Dispar BS Akan Jadikan Tebat Gelumpai Untuk Menjadi Sumber PAD

 

RADAR BENGKULU, MANNA - Kedepannya Tebat Gelumpai akan ditambah fasilitasnya. Tetapi masih harus mempedomani peraturan perundang undangan.

Dalam hal ini pengolahan Barang Milik Daerah(BMD), sehingga fasilitas - fasilitas yang ada sebisa mungkin dimanfaatkan untuk masyarakat dalam rangka wisata. Tetapi Pemerintah Daerah juga bisa mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan, Rendra Febrianto, S.S., M.Si menyampaikan sebelum ditambah fasilitas terkait wisata,pihaknya akan mempelajari aturannya,jangan sampai nantinya apa yang akan dilakukan nantinya menyalahi aturan yang ada.

BACA JUGA:Dinas Perikanan Kabupaten Kaur akan berikan bantuan 10 mesin tempel kepada 10 kelompok nelayan.

"Terkait kerjasama dengan pihak ketiga kita sudah ada, tetapi konsepnya kita masih menunggu Bupati Bengkulu Selatan terpilih nantinya. Karena masih banyak konsep yang harus kita lakukan, kalau nantinya sudah ada konsepnya karena nantinya agar berjalan dengan baik Haris kita matangkan bersama tim,"papar Rendra Selasa (13/05).

 

Tim dari mana nantinya yang ada mengelola yaitu tim pengelolahan barang dan jasa dalam hal ini ada dibidang aset yaitu ada di Dinas  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkulu Selatan.

 

Untuk sementara nanti pihaknya akan meletakkan perahu karet di Tebat Gelumpai, selain itu pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Desa,yang mana nantinya kalau Target wisata ini sudah berjalan tentunya akan banyak yang berdagang dan sebagainya. Hal itu tentunya dipastikan masyarakat setempatlah yang akan mengaturnya.

 

Karena untuk menjadi Tebat Gelumpai menjadi destinasi wisata yang menjadi pusat kunjungan,tentunya harus ada yang mesti disiapkan secara matang. Jangan sampai nantinya wisata yang akan dibuat akan menjadi amburadul.

 

"Dengan lengkapnya fasilitas yang ada di Tebat Gelumpai, kita berharap harus ada yang bertanggung jawab. Jangan sampai kita lengkapi nantinya justru rusak, hilang dan yang lebih parahnya tidak ada yang bertanggung jawab. Karena nantinya biaya yang akan kita gunakan masih menggunakan anggran daerah,"pungkas Rendra.