Pelayanan Kesehatan di Provinsi Bengkulu Masih Menghadapi Banyak Tantangan

Reporter: Windi |

Editor: Azmaliar |

Minggu , 19 Jan 2025 - 21:38

Pelayanan Kesehatan di Provinsi Bengkulu Masih Menghadapi Banyak Tantangan-RADAR BENGKULU-

DPRD Ungkap Pelayanan Maksimal RS Butuh Intervensi APBD

RADAR BENGKULU – Pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu masih menghadapi banyak tantangan. Terutama terkait fasilitas kesehatan (faskes). Seperti puskesmas dan rumah sakit (RS) milik pemerintah daerah. Intervensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang memadai.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Hj. Sri Astuti, usai melakukan kunjungan kerja (kunker) ke beberapa dinas kesehatan dan rumah sakit di kabupaten/kota di Bengkulu,.

Dalam kunker tersebut, sejumlah masalah mencuat, khususnya terkait minimnya alat kesehatan (alkes) yang tersedia di beberapa faskes.

"Berdasarkan hasil kunjungan, kami menemukan bahwa banyak faskes, terutama di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang belum memiliki fasilitas alat kesehatan yang memadai. Hal ini menjadi kendala utama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat," ujar Sri Astuti.

Sri menjelaskan, salah satu faktor penghambat peningkatan kualitas layanan kesehatan adalah keterbatasan anggaran untuk pengadaan alkes. Meskipun rumah sakit milik pemerintah daerah saat ini dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan dari BLUD belum mampu memenuhi kebutuhan operasional secara optimal.

"Dana BLUD tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional rumah sakit. Termasuk pengadaan alkes yang menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan," jelas Sri.

Minimnya alkes di sejumlah faskes, lanjutnya, berdampak langsung pada kemampuan rumah sakit dalam menangani pasien. Terutama kasus-kasus yang memerlukan penanganan medis serius.

Dalam diskusi dengan Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit, aspirasi mengenai kebutuhan anggaran yang lebih besar telah disampaikan ke DPRD. Sri Astuti menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi prioritas pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

"Masalah ini adalah pekerjaan rumah yang mendesak untuk diselesaikan. Pemerintah harus serius dalam mengalokasikan anggaran kesehatan melalui APBD agar kebutuhan alkes dan fasilitas lainnya dapat terpenuhi," tegasnya.

Sri juga menyampaikan komitmen DPRD untuk memperjuangkan tambahan anggaran bagi sektor kesehatan. Menurutnya, pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup warga.

pelayanan kesehatan di provinsi bengkulu masih menghadapi banyak tantangan                            dprd ungkap pelayanan maksimal rs butuh intervensi apbd
radar bengkulu – pelayanan kesehatan di provinsi bengkulu masih menghadapi banyak tantangan. terutama terkait fasilitas kesehatan (faskes). seperti puskesmas dan rumah sakit (rs) milik pemerintah daerah. intervensi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang memadai.
hal ini disampaikan oleh anggota komisi iv dprd provinsi bengkulu, hj. sri astuti, usai melakukan kunjungan kerja (kunker) ke beberapa dinas kesehatan dan rumah sakit di kabupaten/kota di bengkulu,.
dalam kunker tersebut, sejumlah masalah mencuat, khususnya terkait minimnya alat kesehatan (alkes) yang tersedia di beberapa faskes.
"berdasarkan hasil kunjungan, kami menemukan bahwa banyak faskes, terutama di kabupaten bengkulu selatan, yang belum memiliki fasilitas alat kesehatan yang memadai. hal ini menjadi kendala utama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat," ujar sri astuti.
baca juga:pemerintah pusat kucurkan dana rp 65,5 miliar untuk atasi abrasi di bengkulu
baca juga:konflik harimau-manusia di mukomuko, legislator minta pemda bertindak cepat
sri menjelaskan, salah satu faktor penghambat peningkatan kualitas layanan kesehatan adalah keterbatasan anggaran untuk pengadaan alkes. meskipun rumah sakit milik pemerintah daerah saat ini dikelola dalam bentuk badan layanan umum daerah (blud), pendapatan dari blud belum mampu memenuhi kebutuhan operasional secara optimal.
"dana blud tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional rumah sakit. termasuk pengadaan alkes yang menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan," jelas sri.
minimnya alkes di sejumlah faskes, lanjutnya, berdampak langsung pada kemampuan rumah sakit dalam menangani pasien. terutama kasus-kasus yang memerlukan penanganan medis serius.
dalam diskusi dengan dinas kesehatan dan pihak rumah sakit, aspirasi mengenai kebutuhan anggaran yang lebih besar telah disampaikan ke dprd. sri astuti menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi prioritas pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
baca juga:sedang proses, bpom ri akui belum resmi dilibatkan di program mbg
baca juga:minim pengawas k3, perusahaan diminta terapkan sistem mandiri
"masalah ini adalah pekerjaan rumah yang mendesak untuk diselesaikan. pemerintah harus serius dalam mengalokasikan anggaran kesehatan melalui apbd agar kebutuhan alkes dan fasilitas lainnya dapat terpenuhi," tegasnya.
sri juga menyampaikan komitmen dprd untuk memperjuangkan tambahan anggaran bagi sektor kesehatan. menurutnya, pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup warga.
"kami di dprd akan memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh dinas kesehatan maupun faskes akan ditindaklanjuti. ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak, sehingga perlu langkah konkrit dari semua pihak," tambahnya.
sri astuti berharap kunjungan kerja ini dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di provinsi bengkulu. dengan intervensi anggaran yang tepat, ia optimistis faskes milik pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya.
"intervensi apbd sangat diperlukan untuk mendukung pengadaan alkes dan pemenuhan fasilitas lainnya. dengan begitu, rumah sakit milik pemerintah bisa menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan," katanya.
baca juga:pwa dan igaba provinsi bengkulu hadiri pendidikan dan latihan guru di kepahiang
baca juga:akhirnya aplikasi tiktok diblokir amerika
sri juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi persoalan kesehatan. ia mendorong pemerintah daerah untuk aktif menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat guna mendapatkan tambahan anggaran melalui program-program nasional.
"daerah memiliki keterbatasan anggaran, sehingga sinergi dengan pemerintah pusat menjadi penting. jika semua pihak bekerja sama, pelayanan kesehatan di bengkulu bisa semakin maju," imbuhnya.
dengan dorongan dari dprd dan komitmen pemerintah daerah, sri astuti berharap masyarakat bengkulu dapat segera merasakan manfaat dari peningkatan layanan kesehatan. ia juga mengajak masyarakat untuk turut mendukung program-program kesehatan yang dijalankan pemerintah.
"kami berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. harapannya, pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak lagi menjadi mimpi, tetapi kenyataan bagi seluruh masyarakat bengkulu," tuturnya.