Konflik Harimau-Manusia di Mukomuko, Legislator Minta Pemda Bertindak Cepat

Konflik Harimau-Manusia di Mukomuko, Legislator Minta Pemda Bertindak Cepat--
RADAR BENGKULU – Konflik antara manusia dan harimau di Kabupaten Mukomuko kembali memanas. Kasus terbaru yang menelan korban jiwa membuat keresahan masyarakat semakin meningkat. Di tengah situasi genting ini, anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan Mukomuko, Fitri, SE, mendesak pemerintah daerah (Pemda) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) segera bertindak untuk mengatasi persoalan tersebut.
Menurut Fitri, harimau yang masih berkeliaran pasca-insiden telah membuat aktivitas masyarakat lumpuh. Ketakutan akan ancaman harimau tidak hanya memengaruhi kehidupan sehari-hari, tetapi juga berdampak pada roda perekonomian masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan.
"Masalahnya bukan lagi soal kemiskinan ekonomi, tetapi masyarakat menjadi ‘miskin’ karena tidak bisa bekerja. Mereka takut keluar rumah, apalagi ke kebun," tegas Fitri.
Fitri meminta Pemda dan BKSDA segera mengambil langkah konkrit agar konflik tidak berlarut-larut. Ia menekankan pentingnya penyelesaian yang tidak hanya efektif, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem.
BACA JUGA:Bulog Bengkulu Naikkan HPP Gabah dan Beras, Petani Diuntungkan
BACA JUGA:Pemerintah Pusat Kucurkan Dana Rp 65,5 Miliar untuk Atasi Abrasi di Bengkulu
“Kami minta ada tindakan nyata dari Pemda dan BKSDA. Jangan sampai masyarakat terus hidup dalam ketakutan. Harimau yang berkeliaran ini harus segera ditangani dengan cara yang bijak,” ujar Fitri.
Lebih lanjut, ia menyoroti kerusakan habitat harimau yang menjadi salah satu pemicu utama konflik. Fitri menyebut pengelolaan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang tidak semestinya sebagai akar masalah. Menurutnya, lemahnya pengawasan dan kebijakan pemerintah terhadap HPT telah merampas habitat alami harimau.
“Seharusnya, sejak dulu HPT dijaga dan tidak diolah secara serampangan. Jika habitat mereka tetap ada, harimau tidak akan masuk ke permukiman warga,” ungkapnya.
Fitri juga menyerukan penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang merusak hutan. Ia berharap pemerintah daerah menetapkan aturan yang jelas dan konsisten untuk melindungi hutan sebagai habitat satwa liar.
“Tidak boleh ada tebang pilih. Jika ada pelanggaran, semua harus ditindak. Jangan sampai ada kesan hukum hanya tajam ke bawah,” tambahnya.
BACA JUGA:Badan Bank Tanah: Harapan Baru untuk Pemerataan Tanah dan Kesejahteraan Rakyat
BACA JUGA:Sedang Proses, BPOM RI Akui Belum Resmi Dilibatkan di Program MBG
Anggota DPRD lainnya dari Dapil Mukomuko, Andy Suhary, mengamini pandangan Fitri. Menurut Andy, menjaga keseimbangan ekosistem adalah langkah utama untuk mencegah konflik serupa di masa depan.