RADAR BENGKULU - Pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan Batu Bara Bengkulu (APBB) bersama sejumlah instansi terkait, kedalaman alur pelabuhan yang semula berada pada posisi 3-4 Low Water Spring (LWS), kini sudah mencapai minus 2 LWS di beberapa titik.
Situasi ini berdampak serius pada kegiatan pelabuhan, terutama bagi kapal-kapal besar yang membutuhkan kedalaman minimal untuk berlabuh dan memuat barang.
Peninjauan alur -alur pelabuhan Pulau Baai tersebut melibatkan perwakilan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bengkulu, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu, PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo), serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Wilayah III Pulau Baai.
Ketua APBB, Sutarman, dalam keterangannya, menyatakan bahwa kondisi pendangkalan ini harus segera diatasi melalui pengerukan alur yang saat ini tengah dalam tahap pembahasan.
BACA JUGA:5 Ton Obat Kadaluarsa Dimusnahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
BACA JUGA:Sekolah Kebangsaan, Universitas Dehasen Tandatangani MoU Bersama Mafindo Bengkulu
“Kami sudah melakukan visitasi ke sejumlah titik, dan memang ditemukan kedalaman yang sudah mencapai minus 2 LWS. Ini cukup memprihatinkan. Apalagi untuk kapal-kapal besar yang memerlukan alur lebih dalam,” ungkap Sutarman, Rabu, 23 Oktober 2024.
Sutarman menambahkan, pihaknya bersama PT. Pelindo dan para pelaku usaha yang memanfaatkan pelabuhan telah mencapai kesepakatan untuk membentuk Joint Fisher Company (JVC) yang bertanggung jawab atas pengerukan alur pelabuhan. Pembentukan perusahaan bersama ini dinilai sebagai solusi terbaik. Karena, pengerukan memerlukan investasi besar dan keterlibatan berbagai pihak. Termasuk dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bengkulu.
Dengan pembentukan Joint Fisher Company dan keterlibatan semua pihak, harapannya pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai dapat segera terealisasi, mengembalikan kedalaman alur yang ideal, dan memastikan keberlanjutan aktivitas pelabuhan tanpa hambatan teknis.
Langkah ini juga diharapkan bisa meningkatkan daya saing Bengkulu di sektor logistik dan perdagangan. Sekaligus, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih kuat.
“Progres terkini, kami sudah sepakat akan membentuk Joint Fisher Company yang melibatkan para pengusaha pelabuhan, PT. Pelindo, dan idealnya juga BUMD Bengkulu. Perusahaan ini nantinya yang akan memiliki izin dan melaksanakan pengerukan,” ujar Sutarman.
Namun, proses pengerukan alur ini masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah penetapan alur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang belum dilakukan.
Kondisi ini menghambat upaya pengerukan. Karena, regulasi mengharuskan penetapan resmi sebelum pengerukan bisa dimulai.
Selain itu, Sutarman juga menjelaskan bahwa keterlibatan BPKP sebenarnya dijadwalkan pada tahap kelima dari keseluruhan proses pengerukan. Namun, atas permintaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, BPKP dilibatkan sejak tahap pertama untuk mempercepat pelaksanaan proyek tersebut.