KKT Bencoolen Tolak Pemindahan Lokasi Festival Tabut Tahun 2025

Nilai Lapangan Merdeka sebagai Warisan Tradisi

RADAR BENGKULU — Rencana Pemerintah Provinsi Bengkulu memindahkan lokasi Festival Tabut 2025 dari Lapangan Merdeka ke kawasan Sport Center Pantai Panjang menuai penolakan tegas dari Kerukunan Keluarga Tabut (KKT) Bencoolen. 

Alasan utamanya, lokasi Lapangan Merdeka dianggap memiliki nilai historis dan simbolis yang tidak tergantikan dalam pelaksanaan tradisi Tabut yang sudah berlangsung turun-temurun di Bengkulu.

Ketua KKT Bencoolen, Achmad Syiafril SY menilai langkah pemprov yang tidak lagi mengizinkan penggunaan Lapangan Merdeka sebagai pusat kegiatan Tabut merupakan keputusan sepihak dan berpotensi mengganggu kekhidmatan prosesi adat.

BACA JUGA:Jaga Ekosistem Laut Tetap Lestari, Ini Aksi Nyata BRI Menanam - Grow and Green di Pulau Kapoposang

BACA JUGA:Simak Bund! Inilah 5 Vitamin Gummy Untuk anak menjaga kesehatan tubuh, kenyal dan bernutrisi

“Lapangan Merdeka bukan sekadar ruang terbuka, tapi tempat yang telah menyatu dengan ritual Tabut sejak awal digelar. Tahun lalu kami masih diberi izin oleh Dinas Pariwisata, tapi sekarang tiba-tiba dilarang,” ujar Syiafril dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat KKT Pasar Melintang.

Syiafril menjelaskan, KKT telah menerima surat resmi pada 2024 yang membolehkan seluruh rangkaian prosesi—dari pengambilan tanah, pembuatan Tabut, hingga prosesi penutup—dilaksanakan di lokasi tersebut. Namun kini, dengan alasan kerusakan View Tower yang berada di sekitar kawasan, pemprov menyarankan pemindahan ke Sport Center.

KKT menilai alasan keamanan memang patut dipertimbangkan, namun tak seharusnya menjadi dasar untuk memutuskan secara sepihak. 

Syiafril menyebut, selama ini pelaksanaan Tabut di Lapangan Merdeka berjalan aman dan tertib, serta mampu menarik perhatian wisatawan dalam dan luar daerah.

BACA JUGA:Warga Mengeluh Terbebani, Ombudsman Buka Ruang Warga Konsultasi

BACA JUGA:Revitalisasi Mandek, Pelabuhan Pulau Baai Rugikan Industri Sawit dan Batu Bara Bengkulu

“Kami bukan menolak perubahan, tapi perubahan harus melalui dialog. Ini bukan hanya soal tempat, tapi soal warisan budaya,” tegasnya.

Penolakan KKT tak hanya sebatas lokasi. Mereka juga menyatakan keberatan terhadap besaran anggaran yang disiapkan Pemprov Bengkulu untuk pelaksanaan Festival Tabut tahun ini. Dana sebesar Rp 90 juta yang ditawarkan dinilai jauh dari memadai, terutama untuk membiayai 17 kelompok penja (pembuat tabut) yang bernaung di bawah KKT Bencoolen.

“Kalau dibagi, satu kelompok hanya dapat sekitar Rp 4 juta. Itu bahkan tidak cukup untuk membuat struktur dasar Tabut,” ungkap Syiafril.