Pernyataan ''Take Down'' Media, Gubernur Bengkulu Dikritik FKW KAHMI

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Sabtu , 17 May 2025 - 21:31

koran Radar Bengkulu--

RADAR BENGKULU – Suasana dunia pers di Bengkulu memanas. Forum Komunikasi Wartawan (FKW) KAHMI Bengkulu menyatakan kekecewaan mendalam atas pernyataan kontroversial Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan yang menyebut soal “take down”

Pernyataan Gubernur Bengkulu dalam wawancara bersama pewarta, Kamis (15/05/2025), pukul 10.27 WIB, di depan pintu masuk Kantor Wali Kota Bengkulu, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu.

Wawancara secara "doorstop interview" itu berlangsung usai Helmi Hasan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 2025 hingga 2029, dengan didampingi Wali Kota Bengkulu, Dedy Wakyudi serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Dalam rekaman video dan suara, Jurnalis sempat menanyakan tentang pesan khusus pada hari itu. Helmi Hasan pun berpesan kepada netijen yang belum paham tentang Opsen Pajak.

Di sela-sela penjelasan tentang opsen pajak, Helmi Hasan menyampaikan

''dan bagi media-media yang sudah bikin berita hoaks tolong di take down. Kalau dak tu medianya kito take down.''

Penyataan itu terekam dalam rekaman video dan suara milik jurnalis yang mewawancarai Helmi Hasan, pada menit 01.16 hingga menit ke 01.22.

Ucapan tersebut sontak menyulut reaksi keras dari organisasi profesi Jurnalis dan komunitas jurnalis di Bengkulu, termasuk dari FKW KAHMI yang menilai bahwa pernyataan Gubernur berpotensi mencederai prinsip kebebasan pers yang dilindungi undang-undang.

“Bapak Gubernur perlu memberikan klarifikasi terbuka. Ucapan itu bisa ditafsirkan sebagai ancaman terhadap kemerdekaan pers dan membuka celah tekanan terhadap media,” tegas Ketua FKW KAHMI Bengkulu, Alwin Feraro.

Alwin menyebut, dalam negara demokratis, tidak sepantasnya pejabat publik melontarkan pernyataan yang beraroma represif terhadap media.

Menurutnya, media yang dianggap menyebarkan informasi keliru seharusnya diluruskan melalui mekanisme yang sah, bukan dengan ancaman sepihak.

pernyataan ''take down'' media, gubernur bengkulu dikritik fkw kahmi                            radar bengkulu – suasana dunia pers di bengkulu memanas. forum komunikasi wartawan (fkw) kahmi bengkulu menyatakan kekecewaan mendalam atas pernyataan kontroversial gubernur bengkulu, helmi hasan yang menyebut soal “take down” 
pernyataan gubernur bengkulu dalam wawancara bersama pewarta, kamis (15/05/2025), pukul 10.27 wib, di depan pintu masuk kantor wali kota bengkulu, kelurahan bentiring permai, kecamatan muara bangka hulu, kota bengkulu. 
wawancara secara "doorstop interview" itu berlangsung usai helmi hasan menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) untuk 2025 hingga 2029, dengan didampingi wali kota bengkulu, dedy wakyudi serta pejabat di lingkungan pemerintah kota bengkulu. 
dalam rekaman video dan suara, jurnalis sempat menanyakan tentang pesan khusus pada hari itu. helmi hasan pun berpesan kepada netijen yang belum paham tentang opsen pajak. 
baca juga:kkt bencoolen tolak pemindahan lokasi festival tabut tahun 2025
baca juga:tetabrak truk fuso di seluma, pensiunan guru meninggal dunia
di sela-sela penjelasan tentang opsen pajak, helmi hasan menyampaikan 
''dan bagi media-media yang sudah bikin berita hoaks tolong di take down. kalau dak tu  medianya kito take down.''
penyataan itu terekam dalam rekaman video dan suara milik jurnalis yang mewawancarai helmi hasan, pada menit 01.16 hingga menit ke 01.22. 
ucapan tersebut sontak menyulut reaksi keras dari organisasi profesi jurnalis dan komunitas jurnalis di bengkulu, termasuk dari fkw kahmi yang menilai bahwa pernyataan gubernur berpotensi mencederai prinsip kebebasan pers yang dilindungi undang-undang.
“bapak gubernur perlu memberikan klarifikasi terbuka. ucapan itu bisa ditafsirkan sebagai ancaman terhadap kemerdekaan pers dan membuka celah tekanan terhadap media,” tegas ketua fkw kahmi bengkulu, alwin feraro.
alwin menyebut, dalam negara demokratis, tidak sepantasnya pejabat publik melontarkan pernyataan yang beraroma represif terhadap media. 
menurutnya, media yang dianggap menyebarkan informasi keliru seharusnya diluruskan melalui mekanisme yang sah, bukan dengan ancaman sepihak.
baca juga:imbas tragedi kapal karam, walikota menegaskan tutup perjalanan wisata ke pulau tikus
baca juga:sekolah rakyat di kabupaten kaur pemecah rekor, terima murid baru 150 orang
“kita sudah punya mekanisme seperti hak jawab, koreksi, hingga pengaduan ke dewan pers. bukan dengan ‘take down’ sepihak yang seolah menunjukkan otoritas mutlak pejabat,” ujar alwin.
pernyataan helmi hasan itu, lanjut alwin, justru berpotensi menimbulkan iklim ketakutan di kalangan jurnalis dan berlawanan arah dengan semangat demokrasi.
“ini bertentangan dengan uu nomor 40 tahun 1999 tentang pers. ucapan seperti ini menciptakan atmosfer yang tidak sehat. apalagi jika muncul dari seorang kepala daerah,” tandasnya.
fkw kahmi bengkulu juga mengingatkan bahwa kemitraan antara pemerintah dan media seharusnya dibangun di atas dasar saling menghargai dan transparansi. 
pers, kata alwin, adalah mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi publik, bukan musuh yang harus dibungkam.
“kami mendorong agar gubernur membuka ruang dialog, bukan memicu ketegangan. jangan sampai ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah meningkat hanya karena komunikasi yang buruk,” ucapnya.
forum ini pun mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pejabat pemerintah, untuk bersama-sama menjaga marwah pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi.
“media bukan lawan, tapi mitra. pemerintah yang kuat lahir dari komunikasi yang sehat, bukan tindakan koersif,” tutur alwin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, 18 MEI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan