belum terbentuk, samsu memastikan bahwa pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran (ta) 2025 tetap dapat dilaksanakan sesuai aturan.
mengingat pentingnya pengesahan apbd, setiap fraksi nantinya akan mengutus perwakilannya untuk terlibat dalam proses pembahasan. targetnya, apbd 2025 harus disahkan paling lambat akhir november 2024.
"pembahasan apbd tetap bisa berjalan, meski unsur pimpinan dprd belum definitif. masing-masing fraksi akan mengirimkan perwakilan untuk ikut serta dalam pembahasan, karena sesuai aturan, apbd harus disahkan tepat waktu," tegas samsu.
baca juga:juli hartono menjadi ketua dprd bs defenitif periode 2024 - 2029
baca juga:pembahasan tatib dan akd di dprd provinsi bengkulu akan berlangsung sengit
 ia menambahkan, proses ini tetap bisa berjalan sejalan dengan dinamika politik di dprd, asalkan semua pihak berkomitmen untuk mendahulukan kepentingan masyarakat.
samsu juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap langkah dprd, baik dalam pembentukan fraksi, penyusunan tata tertib, maupun pembahasan apbd.
"kami di dprd selalu berusaha menjaga transparansi agar masyarakat bengkulu tahu apa yang kami kerjakan dan bagaimana setiap keputusan yang diambil dapat berdampak positif bagi mereka," katanya.
ia berharap, dengan pembentukan fraksi yang solid dan sinergi antaranggota dprd, proses legislasi di bengkulu dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
baca juga:dprd bu imbau penyesuaian arah pembangunan bengkulu utara dengan pusat dan provinsi
baca juga:dprd provinsi bengkulu segera susun alat kelengkapan dewan usai orientasi
"kami optimis, setelah semua proses ini berjalan, dprd akan lebih siap menghadapi tantangan dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat," pungkas samsu.
dengan rencana pengumuman pembentukan fraksi yang tinggal menghitung hari, dprd provinsi bengkulu akan segera memulai berbagai agenda penting yang telah menunggu di depan mata. salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pembahasan apbd 2025 yang harus segera dimulai agar tidak melewati batas waktu pengesahan.
selain itu, penyusunan tata tertib dan kode etik juga menjadi agenda prioritas, mengingat keduanya merupakan panduan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.
kondisi ini menunjukkan bahwa dprd bengkulu berada dalam periode krusial untuk memastikan semua persiapan berjalan lancar dan tepat waktu.
baca juga:seleksi pppk 2024 dimulai, pemprov bengkulu terima 600 formasi
baca juga:tampil memukau di rafflesia bencoolen marching day 2024, agi sampaikan program kampung juara
sinergi antara partai politik, fraksi, dan pimpinan dprd sangat diperlukan agar semua proses dapat diselesaikan dengan baik, demi tercapainya pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
dengan terbentuknya fraksi-fraksi yang diharapkan akan mengakomodasi berbagai kepentingan politik di bengkulu, langkah dprd menuju pembentukan akd dan pembahasan apbd 2025 menjadi semakin dekat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SENIN 30 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan