Gubernur Bengkulu Serukan Penolakan Larangan Jilbab Bagi Paskibraka Putri

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Kamis , 15 Aug 2024 - 21:16

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah--

“Regulasi seperti ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kebhinekaan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Apalagi dihubungkan dengan undang-undang, di pasal 29 itu jelas jika negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk menjalankan syariat agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing,” ujar Gubernur Rohidin.

Ia menegaskan bahwa menutup aurat bagi umat Islam adalah kewajiban, sehingga larangan mengenakan jilbab dalam konteks apapun merupakan pelanggaran terhadap hak beragama.

Ia juga menekankan bahwa pakaian, terutama yang berkaitan dengan syariat agama, bukan hanya soal tradisi, tetapi juga bagian dari ibadah. Oleh karena itu, regulasi yang membatasi penggunaan jilbab, apalagi dalam upacara kenegaraan seperti pengukuhan Paskibraka, sangat tidak tepat.

“Pakaian itu ibadah. Menutup aurat bagi umat Islam itu hukumnya wajib. Maka saya bersurat secara resmi agar BPIP dapat mencabut regulasi ini,” pungkas Gubernur Rohidin.

Sikap tegas Gubernur Bengkulu ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, terutama di Provinsi Bengkulu. Kebijakan yang melindungi hak-hak beragama dan menghormati keberagaman ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga kebhinekaan di Indonesia. Keputusan Gubernur Rohidin untuk bersurat kepada BPIP juga dinilai sebagai langkah penting dalam memastikan bahwa hak-hak beragama di Indonesia tetap dihormati dan dilindungi oleh negara.

Isu pelepasan jilbab pada Paskibraka putri ini memang menjadi ujian bagi komitmen bangsa dalam menjaga prinsip kebhinekaan. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman, Indonesia dituntut untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kebebasan beragama. Termasuk dalam hal penggunaan atribut keagamaan. Dengan sikap tegas yang diambil Gubernur Rohidin, harapan untuk mengakhiri polemik ini kini semakin besar.

gubernur bengkulu serukan penolakan larangan jilbab bagi paskibraka putri                            radar bengkulu – isu dugaan pelepasan jilbab terhadap 18 paskibraka putri dari berbagai provinsi yang akan bertugas di ibu kota negara (ikn) menjadi perbincangan hangat dalam beberapa hari terakhir.
isu ini mencuat setelah tidak ada satupun anggota paskibraka putri yang mengenakan jilbab dalam upacara pengukuhan paskibraka nasional. padahal, dalam keseharian, 18 paskibraka putri tersebut dikenal konsisten mengenakan jilbab.
terkait hal ini, perhatian publik, termasuk pemerintah provinsi bengkulu, tertuju pada dugaan kebijakan yang memaksa pelepasan jilbab tersebut. 
gubernur provinsi bengkulu, prof. dr. h. rohidin mersyah, mma, menegaskan bahwa di wilayah bengkulu, tidak ada kebijakan yang melarang paskibraka putri untuk mengenakan hijab. ia menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa para paskibraka putri di provinsi bengkulu tetap memiliki kebebasan menjalankan keyakinan mereka.
baca juga:jasa raharja berkolaborasi gelar samsat merah putih di arga makmur
baca juga:penampakan anggota paskibraka mukomuko latihan, paskibraka putri mayoritas pakai hijab
“kalau di provinsi bengkulu dan kabupaten/kota saya pastikan tetap diperbolehkan pakai jilbab,” tegas gubernur rohidin  pada kamis, 15 agustus 2024. 
pernyataan ini disampaikan gubernur rohidin untuk menjawab keresahan publik terkait isu pelepasan jilbab di tingkat nasional. 
gubernur rohidin juga menggarisbawahi bahwa tidak boleh ada regulasi atau aturan yang melarang para paskibraka putri untuk mengenakan hijab saat menjalankan tugas mereka. baginya, penggunaan jilbab merupakan hak fundamental yang harus dilindungi. 
“sekali lagi, khusus pemprov dan semua kabupaten/kota saya minta untuk tidak membuat larangan seperti itu,” tegasnya.
gubernur rohidin tidak hanya mengambil sikap di tingkat provinsi, tetapi juga bertindak di tingkat nasional. ia menyebutkan bahwa dirinya telah mengirim surat resmi kepada badan pembina ideologi pancasila (bpip) untuk meminta pencabutan regulasi yang mengatur pelepasan hijab bagi paskibraka putri.
menurutnya, regulasi semacam itu bertentangan dengan nilai-nilai kebhinekaan dan keberagaman yang menjadi dasar negara indonesia.
baca juga:kecamatan enggano siap gelar upacara hut ri ke- 79
baca juga:jadwal penerimaan cpns bengkulu selatan, penerimaan pppk belum pasti
“regulasi seperti ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kebhinekaan dan keberagaman yang ada di indonesia. apalagi dihubungkan dengan undang-undang, di pasal 29 itu jelas jika negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk menjalankan syariat agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing,” ujar gubernur rohidin. 
ia menegaskan bahwa menutup aurat bagi umat islam adalah kewajiban, sehingga larangan mengenakan jilbab dalam konteks apapun merupakan pelanggaran terhadap hak beragama.
ia juga menekankan bahwa pakaian, terutama yang berkaitan dengan syariat agama, bukan hanya soal tradisi, tetapi juga bagian dari ibadah. oleh karena itu, regulasi yang membatasi penggunaan jilbab, apalagi dalam upacara kenegaraan seperti pengukuhan paskibraka, sangat tidak tepat.
“pakaian itu ibadah. menutup aurat bagi umat islam itu hukumnya wajib. maka saya bersurat secara resmi agar bpip dapat mencabut regulasi ini,” pungkas gubernur rohidin.
baca juga:menjelang hut ri ke-79 pemda kaur gelar turnamen bola voli diikuti 71 tim
baca juga:khutbah jumat: bahagiakanlah ayah ibumu dengan doa di alam sana
sikap tegas gubernur bengkulu ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, terutama di provinsi bengkulu. kebijakan yang melindungi hak-hak beragama dan menghormati keberagaman ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga kebhinekaan di indonesia. keputusan gubernur rohidin untuk bersurat kepada bpip juga dinilai sebagai langkah penting dalam memastikan bahwa hak-hak beragama di indonesia tetap dihormati dan dilindungi oleh negara.
isu pelepasan jilbab pada paskibraka putri ini memang menjadi ujian bagi komitmen bangsa dalam menjaga prinsip kebhinekaan. sebagai negara yang kaya akan keberagaman, indonesia dituntut untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kebebasan beragama. termasuk dalam hal penggunaan atribut keagamaan. dengan sikap tegas yang diambil gubernur rohidin, harapan untuk mengakhiri polemik ini kini semakin besar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, JUMAT 16 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan