Partisipasi Politik Istri dan Anak Kepala Kepala Daerah: Ini Perspektif Pengamat Politik

Pemilihan Umum (Pemilu) sering kali menjadi ajang kontroversi dan perdebatan, terutama pada Pemilu tahun 2024 tidak sedikit anggota Keluarga dan anak bahkan istri Pejabat dan Kepala Daerah -windi-

 

"Disisi itu tidak kita persoalkan, tapi bagaimana ketika mereka memiliki posisi itu kita bisa lihat itu. Sehingga kita terpikirkan  apakah mereka itu cukup memiliki kapabilitas untuk mewakili konstituennya itu yang di pertanyakan oleh publik. tapi sejauh yang kita lihat mereka sudah memenuhi syarat karena terbukti di KPU meloloskan mereka, tapi disisi kinerjanya Perlu dibuktikan," ujarnya

 

Lebih jauh dalam konteks nasional, fenomena politik dinasti menjadi sorotan utama, nemun menurut Mesterjon di tingkat daerah bukanlah hal baru. Hal ini karena keberhasilan calon yang memiliki hubungan dengan pejabat terkait bisa lebih meyakinkan dalam memenangkan suara. Namun, proses ini juga menimbulkan pertanyaan akan legitimasi dan kontribusi nyata dari para calon tersebut.

 

Dr. Mesterjon menyoroti bahwa meskipun secara hukum tidak melanggar aturan, keterlibatan keluarga pejabat dapat menciptakan anomali di mana mereka yang terpilih cenderung terikat pada kepentingan tertentu. Hal ini memunculkan pertanyaan akan transparansi, akuntabilitas, dan independensi para anggota legislatif dalam menjalankan tugasnya.

 

"Dalam proses politik, kita harus memisahkan antara fenomena politik dinasti di tingkat nasional dengan pencalonan keluarga pejabat di tingkat daera.  Meskipun politik dinasti menjadi isu nasional, pencalonan keluarga pejabat di tingkat daerah telah menjadi hal yang umum terjadi, dengan tujuan meningkatkan peluang kemenangan." Katanya.

 

Namun demikian, Dr. Mesterjon menegaskan bahwa proses politik ini merupakan bagian dari dinamika demokrasi, di mana setiap individu memiliki hak dan strategi politik masing-masing untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Meskipun terdapat upaya untuk menjaga kekuasaan, tindakan tersebut harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

 

Dengan berbagai perdebatan dan kontroversi yang mewarnai proses politik menjelang pemilihan, satu hal yang pasti adalah perlunya evaluasi mendalam terhadap kontribusi dan kinerja para calon, serta kewaspadaan terhadap potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu integritas sistem politik.

 

"Tapi ingin saya katakan begini  semua orang yang bertanggung itu memiliki skenario atau strateginya masing-masing, kalau tidak ada skenario kenapa kita caleg. Proses politik saat ini adalah mendekatkan orang per orang itu pada kekuasaan dan merebut kekuasaan itu dengan kekuasaan itu mereka bisa merubah mungkin daerahnya, mengubah yang dulu belum produktif menjadi produktif dan mewakili daerahnya itu lah namanya politik." Katanya .

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan