Efisiensi APBD Bengkulu 2025: Antara Penghematan dan Prioritas Program

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Jumat , 28 Feb 2025 - 21:34

Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH--

“Program baru harus benar-benar berdampak langsung pada kepentingan masyarakat dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, efisiensi anggaran harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak mengganggu pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan.

Usin mengakui bahwa efisiensi APBD akan berdampak pada perubahan alokasi anggaran yang telah disepakati sebelumnya. Namun, ia menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak boleh mengubah program-program yang telah dirancang untuk kepentingan masyarakat.

“Efisiensi harus dilakukan tanpa mengorbankan program-program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa efisiensi bukan sekadar memotong anggaran, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien.

“Kita harus memastikan bahwa dana yang ada benar-benar digunakan untuk hal-hal yang mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Usin.

Sebagai langkah konkret, Usin meminta Pemprov Bengkulu untuk lebih proaktif dalam menyusun rencana efisiensi anggaran.

“Pemerintah daerah harus segera menyusun skala prioritas program dan melakukan koordinasi intensif dengan DPRD,” katanya.

Menurutnya, koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya memenuhi tuntutan Inpres, tetapi juga tetap sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Usin juga mengimbau agar Pemprov Bengkulu melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi program. “Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujarnya.

Efisiensi APBD 2025 menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov Bengkulu. Di satu sisi, pemerintah daerah harus mematuhi Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Di sisi lain, mereka juga harus memastikan bahwa program-program prioritas tetap berjalan dengan baik. Usin optimistis bahwa dengan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi yang baik, Pemprov Bengkulu dapat mewujudkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

efisiensi apbd bengkulu 2025: antara penghematan dan prioritas program                            radar bengkulu – pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu dihadapkan pada tantangan untuk melakukan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran (ta) 2025. hal ini menyusul terbitnya instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd. ketua komisi iv sekaligus anggota badan anggaran (banggar) dprd provinsi bengkulu, usin abdisyah putra sembiring, sh, menegaskan bahwa ada sejumlah poin penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan efisiensi tersebut.
“efisiensi belanja daerah harus dilakukan dengan hati-hati dan transparan agar tidak bertentangan dengan semangat inpres tersebut,” ujar usin 
menurutnya, meskipun efisiensi adalah keharusan, pemerintah daerah harus memastikan bahwa perubahan alokasi anggaran tidak mengorbankan program-program prioritas yang telah disepakati.
usin menjelaskan bahwa efisiensi seharusnya berfokus pada pengurangan pemborosan dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk program-program yang benar-benar prioritas.
 “efisiensi itu harus mengurangi yang tidak perlu, bukan malah menambah beban anggaran dengan program-program baru yang belum tentu mendesak,” tegas politisi partai hanura ini.
ia mengingatkan bahwa perubahan alokasi anggaran dalam rangka efisiensi tidak boleh melahirkan pengeluaran-pengeluaran baru. 
baca juga:mendikdasmen luncurkan green school, dorong pendidikan berkelanjutan
baca juga:pemprov bengkulu luncurkan program jaminan sosial untuk pengurus rumah ibadah
“jika ini terjadi, maka jelas bertentangan dengan inpres nomor 1 tahun 2025,” ujarnya. 
usin mencontohkan, efisiensi seharusnya dilakukan dengan mengevaluasi program-program yang kurang efektif atau tidak mendesak, bukan dengan menciptakan program baru yang justru menambah beban keuangan daerah.
usin juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan efisiensi apbd. 
“pemprov bengkulu harus lebih terbuka dalam mengelola anggaran, terutama dalam mengevaluasi program-program yang akan dipangkas atau dioptimalkan,” katanya. 
menurutnya, transparansi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pemerintah daerah dan dprd, serta untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.
selain itu, usin meminta agar pemprov bengkulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program baru yang diusulkan. 
“program baru harus benar-benar berdampak langsung pada kepentingan masyarakat dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
baca juga:pemprov bengkulu fokus perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan
baca juga:pemantauan hilal ramadhan 1446 hijriah di bengkulu pindah ke lokasi baru
 ia menambahkan, efisiensi anggaran harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak mengganggu pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan.
usin mengakui bahwa efisiensi apbd akan berdampak pada perubahan alokasi anggaran yang telah disepakati sebelumnya. namun, ia menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak boleh mengubah program-program yang telah dirancang untuk kepentingan masyarakat. 
“efisiensi harus dilakukan tanpa mengorbankan program-program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” tegasnya.
ia juga mengingatkan bahwa efisiensi bukan sekadar memotong anggaran, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien. 
“kita harus memastikan bahwa dana yang ada benar-benar digunakan untuk hal-hal yang mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar usin.
sebagai langkah konkret, usin meminta pemprov bengkulu untuk lebih proaktif dalam menyusun rencana efisiensi anggaran. 
“pemerintah daerah harus segera menyusun skala prioritas program dan melakukan koordinasi intensif dengan dprd,” katanya. 
baca juga:wagub bengkulu pantau harga bahan pokok jelang ramadhan 1446 h, cabai merah alami kenaikan
baca juga:psu di bengkulu selatan, kpu provinsi bengkulu menunggu petunjuk teknis dari pusat
menurutnya, koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya memenuhi tuntutan inpres, tetapi juga tetap sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
usin juga mengimbau agar pemprov bengkulu melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi program. “partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujarnya.
efisiensi apbd 2025 menjadi tantangan tersendiri bagi pemprov bengkulu. di satu sisi, pemerintah daerah harus mematuhi inpres nomor 1 tahun 2025. di sisi lain, mereka juga harus memastikan bahwa program-program prioritas tetap berjalan dengan baik. usin optimistis bahwa dengan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi yang baik, pemprov bengkulu dapat mewujudkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
“kita semua harus bekerja sama untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat bengkulu,” pungkas usin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, 1 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan