Makan Bergizi Gratis Sasar 363 Ribu Siswa, Gubernur Helmi Hasan Libatkan Petani Lokal

RADAR BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu tancap gas untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari program nasional unggulan pemerintahan pusat.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan langsung memimpin rapat koordinasi di ruang lantai III Kantor Gubernur, Selasa (8/7), demi memastikan program ini tak hanya berjalan, tapi juga menyentuh dua aspek krusial sekaligus: kesehatan anak dan kesejahteraan petani lokal.

“Program ini bukan sekadar tentang membagikan makanan. Ini juga soal memperbaiki kualitas hidup generasi penerus dan mendorong ekonomi rakyat,” tegas Helmi di hadapan para kepala OPD, perwakilan kabupaten/kota, dan stakeholder terkait.

Gubernur yang dikenal lewat program BPJS gratis itu menekankan pentingnya menggunakan produk pertanian lokal sebagai bahan baku utama makanan bergizi untuk siswa. Dengan begitu, petani di desa-desa tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjadi bagian dari rantai ekonomi program MBG.

“Kalau bisa beli dari petani kita sendiri, kenapa harus jauh-jauh? Ini saatnya hasil bumi Bengkulu jadi makanan sehat untuk anak-anak kita,” ujar Helmi

Berdasarkan data yang dihimpun Pemerintah Provinsi Bengkulu, sebanyak 363.283 siswa menjadi sasaran program MBG tahun ini. Jumlah itu mencakup seluruh jenjang pendidikan dari SD hingga SMP di sembilan kabupaten/kota.

BACA JUGA:Jutaan Lulusan Universitas Menganggur, Legislator Vinna: Ini Bentuk Kegagalan Sistemik

BACA JUGA: 23 Orang Mantan Kadis Protes Karena Sanksi Disiplin Berat

Agar program ini berjalan efektif dan efisien, pemerintah membutuhkan setidaknya 121 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Karena, satu unit SPPG dirancang untuk melayani minimal 3.000 siswa dalam radius waktu tempuh maksimal 20 menit dari sekolah.

 

Sayangnya, hingga saat ini baru 13 unit SPPG yang aktif. Unit-unit tersebut tersebar di beberapa wilayah seperti Kota Bengkulu, Rejang Lebong, Seluma, Kaur, dan Mukomuko.

“Kita perlu mengejar ketertinggalan ini. Anak-anak kita tidak bisa menunggu terlalu lama untuk makanan sehat,” ujar Helmi.

Sebagai tindak lanjut, Helmi meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota agar segera menyiapkan lahan untuk pembangunan unit SPPG. Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah diminta mendukung penuh dengan menyediakan lahan yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

Spesifikasi teknis satu unit SPPG antara lain: luas lahan 800 hingga 1.000 meter persegi, akses jalan minimal 3 meter, tersedia jaringan listrik dan air bersih, serta dapat menjangkau siswa dalam waktu maksimal 20 menit.