Pemerintah Pusat Kucurkan Dana Rp 65,5 Miliar untuk Atasi Abrasi di Bengkulu

RADAR BENGKULU – Pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 65,5 miliar untuk menangani abrasi di pesisir Provinsi Bengkulu. Dana ini menjadi harapan baru bagi wilayah pesisir yang selama ini terancam abrasi parah.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk dua kabupaten. Yakni Kabupaten Bengkulu Utara yang menerima alokasi Rp 23 miliar dan Kabupaten Kaur sebesar Rp 42,5 miliar.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Bengkulu, Medya Ramdhan, mengungkapkan, penanganan abrasi ini menjadi prioritas. Karena, dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat setempat.

“Abrasi telah merusak fasilitas umum. Seperti jalan dan pemukiman di wilayah pesisir Bengkulu Utara dan Kaur. Dengan anggaran ini, kami berharap dapat menekan dampak abrasi yang terus meningkat,” ujar Medya Ramdhan.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Andy Suhary menyebut abrasi sebagai persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, kerusakan akibat abrasi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam keberadaan fasilitas umum. Seperti infrastruktur jalan dan pemukiman warga.

BACA JUGA:Minim Pengawas K3, Perusahaan Diminta Terapkan Sistem Mandiri

BACA JUGA:Bulog Bengkulu Naikkan HPP Gabah dan Beras, Petani Diuntungkan

“Abrasi di beberapa kabupaten sudah dalam tahap kritis. Infrastruktur jalan dan pemukiman masyarakat terancam, terutama di wilayah pesisir yang menjadi garis depan menghadapi laut,” kata Andy.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang memberikan anggaran besar untuk menanggulangi abrasi di Bengkulu. Namun, ia menegaskan bahwa ini harus menjadi langkah awal dari upaya berkelanjutan untuk melindungi wilayah pesisir.

“Kami berharap pemerintah pusat terus memprioritaskan penanganan abrasi di Bengkulu. Kabupaten-kabupaten pesisir seperti Bengkulu Utara dan Kaur memerlukan perhatian lebih karena ancaman abrasi semakin meluas,” imbuh Andy.

Anggaran sebesar Rp 65,5 miliar tersebut diharapkan menjadi solusi strategis untuk menyelamatkan daratan di Provinsi Bengkulu. Andy Suhary menekankan bahwa kerusakan infrastruktur akibat abrasi tidak hanya berdampak pada ekonomi lokal, tetapi juga pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

“Kerusakan jalan, runtuhnya tebing pantai, hingga hilangnya pemukiman adalah bukti nyata dari dampak abrasi. Penanganan ini bukan lagi sekadar proyek fisik, tetapi juga upaya melindungi kehidupan masyarakat pesisir.”

Ia juga mengingatkan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat harus terus ditingkatkan. Menurutnya, koordinasi yang baik akan memastikan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Bengkulu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Sambut Baik Komitmen Payuang Panji Suku Koto Sadunia untuk Bangun Daerah