Keras! Pendamping Desa Pertanyakan Pemeriksaan DD Tahun 2024: Ada Apa dengan Inspektorat?

keras! pendamping desa pertanyakan pemeriksaan dd tahun 2024: ada apa dengan inspektorat? radar bengkulu, mukomuko - sesuai dengan rencana dan telah diberitakan sebelumnya, rapat dengan pendapat (rdp) antara komisi 1 dprd mukomuko dengan pendamping desa dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd) digelar pada hari senin, 3 februari 2025 di ruang serba guna gedung wakil rakyat.  dalam pertemuan tersebut, salah seorang pendamping desa atau tim ahli pemberdayaan masyarakat (tapm) koordinator wilayah (korwil) kecamatan air manjuto, lubuk pinang, dan kota mukomuko, jasman, st menyatakan pemeriksaan kegiatan fisik dana desa tahun 2024 terbilang aneh.  ia memandang ada sejumlah kejanggalan dalam proses pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh tim ahli dan auditor inspektorat jika dibandingkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya.  baca juga:tanggapan inspektorat usai kades ngadu dengan dewan soal temuan dd: lhp proses distribusi dalam kesempatan bicara, ia sempat mempertanyakan inspektorat mukomuko. ia juga menyinggung akhir masa jabatan. ia juga mengatakan, jangan sampai desa dijadikan objektivitas.    "ada apa dengan inspektorat pada hari ini? apakah desa ini mau dijadikan objektivitas. mundur kita 10 tahun kemarin," ujar jasman dihadapan ketua dan anggota komisi 1 dprd mukomuko.    menurut jasman, ketika instrumen pemeriksaan oleh tim ahli auditor dengan instrumen pelaksanaan pelaksanaan pembangunan berbeda, maka, hal itu bisa diduga menjadi penyebab banyaknya temuan kegiatan fisik dana desa tahun 2024 lalu.    yang penting diketahui, kata jasman, pengelolaan dana desa itu dilakukan swakelola. rencana anggaran biaya (rab) dan gambar boleh dibuat dengan sederhana. dan yang membuat kader teknis desa (ktd) yang bukan tenaga profesional bidang teknis.    "contoh saja misalkan gambar. gambar kegiatan fisik untuk desa, boleh tulis tangan atau manual. karena pemerintah menyadari sumber daya manusia di tingkat desa itu terbatas," papar jasman.    yang lebih aneh lagi, lanjut jasman, ada sanggahan yang disampikan oleh pemerintah desa tapi sanggahannya tidak diterima.    "ini ada pak suharman (anggota dewan) sewaktu beliau kades dulu, kami pernah menyampaikan sanggahan, dan diterima dengan baik," paparnya.    jasman menyatakan mendukung program-program yang dilakukan instansi pemerintah kabupaten yang tujuannya agar dana desa dikelola semakin baik. hanya saja harus berkeadilan.    "banyak contoh yang janggal lainnya. ini saya sampaikan, contoh, untuk pengoralan jalan di desa itu, 100 meter tidak ada yang lebih rp 200 juta. karena swakelola. coba kalau apbd yang kontraktual, pagu anggaran untuk 100 meter pengoralan bisa rp 300 juta," papar jasman yang berlatar belakang sarjana teknik.    ia juga menyampaikan apresiasi kepada lembaga legislatif khususnya komisi 1 dprd mukomuko, akhirnya para pendamping desa bisa duduk bersama dan menyampaikan masalah-masalah di lapangan.    "ya, kami apresiasi, akhirnya ada rapat dengar pendapat. kalau tidak ada masalah ini, mungkin tidak pernah ada pertemuan antara pendamping desa dengan wakil rakyat. kami berharap ada perbaikan kedepan," demikian jasman.    sementara itu, ketua komisi 1 dprd mukomuko, armansyah, st mengatakan, keterangan-keterangan dari pendamping desa ini bisa menjadi bahan bagi lembaga legislatif untuk mendorong langkah perbaikan kedepan.    sebelumnya, kata armansyah, pihaknya juga telah mendengarkan keterangan serta aspirasi para kades terkait temuan hasil pemeriksaan inspektorat.    "kalau soal temuan tahun 2024, ini kan sudah keluar lhp (laporan hasil pemeriksaan). nampaknya agak sulit kalau mau dirubah. sekarang yang penting bagaimana untuk perbaikan kedepan," singkat armansyah.

Tag

• # inspektorat mukomuko
• # pemeriksaan dd tahun 2024
• # pendamping desa

Share

• 
• 
• 
• 
•