Gubernur dan Bupati Ngantor Bergantian di Enggano

RADAR BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu bergerak cepat dan tak ingin setengah-setengah dalam mengawal pembangunan di wilayah terluar, Pulau Enggano. 

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengeluarkan perintah tegas: Wakil Gubernur dan Bupati Bengkulu Utara harus bergiliran berkantor langsung di Enggano.

 Bukan sekadar simbolik, kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

“Minggu pertama, Wakil Gubernur berkantor di Enggano. Minggu kedua, Bupati Bengkulu Utara. Minggu ketiga, saya sendiri yang akan berkantor di sana,” tegas Gubernur Helmi Hasan dalam pernyataan resminya, Rabu (2/7).

Langkah ini diambil karena Helmi menilai persoalan Enggano tidak bisa diselesaikan dengan hanya mengandalkan koordinasi dari jauh. Harus ada kehadiran nyata pejabat di lapangan agar setiap masalah bisa direspons secara cepat dan tepat.

Tim Khusus Bergerak, Sekda Jadi Komandan

Sesuai Inpres, Gubernur dimandatkan untuk membentuk tim koordinasi khusus yang bertugas mengawal berbagai persoalan di Pulau Enggano, termasuk penyelesaian pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, yang menjadi nadi logistik wilayah tersebut. Tim ini sudah terbentuk dan langsung bekerja di bawah komando Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.

BACA JUGA:Kaji Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah, Pemerintah akan Bentuk Tim Khusus

BACA JUGA:Helmi Bentuk Tim Khusus, Satukan Pusat-Daerah untuk Selamatkan Enggano

“Kita ingin kerja nyata, bukan hanya laporan. Kalau pejabat berkantor langsung di Enggano, mereka bisa mendengar suara rakyat, melihat tantangan, dan langsung mencari solusi. Itu baru pemerintahan yang hadir,” kata Helmi.

Minta Dirut Pelindo Turun Tangan

Tak hanya internal pemerintahan daerah, Helmi juga mengirim sinyal kuat kepada pusat. Ia secara khusus meminta Menteri BUMN Erick Thohir agar memerintahkan Direktur Utama PT Pelindo untuk juga berkantor di Enggano, setidaknya selama masa krusial pengerukan alur pelabuhan.

“Kalau semua pemangku kepentingan hadir langsung di lapangan, hambatan apa pun pasti bisa cepat diselesaikan. Bukan zamannya lagi rapat dari balik meja. Sekarang saatnya kerja langsung!” seru Helmi.

Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mulai mengerahkan dukungan.