Merugikan, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Beban Baru untuk Dunia Usaha

RADAR BENGKULU – Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bengkulu, Andi Hartono dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat dan dunia usaha, khususnya di tengah upaya pemulihan pasca-pandemi COVID-19.

“Kenaikan PPN menjadi 12 persen akan menimbulkan efek domino yang sangat merugikan. Harga barang dan jasa akan melonjak, daya beli masyarakat menurun, dan pengusaha, terutama UMKM, akan kesulitan beradaptasi,” ujar Andi Hartono, yang juga merupakan mantan Ketua Umum HMI Cabang Bengkulu 2017-2018 ini.

Ia menambahkan, pengusaha muda di Bengkulu yang sebagian besar bergelut di sektor UMKM, masih berjuang memulihkan usaha mereka setelah terpukul pandemi.

“Alih-alih mendorong pertumbuhan, kebijakan ini malah akan memperlambat pemulihan ekonomi. Beban pajak yang lebih tinggi akan menekan margin keuntungan dan memaksa pengusaha menaikkan harga jual, yang akhirnya membebani konsumen,” tambahnya.

BACA JUGA:Bengkulu Ambil Peran Strategis Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca melalui Program REDD+

BACA JUGA:Dorong Penyempurnaan Tata Tertib, DPRD Provinsi Bengkulu Fokus Optimalisasi Peran

Menurut mantan Ketua Bidang Perdangangan Dan Perindustrian BPD HIPMI Bengkulu 2021-2024 ini, rencana kenaikan PPN juga bertentangan dengan semangat pemerintah untuk memberdayakan pelaku UMKM. Sebagai salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, UMKM seharusnya mendapat insentif dan kemudahan, bukan sebaliknya.

“Masyarakat kita, terutama di Bengkulu, masih bergulat dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Jika PPN naik, harga barang akan semakin tinggi. Dampaknya, bukan hanya pengusaha yang terpukul, tapi juga masyarakat kecil,” jelasnya.

Ia juga menilai, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan ini secara mendalam dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

“Kami berharap pemerintah mencari alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani dunia usaha dan masyarakat,” tegas Andi.

Andi Hartono mengusulkan agar pemerintah membuka ruang dialog dengan pelaku usaha, khususnya UMKM, sebelum kebijakan ini diimplementasikan.

BACA JUGA:Ini Ucapan Selamat Tahun Baru 2025 yang Penuh Doa

BACA JUGA:Lezat dan Ramah Kantong, Berikut 5 Kuliner Malam Tahun Baru di Bandung Menggugah Selera

“HIPMI siap menjadi mitra diskusi pemerintah untuk mencari solusi yang lebih tepat. Kami ingin memastikan kebijakan ekonomi yang diambil benar-benar pro-rakyat dan pro-UMKM,” ujarnya.