Forum Komite SMA/SMK Dukung Sekolah Gratis, Tapi... Banyak Persoalan Biaya Mengintai

RADAR BENGKULU — Program sekolah gratis yang digagas Gubernur Bengkulu mendapat dukungan penuh dari Forum Komite SMA/SMK se-Provinsi Bengkulu. Namun, di balik apresiasi terhadap program tersebut, Ketua Forum Komite, Achmad Tarmizi Gumay, SH, MH, menyampaikan kegelisahan soal berbagai persoalan pendanaan di sekolah yang belum terselesaikan.

“Kami sangat mendukung program sekolah gratis dari Gubernur. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan akses pendidikan merata. Tapi kami juga harus jujur, banyak persoalan yang muncul karena kekurangan biaya operasional di sekolah,” kata Tarmizi.

Menurutnya, biaya yang dibutuhkan sekolah tidak sepenuhnya dapat ditanggung oleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

“Dana BOS memang membantu, tapi belum cukup. Gaji untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT), Guru Tidak Tetap (GTT), tugas tambahan guru, dan keperluan lain seringkali tidak bisa dibiayai dari BOS saja,” ujarnya.

BACA JUGA:Pernyataan ''Take Down'' Media, Gubernur Bengkulu Dikritik FKW KAHMI

BACA JUGA:Naiknya Pajak Kendaraan Bikin Resah, Praktisi Hukum Sarankan Hal Ini

Situasi ini, lanjut Tarmizi, membuat sekolah berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, ada tuntutan layanan pendidikan berkualitas dan gratis, tapi di sisi lain, anggaran yang tersedia sangat terbatas.

Forum Komite, kata Tarmizi, telah dua kali memberikan surat ke Gubernur Bengkulu untuk meminta audiensi. Tujuannya jelas, membahas solusi konkrit atas kekurangan biaya operasional sekolah yang muncul akibat diberlakukannya program sekolah gratis.

“Kami ingin duduk bersama dengan Pak Gubernur. Bukan untuk mengkritik, tetapi justru untuk mencari solusi bersama. Sudah dua kali kami mengirim surat, tapi masih menunggu jadwal beliau.” 

Ia menekankan bahwa pertemuan itu penting agar kebijakan sekolah gratis tidak hanya menjadi jargon populis, tapi benar-benar berjalan efektif di lapangan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, program tersebut bisa gagal dalam pelaksanaannya.

BACA JUGA:Realisasi PAD Retribusi Sampah Sampai Bulan Mei 2025 Mencapai 600 Juta Rupiah

BACA JUGA:Zoom Meeting Koordinasi Persiapan Sekolah Rakyat Tahap 1 di Kabupaten Kaur

“Kalau biaya operasional tidak tercukupi, bagaimana sekolah bisa berjalan dengan baik? Harus ada solusi yang menyeluruh. Apakah dari APBD atau sumber pendanaan lain. Maka, ini kan kita harus bicarakan bersama” tegasnya.

Tarmizi menambahkan, meskipun masyarakat tidak dibebani pungutan biaya pendidikan, kualitas layanan tetap harus terjaga. Itu artinya, kebutuhan dasar sekolah, termasuk SDM, harus tetap dibiayai secara wajar.