BPKP dan Pemprov Bengkulu Evaluasi Anggaran 2025, Fokus Efisiensi dan Prioritas Nasional

RADAR BENGKULU – Pengelolaan anggaran daerah di Bengkulu mendapat sorotan serius. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menggelar High Level Meeting (HLM) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemda 2025, Selasa (11/2), di Gedung Pola Provinsi Bengkulu.

Acara ini menjadi ajang penting bagi para pemangku kepentingan di tingkat daerah. Perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu hadir untuk membahas bagaimana anggaran mereka bisa lebih efektif dan efisien. Evaluasi ini dilakukan demi memastikan kebijakan anggaran daerah sejalan dengan program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Kepala BPKP Provinsi Bengkulu, Faisol Cahyo menegaskan bahwa salah satu fokus utama dalam evaluasi ini adalah mengidentifikasi potensi inefisiensi dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

"Kami menemukan adanya potensi ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran di beberapa Pemda kabupaten dan kota. Ini harus segera diperbaiki agar dana yang tersedia benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat," ungkap Faisol.

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Percepat Pengusulan NIP PPPK Tahap 1

BACA JUGA:4 Rekomendasi Aplikasi Ramalan Zodiak Yang Bisa Dicoba

Ia menyoroti pentingnya pengalokasian anggaran yang lebih terarah pada sasaran strategis. Program-program seperti pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting, menurutnya, harus mendapat prioritas utama.

"Kami sudah memberikan saran perbaikan agar anggaran lebih selaras dengan sasaran strategis. Program yang tidak relevan dengan isu-isu utama, seperti stunting, pendidikan, dan kesehatan, harus dievaluasi kembali," tambahnya.

BPKP menetapkan lima sektor utama yang menjadi prioritas pengawasan anggaran tahun ini. Yakni:

Stunting – Program pencegahan dan penanganan kekurangan gizi yang berkelanjutan.

UMKM – Penguatan usaha mikro dan kecil agar lebih berdaya saing.

Pendidikan – Peningkatan kualitas dan akses pendidikan bagi masyarakat.

Kesehatan – Optimalisasi layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil.

BACA JUGA:Ditunda, DPR RI Rapat Pembahasan Efisiensi Anggaran Bareng Kementerian