Ekonomi Bengkulu Terancam Terganggu
Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, R.A. Denny,--
RADAR BENGKULU – Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, R.A. Denny, mengungkapkan kondisi kritis alur Pelabuhan Pulau Baai. Pendangkalan di kawasan pelabuhan utama Provinsi Bengkulu ini telah mencapai ambang batas berbahaya dan mengancam kelancaran arus kapal yang keluar masuk.
“Pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai sudah masuk ke tingkat kritis. Jika tidak segera ditangani, kapal-kapal mungkin tidak bisa masuk lagi,” ujar Denny saat diwawancarai di Hotel Mercure setelah acara Serasehan Perekonomian Bengkulu pada Senin, 9 Desember 2024,
Ia menjelaskan bahwa persoalan ini melibatkan dua pihak utama. Yaitu Kementerian Perhubungan melalui KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) dan Pelindo yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN.
Menurut Denny, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait siapa yang bertanggung jawab atas pengerukan alur Pulau Baai tersebut.
“KSOP adalah pengelola di bawah Kementerian Perhubungan. Sementara Pelindo yang memanfaatkan pelabuhan tidak memiliki pelimpahan surat untuk melakukan pengerukan,” jelasnya.
BACA JUGA:Berantas Mafia Tanah, Bengkulu Genjot Reforma Agraria
BACA JUGA:FLEKSI Bank Indonesia Edukasi Perkuat Peran & Pemahaman Masyarakat Terkait Pengendalian Inflasi
Pemerintah Provinsi Bengkulu telah berupaya mencari solusi melalui berbagai inisiatif, termasuk kerja sama antara Pelindo dan pengusaha batu bara. Namun, kerja sama tersebut belum menemukan kesepakatan terkait angka kontribusi masing-masing pihak.
“Kami sudah menyurati BPPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi) untuk memberikan masukan dan menghindari potensi masalah hukum,” tambahnya.
Rapat lanjutan akan digelar di Bogor dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan. Termasuk KSOP, Pelindo, dan kementerian terkait, guna membahas langkah konkret pengerukan alur pelabuhan.
Dampak Ekonomi Pulau Baai
Denny menegaskan bahwa keberadaan Pulau Baai sangat vital bagi perekonomian Bengkulu. Pendangkalan alur pelabuhan menghambat masuknya kapal-kapal besar dan mempengaruhi pengangkutan barang ekspor maupun impor.
“Selama ini kapal hanya bisa masuk saat pasang air laut. Kalau alur ini dikeruk, kapal akan bisa mengatur waktu masuk dan keluar tanpa kendala,” jelasnya.
Dampak dari terganggunya operasional Pulau Baai cukup signifikan, terutama bagi sektor perdagangan dan ekspor. Selain itu, pelabuhan ini juga menjadi pintu gerbang penting untuk distribusi barang lokal ke pasar internasional.