Helmi Hasan Dorong Satgassus PAD jadi Jembatan Konflik Tambang Emas Seluma

RADAR BENGKULU – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan menegaskan bahwa konflik penolakan tambang emas di Kabupaten Seluma tak boleh dianggap angin lalu. Ia pun mendorong agar Satuan Tugas Khusus Pendapatan Asli Daerah (Satgassus PAD) mengambil peran aktif, bukan hanya sebagai pengawas pajak dan retribusi, tetapi juga sebagai penengah antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan tambang.

"Satgassus ini kita bentuk bukan hanya untuk mengejar PAD, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi. Kenapa masyarakat menolak tambang? Kita harus dengar langsung. Mungkin karena tak dilibatkan? Tak mendapat manfaat? Atau khawatir lingkungan rusak?" ujar Helmi Hasan di Balai Raya Semarak, Selasa (10/6).

Pernyataan itu keluar menyusul mencuatnya penolakan warga terhadap proyek tambang emas di Seluma yang disebut-sebut memiliki potensi luar biasa—bahkan digadang-gadang bisa menyaingi tambang Freeport di Papua. Namun, di balik potensi itu, bayang-bayang konflik sosial dan lingkungan mengintai jika tak dikelola dengan benar.

BACA JUGA:Dari Laut Bengkulu ke Tanah Suci: Kisah Heroik Nelayan Mendapatkan Umrah Gratis

BACA JUGA:165 CPNS Pemprov Bengkulu Siap Terima SK Pengangkatan

Menurut Helmi, Satgassus PAD tak boleh berhenti sebagai instrumen teknokratis. Ia harus aktif menjemput bola, mendengarkan aspirasi warga, mendekati kelompok yang kontra, hingga duduk bersama pelaku usaha.

"Kita ingin Satgassus jadi penghubung yang netral. Bukan jadi perpanjangan tangan pemerintah atau perusahaan, tapi justru jadi penyalur suara rakyat. Kalau memang proyek ini harus jalan, semua harus sepakat dulu dari awal," jelas Helmi.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan perusahaan tambang. Mulai dari rekam jejak operasional mereka di daerah lain, pengelolaan dampak lingkungan, hingga keterlibatan masyarakat dalam skema bisnis.

"Kita ingin belajar dari daerah lain, seperti Banyuwangi. Di sana, pemerintah daerah punya saham di tambang emas dan bisa mendapatkan PAD hingga Rp1 triliun per tahun. Itu bisa jadi model untuk Bengkulu," kata Helmi.

Untuk memastikan suara semua pihak terdengar, Helmi mengusulkan agar perusahaan tambang bersama Satgassus PAD segera menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai unsur—tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa, LSM, dan Forkopimda seperti kejaksaan dan kepolisian.

BACA JUGA:Potong 8 Sapi, DPC Perwata Provinsi Bengkulu Bagikan 1.000 Kantong Daging Kurban

BACA JUGA:Ketersediaan BBM di Pertashop Bengkulu Krisis, Pertamina Didesak untuk Evaluasi

"Jangan sekadar dengar dari atas meja. Kita harus dengar langsung dari masyarakat di lapangan. Kalau memang mereka tidak setuju, kita tolak sama-sama. Jangan setuju sekarang, nanti ribut-ribut di belakang," tegas Helmi.

Gubernur juga mewanti-wanti agar FGD itu tidak menjadi agenda seremonial semata. Ia meminta hasilnya harus konkrit dan menjadi dasar pengambilan kebijakan.