BACA JUGA:Emak-Emak di Seluma Menangis Haru, Jalan Hancur Puluhan Tahun Akhirnya Diperbaiki
BACA JUGA:Siap-Siap, Yamaha Sunday Race 2025 Digelar Pekan Ini di Mandalika, Ada Kelas Baru R3 Pro
Beberapa pernyataan pejabat daerah pun mulai mengarah ke kemungkinan ada nilai ekonomis besar yang sedang diperebutkan.
"Jangan sampai karena potensi sumber daya alam, Aceh dirugikan oleh keputusan administratif yang tidak transparan," ujar Anggota DPR Aceh, Tgk. Muhammad Yunus.
Sementara itu pihak Kemendagri menyatakan masih akan meninjau ulang data batas wilayah, termasuk jika ada “faktor ekonomi” yang mempengaruhi.
Rakyat Jangan Jadi Penonton
Sedangkan bagi warga Aceh Singkil yang menggantungkan hidup dari laut sekitar pulau-pulau itu merasa khawatir akan “diusir secara halus” jika wilayah tersebut resmi berpindah administrasi.
"Kalau wilayah ini digeser, lalu ada izin investasi, kami pasti akan dikalahkan," tutur seorang nelayan lokal Pulau Banyak.
Sementara agar sengketa ini tidak menjadi “drama politik elite” yang menjadikan rakyat sebagai korban, berbagai pihak menuntut adanya audit penuh terhadap data batas wilayah dan potensi SDA.
Sedangkan hasil pertemuan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dengan pihak Pemerintah Aceh belum mengerucut pada keputusan final terkait status kepemilikan empat pulau yang diperebutkan. Namun, dari laporan sejumlah media dan keterangan pejabat, berikut poin-poin penting yang mengemuka dari pertemuan tersebut:
1. Komitmen Penyelesaian Lewat Jalur Administratif
Bobby Nasution menyampaikan bahwa sengketa ini akan diselesaikan melalui mekanisme tata batas wilayah yang sah, dengan mengacu pada data dari Kemendagri dan pemetaan ulang oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).
"Kita tidak ingin ada konflik horizontal. Kita tunggu kejelasan pusat. Yang penting semua pihak terbuka dan tetap mengutamakan kepentingan rakyat," kata Bobby Nasution.
2. Pemerintah Aceh Ajukan Data Historis dan Sosial
Pihak Aceh menekankan bahwa selama ini masyarakat Pulau Banyak di Aceh Singkil yang mengelola dan memanfaatkan keempat pulau tersebut, termasuk dari sisi nelayan, keamanan laut, hingga catatan sejarah.
"Data sosial dan sejarah menunjukkan keempat pulau itu bagian dari Aceh. Ini bukan hanya soal peta, tapi soal identitas rakyat," kata Perwakilan Pemerintah Aceh.