Pelayanan Kesehatan di Provinsi Bengkulu Masih Menghadapi Banyak Tantangan

DPRD Ungkap Pelayanan Maksimal RS Butuh Intervensi APBD

RADAR BENGKULU – Pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu masih menghadapi banyak tantangan. Terutama terkait fasilitas kesehatan (faskes). Seperti puskesmas dan rumah sakit (RS) milik pemerintah daerah. Intervensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang memadai.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Hj. Sri Astuti, usai melakukan kunjungan kerja (kunker) ke beberapa dinas kesehatan dan rumah sakit di kabupaten/kota di Bengkulu,.

Dalam kunker tersebut, sejumlah masalah mencuat, khususnya terkait minimnya alat kesehatan (alkes) yang tersedia di beberapa faskes.

"Berdasarkan hasil kunjungan, kami menemukan bahwa banyak faskes, terutama di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang belum memiliki fasilitas alat kesehatan yang memadai. Hal ini menjadi kendala utama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat," ujar Sri Astuti.

BACA JUGA:Pemerintah Pusat Kucurkan Dana Rp 65,5 Miliar untuk Atasi Abrasi di Bengkulu

BACA JUGA:Konflik Harimau-Manusia di Mukomuko, Legislator Minta Pemda Bertindak Cepat

Sri menjelaskan, salah satu faktor penghambat peningkatan kualitas layanan kesehatan adalah keterbatasan anggaran untuk pengadaan alkes. Meskipun rumah sakit milik pemerintah daerah saat ini dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan dari BLUD belum mampu memenuhi kebutuhan operasional secara optimal.

"Dana BLUD tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional rumah sakit. Termasuk pengadaan alkes yang menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan," jelas Sri.

Minimnya alkes di sejumlah faskes, lanjutnya, berdampak langsung pada kemampuan rumah sakit dalam menangani pasien. Terutama kasus-kasus yang memerlukan penanganan medis serius.

Dalam diskusi dengan Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit, aspirasi mengenai kebutuhan anggaran yang lebih besar telah disampaikan ke DPRD. Sri Astuti menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi prioritas pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

BACA JUGA:Sedang Proses, BPOM RI Akui Belum Resmi Dilibatkan di Program MBG

BACA JUGA:Minim Pengawas K3, Perusahaan Diminta Terapkan Sistem Mandiri

"Masalah ini adalah pekerjaan rumah yang mendesak untuk diselesaikan. Pemerintah harus serius dalam mengalokasikan anggaran kesehatan melalui APBD agar kebutuhan alkes dan fasilitas lainnya dapat terpenuhi," tegasnya.

Sri juga menyampaikan komitmen DPRD untuk memperjuangkan tambahan anggaran bagi sektor kesehatan. Menurutnya, pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup warga.