Partisipasi Politik Istri dan Anak Kepala Kepala Daerah: Ini Perspektif Pengamat Politik

Reporter: windi |

Editor: syariah muhammadin |

Jumat , 23 Feb 2024 - 21:14

Pemilihan Umum (Pemilu) sering kali menjadi ajang kontroversi dan perdebatan, terutama pada Pemilu tahun 2024 tidak sedikit anggota Keluarga dan anak bahkan istri Pejabat dan Kepala Daerah -windi-

RADAR BENGKULU - Pemilihan Umum (Pemilu) sering kali menjadi ajang kontroversi dan perdebatan, terutama pada Pemilu tahun 2024 tidak sedikit anggota Keluarga dan anak bahkan istri Pejabat dan Kepala Daerah memutuskan untuk ikut serta dalam proses politik dengan maju sebagai calon legislatif dan terpilih.

Dalam wawancara Radar Bengkulu dengan Pengamat Politik, Dr. Mesterjon, S. Kom. M. Kom, mendapatkan gambaran mendalam mengenai fenomena ini.

Menurut Dr. Mesterjon, yang juga merupakan Dosen Universitas Dehasen Bengkulu ini, dari segi aturan, tidak ada larangan bagi keluarga pejabat untuk terlibat dalam politik, sejalan dengan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara.

Namun, yang menjadi sorotan adalah apakah mereka memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat, serta kapabilitas yang memadai untuk mewakili konstituennya.

Dalam hal ini, evaluasi kinerja dan kontribusi mereka menjadi krusial.

"Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Tidak ada batasan yang menghalangi keluarga pejabat untuk turut serta dalam proses politik," ujar Dr. Mesterjon.

Namun, dia menekankan pentingnya memastikan bahwa kandidat-kandidat tersebut memiliki kapabilitas dan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat setela terpilih. Ditambahkannya, Dalam prosesnya kenapa mereka terpilih, mungkin itu yang harus dilihat publik.

"Karena dalam prosesnya kita tidak ketahui apakah ini tokoh yang memiliki kapabilitas atau hanya tokoh dalam tanda kutip hanya kepentingan terbatas atau kata lain kepentingan tertentu, dan itu normal saya tapi yang mesti publik lihat apakah mereka para istri pejabat dan atau keluarga pejabat ini, memiliki kontribusi untuk masyarkat terhadap konsekuen yang dimiliki mereka itu.disitulah dilihat, kemapuan kapabilitasnya sebagai anggota legislatif baik itu tingkatkan Kabupaten, Provinsi dan pusat, DPD dan DPR RI." Katanya

DR. Mesterjon, tidak menapik bahwa di pada Pemilu 2024 ini di Provinsi Bengkulu hampir merata orang-orang yang memiliki relasi keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan orang perorangan yang sedang menjabat kepala daerah. Menurutnya dalam kontekstual pemilu tidak ada masalah, dan keterpilihannya para para istri Kepala Daerah ini juga cukup legitimasi.

partisipasi politik istri dan anak kepala kepala daerah: ini perspektif pengamat politik                             
radar bengkulu - pemilihan umum (pemilu) sering kali menjadi ajang kontroversi dan perdebatan, terutama pada pemilu tahun 2024 tidak sedikit anggota keluarga dan anak bahkan istri pejabat dan kepala daerah memutuskan untuk ikut serta dalam proses politik dengan maju sebagai calon legislatif dan terpilih. 
dalam wawancara radar bengkulu dengan pengamat politik, dr. mesterjon, s. kom. m. kom, mendapatkan gambaran mendalam mengenai fenomena ini.
menurut dr. mesterjon, yang juga merupakan dosen universitas dehasen bengkulu ini, dari segi aturan, tidak ada larangan bagi keluarga pejabat untuk terlibat dalam politik, sejalan dengan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara. 
namun, yang menjadi sorotan adalah apakah mereka memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat, serta kapabilitas yang memadai untuk mewakili konstituennya.
dalam hal ini, evaluasi kinerja dan kontribusi mereka menjadi krusial.
baca juga:mutasi, bupati mian lantik 3 kadis, camat dan sejumlah pejabat
baca juga:pergeseran logistik ppk ketahun dan pinang raya dikawal ketat tni/polri
"dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. tidak ada batasan yang menghalangi keluarga pejabat untuk turut serta dalam proses politik," ujar dr. mesterjon. 
namun, dia menekankan pentingnya memastikan bahwa kandidat-kandidat tersebut memiliki kapabilitas dan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat setela terpilih. ditambahkannya, dalam prosesnya kenapa mereka terpilih, mungkin itu yang harus dilihat publik.
baca juga:panwascam maje rekomendasikan tps 1 sukamenanti psu
"karena dalam prosesnya kita tidak ketahui apakah ini tokoh yang memiliki kapabilitas atau hanya tokoh dalam tanda kutip hanya kepentingan terbatas atau kata lain kepentingan tertentu, dan itu normal saya tapi yang mesti publik lihat apakah mereka para istri pejabat dan atau keluarga pejabat ini, memiliki kontribusi untuk masyarkat terhadap konsekuen yang dimiliki mereka itu.disitulah dilihat, kemapuan kapabilitasnya sebagai anggota legislatif baik itu tingkatkan kabupaten, provinsi dan pusat, dpd dan dpr ri." katanya 
baca juga:musrenbangdes benteng harapan tuntas, ini hasilnya
dr. mesterjon, tidak menapik bahwa di pada pemilu 2024 ini di provinsi bengkulu hampir merata orang-orang yang memiliki relasi keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan orang perorangan yang sedang menjabat kepala  daerah. menurutnya dalam kontekstual pemilu tidak ada masalah, dan  keterpilihannya para para istri kepala daerah ini juga cukup legitimasi.
 
"disisi itu tidak kita persoalkan, tapi bagaimana ketika mereka memiliki posisi itu kita bisa lihat itu. sehingga kita terpikirkan  apakah mereka itu cukup memiliki kapabilitas untuk mewakili konstituennya itu yang di pertanyakan oleh publik. tapi sejauh yang kita lihat mereka sudah memenuhi syarat karena terbukti di kpu meloloskan mereka, tapi disisi kinerjanya perlu dibuktikan," ujarnya
 
lebih jauh dalam konteks nasional, fenomena politik dinasti menjadi sorotan utama, nemun menurut mesterjon di tingkat daerah bukanlah hal baru. hal ini karena keberhasilan calon yang memiliki hubungan dengan pejabat terkait bisa lebih meyakinkan dalam memenangkan suara. namun, proses ini juga menimbulkan pertanyaan akan legitimasi dan kontribusi nyata dari para calon tersebut.
 
dr. mesterjon menyoroti bahwa meskipun secara hukum tidak melanggar aturan, keterlibatan keluarga pejabat dapat menciptakan anomali di mana mereka yang terpilih cenderung terikat pada kepentingan tertentu. hal ini memunculkan pertanyaan akan transparansi, akuntabilitas, dan independensi para anggota legislatif dalam menjalankan tugasnya.
 
"dalam proses politik, kita harus memisahkan antara fenomena politik dinasti di tingkat nasional dengan pencalonan keluarga pejabat di tingkat daera.  meskipun politik dinasti menjadi isu nasional, pencalonan keluarga pejabat di tingkat daerah telah menjadi hal yang umum terjadi, dengan tujuan meningkatkan peluang kemenangan." katanya.
 
namun demikian, dr. mesterjon menegaskan bahwa proses politik ini merupakan bagian dari dinamika demokrasi, di mana setiap individu memiliki hak dan strategi politik masing-masing untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. meskipun terdapat upaya untuk menjaga kekuasaan, tindakan tersebut harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
 
dengan berbagai perdebatan dan kontroversi yang mewarnai proses politik menjelang pemilihan, satu hal yang pasti adalah perlunya evaluasi mendalam terhadap kontribusi dan kinerja para calon, serta kewaspadaan terhadap potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu integritas sistem politik.
 
"tapi ingin saya katakan begini  semua orang yang bertanggung itu memiliki skenario atau strateginya masing-masing, kalau tidak ada skenario kenapa kita caleg. proses politik saat ini adalah mendekatkan orang per orang itu pada kekuasaan dan merebut kekuasaan itu dengan kekuasaan itu mereka bisa merubah mungkin daerahnya, mengubah yang dulu belum produktif menjadi produktif dan mewakili daerahnya itu lah namanya politik." katanya .
 
disisi wawancara mesterjon, mengatakan orang yang sedang berkuasa itu cendrung untuk langgengkan kekuasaannya, sehingga mereka  akan melakukan banyak hal, agar bagaimana kekuasaannya tetap langgeng dalam artian nya itu adalah tampa ganggu. 
 
"sehingga kemungkinan akan membangun juga sistemnya adalah orang -orang disekelilingnya itu kemungkinan akan meraih posisi - posisi strategis untuk membackup bagaimana kekuasaan itu masih tetap langgeng dan itu  biasa , dalam kontekstual siapa saja yang sedang menjabat. tapi  dia  akan menjadi tidak bisa ketika melanggar aturan -aturan yang ada. maka kita lihat jika dalam kontekstual tidak menyalahi aturan mungkin itu bagian dari strategi mereka juga," tutupnya.
 
- istri gubernur bengkulu rohidin mersyah, caleg dpr ri derta rohidin.
- istri bupati bengkulu utara ir. h. mian, calon  dpr ri eko kurnia ningsih.
- istri pj walikota bengkulu arif gunadi, caleg dprd provinsi bengkulu dwi ratnawati.
- istri walik gubernur bengkulu rosjonsyah, caleg dprd provinsi bengkulu anita andriani.
- istri eks  bupati benteng ferry rambli,  elvita ferry ramli caleg dprd kabupaten bengkulu tengah.
- anak eks bupati benteng ferry rambli, caleg dprd kota bengkulu michael putra ferly.
- anak bupati bengkulu selatan, caleg dprd  provinsi bengkulu gusnan mulyadi. muhammad alfa

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SABTU 24 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan