RADAR BENGKULU - Dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bengkulu tahun 2023, terungkap sejumlah catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius.
Menurut Juru Bicara DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, dari 35 rekomendasi yang diajukan, beberapa poin krusial menyoroti pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kapasitas, terutama dalam hal pengelolaan anggaran publik. Salah satu contoh yang diungkapkan adalah kasus di Dinas Sosial, dimana anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit tidak terealisasi sepenuhnya. Ini menimbulkan pertanyaan akan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.
"Contoh, terdapat kasus dimana anggaran sebesar Rp 51 miliar dialokasikan untuk pembangunan di rumah sakit, namun pada akhirnya hanya sebesar 46,5 miliar yang terealisasi," ungkapnya.
BACA JUGA:Kasus DBD di Kaur Mengganas, 70 Warga Terjangkit
BACA JUGA:Pemkab Bengkulu Tengah Gelar Gerakan Pangan Murah Jelang Idul Fitri
BACA JUGA:ASN Bengkulu Selatan Menanti Pencairan TPP, Ini Penjelasannya
Lebih lanjut anggota DPRD Provinsi Bengkulu menyoroti kasus pemutusan hubungan kerja dalam proyek pembangunan, yang menandakan adanya ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Hal ini menggarisbawahi pentingnya perencanaan proyek yang matang guna mencapai target yang ditetapkan.
"Penting untuk memastikan bahwa perencanaan proyek matang, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan," terangnya.
Diharapkan dengan catatan yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Bengkulu, pelaksanaan program dan proyek pembangunan dimasa depan akan lebih terukur, efisien, dan dapat meminimalisir risiko ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran. Ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penggunaan anggaran yang optimal untuk kemajuan daerah Bengkulu.