“Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait harus diperkuat. APBD harus menjadi instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Irfan menyarankan agar Pemda lebih memprioritaskan belanja modal yang memberikan dampak langsung pada masyarakat. Peningkatan infrastruktur, dukungan untuk sektor pendidikan dan kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi harus menjadi fokus utama dalam penyusunan anggaran 2025.
Dengan situasi yang dihadapi saat ini, tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Pemda Bengkulu untuk melakukan perbaikan. Peran aktif DPRD dan koordinasi dengan DJPb juga akan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan anggaran ke depan.
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengatasi defisit anggaran, tetapi juga mampu memanfaatkan setiap rupiah APBD untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan pengelolaan yang lebih baik, optimisme peningkatan kesejahteraan masyarakat Bengkulu bukanlah hal yang mustahil.