Evaluasi THL di Pemprov Bengkulu, Dorong Transparansi dan Profesionalisme

Reporter: Windi |

Editor: Azmaliar |

Kamis , 16 Jan 2025 - 21:24

Evaluasi THL di Pemprov Bengkulu, Dorong Transparansi dan Profesionalisme--

RADAR BENGKULU –Proses evaluasi Tenaga Harian Lepas (THL) di 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Provinsi Bengkulu telah mencapai tahap penting dengan dilaporkannya hasil evaluasi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, SIP, MM, menyerukan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Tenaga Harian Lepas (THL) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bengkulu.

Ia menegaskan, evaluasi ini harus dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik nepotisme yang kerap menjadi sorotan.

“Semua THL harus dievaluasi dengan adil. Tidak boleh ada istilah THL 'titipan' atau 'siluman' di Pemprov Bengkulu. Evaluasi ini harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif,” ujar Edwar dengan tegas dalam pernyataannya.

Edwar menambahkan, transparansi dan keadilan menjadi kunci utama dalam proses ini. Hal tersebut penting untuk memastikan tidak ada diskriminasi terhadap THL yang telah menunjukkan kinerja baik. “Jangan sampai ada yang merasa dirugikan karena evaluasi tidak dilakukan secara transparan,” tambahnya.

Edwar berharap agar evaluasi ini dapat diselesaikan segera dan menghasilkan keputusan yang adil. Menurutnya, evaluasi yang tuntas akan memberikan dampak positif bagi kinerja pegawai di lingkungan Pemprov Bengkulu.

“Setelah evaluasi ini, kita harapkan kinerja seluruh pegawai, termasuk THL, bisa lebih baik lagi. Ini kesempatan untuk memperbaiki manajemen kepegawaian secara keseluruhan.”

Tidak hanya di tingkat provinsi, Edwar juga mengingatkan pentingnya penataan THL ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Bengkulu.

Ia menilai, upaya bersama dari semua tingkatan pemerintahan akan memperkuat efisiensi dan efektivitas layanan publik di Bengkulu.

“Penataan ini bukan hanya tanggung jawab Pemprov, tapi juga pemerintah kabupaten/kota. Harus ada koordinasi agar proses ini benar-benar membawa perubahan positif.”

evaluasi thl di pemprov bengkulu, dorong transparansi dan profesionalisme                            radar bengkulu  –proses evaluasi tenaga harian lepas (thl) di 42 organisasi perangkat daerah (opd) lingkungan provinsi bengkulu telah mencapai tahap penting dengan dilaporkannya hasil evaluasi kepada pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu.
 anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu, edwar samsi, sip, mm, menyerukan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tenaga harian lepas (thl) di setiap organisasi perangkat daerah (opd) pemprov bengkulu. 
ia menegaskan, evaluasi ini harus dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik nepotisme yang kerap menjadi sorotan.
“semua thl harus dievaluasi dengan adil. tidak boleh ada istilah thl 'titipan' atau 'siluman' di pemprov bengkulu. evaluasi ini harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif,” ujar edwar dengan tegas dalam pernyataannya.
baca juga:bkn perpanjang pendaftaran seleksi pppk tahap ii, kesempatan terakhir bagi non-asn
baca juga:penyaluran alat masak listrik untuk 9.000 kk di provinsi bengkulu masih menunggu petunjuk
edwar menambahkan, transparansi dan keadilan menjadi kunci utama dalam proses ini. hal tersebut penting untuk memastikan tidak ada diskriminasi terhadap thl yang telah menunjukkan kinerja baik. “jangan sampai ada yang merasa dirugikan karena evaluasi tidak dilakukan secara transparan,” tambahnya.
edwar berharap agar evaluasi ini dapat diselesaikan segera dan menghasilkan keputusan yang adil. menurutnya, evaluasi yang tuntas akan memberikan dampak positif bagi kinerja pegawai di lingkungan pemprov bengkulu.
“setelah evaluasi ini, kita harapkan kinerja seluruh pegawai, termasuk thl, bisa lebih baik lagi. ini kesempatan untuk memperbaiki manajemen kepegawaian secara keseluruhan.” 
tidak hanya di tingkat provinsi, edwar juga mengingatkan pentingnya penataan thl ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota di bengkulu. 
ia menilai, upaya bersama dari semua tingkatan pemerintahan akan memperkuat efisiensi dan efektivitas layanan publik di bengkulu.
“penataan ini bukan hanya tanggung jawab pemprov, tapi juga pemerintah kabupaten/kota. harus ada koordinasi agar proses ini benar-benar membawa perubahan positif.” 
baca juga:pro dan kontra mbg, untuk masyarakat bengkulu mari kita bersyukur nantinya
baca juga:kakek sugiyo ditemukan meninggal, kondisi jenazahnya bikin merinding 
proses evaluasi thl ini, menurut edwar, bukan sekadar langkah administratif. lebih dari itu, evaluasi ini menjadi bagian dari upaya menciptakan kepegawaian yang lebih profesional dan transparan. dengan melibatkan berbagai pihak terkait serta mengikuti arahan pemerintah pusat, proses ini diharapkan mampu meningkatkan integritas dan kualitas lingkungan kerja di seluruh opd pemprov bengkulu.
“evaluasi ini harus menjadi momentum untuk menata ulang sistem kepegawaian kita. jika dikelola dengan baik, thl yang ada akan menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” terang edwar.
namun, langkah ini tentu tidak tanpa tantangan. salah satu kendala utama yang sering dihadapi dalam evaluasi thl adalah adanya potensi konflik kepentingan di internal opd. untuk itu, edwar menekankan perlunya pengawasan ketat dan pengelolaan data yang akurat.
ia juga mengingatkan bahwa thl yang berkinerja baik tidak boleh terabaikan dalam proses ini.
 “mereka yang benar-benar bekerja dengan dedikasi harus diberi penghargaan. jangan sampai sistem evaluasi justru mematahkan semangat mereka yang sudah berkontribusi dengan maksimal,” ungkapnya.
selain itu, edwar berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan untuk mereformasi sistem kepegawaian secara berkelanjutan. 
baca juga:dprd provinsi tetapkan helmi hasan dan mian sebagai gubernur dan wakil gubernur bengkulu tahun 2025-2030
baca juga:apbd provinsi bengkulu tahun 2025 sudah final, banggar dan tapd sepakati evaluasi kemendagri
ia menilai, evaluasi yang dilakukan secara periodik dan transparan akan menciptakan budaya kerja yang lebih sehat dan kompetitif.
sebagai penutup, edwar menyampaikan bahwa evaluasi thl ini harus diarahkan pada peningkatan layanan publik di bengkulu. ia optimistis, jika proses ini berjalan sesuai rencana, masyarakat akan merasakan dampak positifnya dalam waktu dekat.
“ini adalah langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik. evaluasi ini bukan hanya untuk menata thl, tapi juga untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien,” pungkas edwar.
sementara itu kepala bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian (ppik) badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, sri hartika, mengungkapkan bahwa evaluasi ini sedang berproses.
"ya, hasil evaluasi sudah dilaporkan ke plt. gubernur dan saat ini sedang dalam proses," ujar sri hartika pada kamis, 16 januari 2025.
kepala bkd provinsi bengkulu, gunawan suryadi ssos, mm, menambahkan bahwa hasil evaluasi akan segera diumumkan. 
"kita  akan mengetahui hasil evaluasinya seperti apa," tambah gunawan.
gunawan juga menjelaskan bahwa proses evaluasi ini mengikuti arahan dan rapat koordinasi dengan kementerian dalam negeri (kemendagri) dan badan kepegawaian negara (bkn) beberapa waktu lalu. langkah ini sejalan dengan upaya nasional untuk mengubah status tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (asn) melalui seleksi pppk maupun cpns.
"iya, penataan ini merupakan hasil koordinasi dengan mendagri, bkn, dan plt. gubernur beberapa waktu lalu," ungkap gunawan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, JUMAT 17 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan