Penenang, Tapi Bukan Obat Terlarang

Reporter: Tim redaksi |

Editor: Tim redaksi |

Minggu , 09 Nov 2025 - 20:32

Ade Kelpin Saputra, Ketua Umum HMI Komisariat Syariah Bengkulu-Ist-

Oleh: Ade Kelpin Saputra, Ketua Umum HMI Komisariat Syariah Bengkulu

RADAR BENGKULU — Beberapa waktu lalu, Bengkulu mendadak tenang.

Tidak ada antrean panjang di SPBU. Tidak ada suara klakson bersahutan di jalan-jalan utama. Tidak ada wajah kusut para sopir dan pekerja yang biasanya mondar-mandir mencari bensin.

Kota ini seperti baru saja meneguk penenang dosis tinggi.

Namun, jangan salah sangka.

Ketenangan itu bukan hasil dari kebijakan cerdas atau solusi jangka panjang.

Itu hanya efek sementara—seperti obat penenang yang membuat pasien seolah sembuh, padahal penyakitnya belum benar-benar hilang.

Beberapa bulan lalu, ketika Wakil Presiden RI berkunjung ke Bengkulu, situasi mendadak berubah. Antrean BBM lenyap, stok melimpah, dan petugas SPBU mendadak jadi ramah luar biasa—senyumnya selebar baliho penyambutan pejabat.

Bahkan jerigen-jerigen yang biasanya berjejer di pinggir jalan ikut “menghilang” entah ke mana.

Tapi, seperti biasa, ketenangan itu tidak bertahan lama.

Begitu pesawat kepresidenan tinggal landas, dan suara mesinnya hanya tersisa gema di langit Bengkulu, antrean panjang kembali menjelma—membentuk ular besi di depan SPBU.

penenang, tapi bukan obat terlarang                            oleh: ade kelpin saputra, ketua umum hmi komisariat syariah bengkulu
 
radar bengkulu — beberapa waktu lalu, bengkulu mendadak tenang.
tidak ada antrean panjang di spbu. tidak ada suara klakson bersahutan di jalan-jalan utama. tidak ada wajah kusut para sopir dan pekerja yang biasanya mondar-mandir mencari bensin.
kota ini seperti baru saja meneguk penenang dosis tinggi.
namun, jangan salah sangka.
ketenangan itu bukan hasil dari kebijakan cerdas atau solusi jangka panjang.
itu hanya efek sementara—seperti obat penenang yang membuat pasien seolah sembuh, padahal penyakitnya belum benar-benar hilang.
baca juga:pb hmi kritik keras tambang emas seluma, negara tunduk pada kekuasaan modal
beberapa bulan lalu, ketika wakil presiden ri berkunjung ke bengkulu, situasi mendadak berubah. antrean bbm lenyap, stok melimpah, dan petugas spbu mendadak jadi ramah luar biasa—senyumnya selebar baliho penyambutan pejabat.
bahkan jerigen-jerigen yang biasanya berjejer di pinggir jalan ikut “menghilang” entah ke mana.
 
tapi, seperti biasa, ketenangan itu tidak bertahan lama.
begitu pesawat kepresidenan tinggal landas, dan suara mesinnya hanya tersisa gema di langit bengkulu, antrean panjang kembali menjelma—membentuk ular besi di depan spbu.
wajah-wajah tegang muncul lagi. bukan karena stres kerja, tapi karena takut kehabisan solar.
 
lucu? mungkin.
tapi lebih tepatnya getir.
 
rupanya, pasokan bbm di bengkulu memiliki “kepekaan politik” yang luar biasa tinggi.
ia lancar ketika disorot kamera, tapi tersendat ketika hanya disorot rakyat.
 
kita tidak butuh penenang musiman seperti ini.
yang kita butuh adalah kebijakan yang benar-benar menyembuhkan, bukan sekadar menenangkan sementara.
rakyat bukan pasien uji coba, dan bengkulu bukan panggung sandiwara birokrasi.
 
saya menyebut fenomena ini sebagai “efek penenang”.
karena setiap kali pejabat tinggi datang, pasokan bbm mendadak lancar. tapi setelah mereka pergi, antrean kembali mengular—bahkan memakan badan jalan.
 
bisa dibayangkan, bagaimana rasanya?
masyarakat yang baru pulang kerja terpaksa antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan setengah jerigen bensin.
banyak sopir angkutan yang menunda mencari nafkah, nelayan tidak bisa melaut, dan petani menunda mengolah lahan—semua karena sumber kehidupan bernama bbm ini tak lagi mudah dijangkau.
 
ironisnya, pemerintah provinsi dan pertamina justru sibuk saling melempar tanggung jawab.
yang satu minta maaf, yang lain berjanji mengevaluasi.
tapi apa artinya permintaan maaf tanpa tindakan nyata?
yang rakyat butuh bukanlah ucapan belas kasihan, melainkan penyelesaian tuntas.
 
sebagai mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat, dan terutama sebagai kader himpunan mahasiswa islam (hmi), kami tidak bisa hanya diam.
kami harus mengawal, menekan, dan mendesak agar pemerintah bengkulu tidak lagi main-main dengan urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
 
krisis bbm bukan sekadar soal antrean panjang.
ia adalah cermin kegagalan tata kelola energi, dan bukti bahwa rakyat sering kali hanya jadi penonton dalam drama kebijakan publik.
 
hmi komisariat syariah bengkulu dengan tegas mengecam ketidakseriusan pemerintah dalam menangani persoalan ini.
kami menuntut langkah konkret—bukan wacana, bukan seremonial.
bengkulu butuh solusi permanen, bukan “penenang” yang habis setelah tamu negara pulang.
 
kami berkomitmen untuk terus mengawal roda pemerintahan, memastikan agar krisis bbm di bumi merah putih ini benar-benar diselesaikan sampai tuntas—tas... tas... tas!
 
karena kalau bengkulu terus diberi obat penenang, jangan heran kalau suatu hari nanti rakyatnya benar-benar mati rasa.