285 Honorer dan THL DPRD Provinsi Bengkulu Terima SK

Reporter: windi junius |

Editor: Syariah muhammadin |

Selasa , 26 Mar 2024 - 20:34

THL DPRD Provinsi Bengkulu Terima SK-windi-

"Dalam kasus ketidakpatuhan, akan ada proses teguran bertahap. Ketika teguran tidak diindahkan, ada kemungkinan pemutusan hubungan kerja," paparnya.

Dari 285 honorer dan THL yang menerima SK perpanjangan kontrak kerja, Erlangga juga menjelaskan bahwa ada sekitar 7 orang yang telah lulus dalam seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2023. Meskipun demikian, mereka masih menunggu penerbitan SK pengangkatan sebagai PPPK.

"Mereka yang telah lulus PPPK masih akan tetap diakomodir sampai menerima SK resmi. Kami tidak akan menggantikan mereka sebelum SK PPPK diterbitkan," tambah Erlangga.

Setelah menerima SK pengangkatan sebagai PPPK, status dan SK sebagai honorer DPRD Provinsi Bengkulu akan dicabut secara otomatis. Ini akan diikuti dengan penggantian posisi mereka sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang telah disusun.

"Dokumen DPA telah mencantumkan jumlah THL, sehingga kami akan melakukan pergantian posisi sesuai dengan kebutuhan organisasi."

Dengan demikian, proses pembagian SK perpanjangan kontrak kerja ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi para honorer dan THL di lingkungan DPRD Provinsi Bengkulu serta memastikan pemenuhan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Prw/wij)

285 honorer dan thl dprd provinsi bengkulu terima sk                             
radar bengkulu - sebanyak 285 orang honorer atau tenaga harian lepas (thl) di lingkungan kantor dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu menerima surat keputusan (sk) perpanjangan kontrak kerja untuk tahun 2024.
pemberian sk ini menjadi landasan bagi proses surat permintaan pembayaran (spd) hingga pencairan gaji para honorer.
sekretaris dprd provinsi bengkulu, drs. erlangga, menjelaskan,  pembagian sk baru dilakukan setelah melalui berbagai prosedur yang harus dijalani.
ini disebabkan karena kelembagaan dprd memiliki proses yang berbeda dengan organisasi perangkat daerah (opd) lainnya. 
meskipun demikian, erlangga memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena masa kerja para honorer atau thl tetap terhitung dari januari hingga desember 2024.
"tidak ada yang dirugikan. karena, gaji januari dan februari sudah dibayar. bahkan, saya telah memerintahkan untuk mempercepat pembayaran gaji bulan maret, yang akan dilakukan mulai dari senin hingga jumat," jelas erlangga.
baca juga:gubernur rohidin ajak generasi muda pahami esensi kepemimpinan dan ketaqwaan
baca juga:hasil rakor persiapan pon xxi, atlet bengkulu ikuti 25 cabor
proses pembayaran gaji honorer biasanya dilakukan di awal bulan berikutnya. yaitu, pada awal april. namun, dalam situasi ini, pembayaran gaji maret dipercepat untuk mengakomodir kebutuhan para honorer menjelang perayaan idul fitri pada bulan april. ini mengingat mereka tidak menerima tunjangan hari raya (thr) seperti para aparatur sipil negara (asn).
erlangga menekankan bahwa percepatan pembayaran gaji tersebut bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak para honorer. namun, ia juga mengingatkan bahwa para honorer dan thl juga memiliki kewajiban dan beban kerja yang harus dipenuhi.
"para honorer harus melaksanakan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. selain menuntut hak, kewajiban mereka juga harus dipenuhi." 
erlangga juga menyampaikan bahwa perjanjian kerja para honorer dan thl telah mencakup berbagai kewajiban yang harus dipatuhi. jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, akan ada sanksi yang diberlakukan. mulai dari teguran hingga pemecatan.
baca juga:kabid kip dinas kominfo kaur serah terima jabatan
baca juga:harga kopi melonjak di angka 50.000 perkilo di kecamatan maje
"dalam kasus ketidakpatuhan, akan ada proses teguran bertahap. ketika teguran tidak diindahkan, ada kemungkinan pemutusan hubungan kerja," paparnya.
dari 285 honorer dan thl yang menerima sk perpanjangan kontrak kerja, erlangga juga menjelaskan bahwa ada sekitar 7 orang yang telah lulus dalam seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) pada tahun 2023. meskipun demikian, mereka masih menunggu penerbitan sk pengangkatan sebagai pppk.
"mereka yang telah lulus pppk masih akan tetap diakomodir sampai menerima sk resmi. kami tidak akan menggantikan mereka sebelum sk pppk diterbitkan," tambah erlangga.
setelah menerima sk pengangkatan sebagai pppk, status dan sk sebagai honorer dprd provinsi bengkulu akan dicabut secara otomatis. ini akan diikuti dengan penggantian posisi mereka sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) yang telah disusun.
"dokumen dpa telah mencantumkan jumlah thl, sehingga kami akan melakukan pergantian posisi sesuai dengan kebutuhan organisasi." 
dengan demikian, proses pembagian sk perpanjangan kontrak kerja ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi para honorer dan thl di lingkungan dprd provinsi bengkulu serta memastikan pemenuhan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (prw/wij)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, RABU 27 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan