RADAR BENGKULU - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Rembuk Rakyat Bengkulu (RRB) mengelar aksi damai di Jalan Pembangunan tepat di Depan Masjid Raya Baitul Izza Padang Harapan pada Jumat 26 Januari 2024 siang.
Seperti aksi damai mengungkapkan mobil komando dan disertai dengan atribut sepanduk dengan bertuliskan berbagai tuntutan para peserta aksi.
Disampaikan Direktur WALHI Bengkulu, Abdullah Ibrahim Ritonga, menggarisbawahi pentingnya mengembalikan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan negara, sesuai dengan konstitusi.
Meskipun Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan kekayaan alam dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat, kenyataannya, eksploitasi sumber daya alam semakin masif dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja.
"Di Provinsi Bengkulu menjadi sorotan dengan disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah yang mendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan fungsi kawasan hutan yang terindikasi untuk kepentingan investor dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Inilah yang mendorong kekhawatiran akan bencana ekologis di masa depan," ungkapnya
BACA JUGA:Nilai Kesabaran dalam Mewujudkan Ketakwaan Kepada Allah SWT
BACA JUGA:69 Pejabat Pemkab Mukomuko Dimutasi
Ditambahkannya, dalam menghadapi dominasi kepentingan korporasi, masyarakat Bengkulu bersatu dalam "Rembuk Rakyat Bengkulu". Melakukan Dialog publik, perumusan deklarasi, konferensi pers, konser jalanan, dan aksi damai menjadi ruang untuk mendesak kontestan Pemilu 2024 agar mengutamakan penyelesaian konflik sumber daya alam dan menghindari kepentingan korporasi dalam kebijakan.
"Pentingnya Pemilu 2024 sebagai alat perubahan juga menjadi fokus. Mandat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dimulai, namun perlu diwaspadai bahwa pemilihan sebelumnya cenderung memberikan kekuasaan kepada partai politik dan bukan kepada rakyat. Masyarakat berharap Pemilu kali ini membawa perubahan yang sejati," jelasnya
Konsolidasi dari berbagai elemen masyarakat sipil dalam "Rembuk Rakyat Bengkulu" diharapkan dapat menjadi kekuatan untuk menggeser dominasi kepentingan korporasi.
Pesan kepada seluruh rakyat untuk mengawal dan memastikan Pemilu sesuai keinginan rakyat, menolak kontestan yang terlibat dengan oligarki, serta menuntut keterlibatan perempuan dan kaum muda, menjadi sorotan utama.
BACA JUGA:Luar Biasa, Pedagang Buah Pepaya Asal Kepahiang Sukses Bisnis hingga ke Jawa
BACA JUGA:Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kaur