Ada 4 Isu Utama Pendidikan yang Perlu Diatensi Menteri Baru

Reporter: tim Redaksi |

Editor: Azmaliar |

Minggu , 20 Oct 2024 - 21:36

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim-Instagram---

Pada kenyataannya, anak-anak tidak bisa bersekolah di sekolah negeri karena terbatasnya daya tampung di sekolah negeri.

Bahkan, ada zona yang sama sekali tidak terdapat sekolah sehingga terpaksa beralih ke sekolah swasta. Padahal, semestinya akses bagi setiap warga negara, terutama usia sekolah, untuk bersekolah diberikan secara absolut tanpa terkecuali.

"Tapi persoalannya warga miskin, anak-anak usia sekolah itu justru tidak dapat bersekolah di sekolah negeri pilihannya karena persoalan terbatasnya daya tampung gitu."

Belum lagi membicarakan tentang tingginya angka putus sekolah yang menjadi tugas rumah Kementerian Pendidikan mendatang. Di samping itu juga infrastruktur yang mengganggu proses belajar anak, terutama di daerah-daerah terpencil.

"Data BPS juga menunjukkan 60 persen sekolah-sekolah SD di Indonesia itu dalam kondisi yang rusak. Kemudian bagaimana ketimpangan infrastruktur sekolah yang terlihat jelas antara sekolah-sekolah di Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa," bongkarnya.

Hal ini juga termasuk dengan akses infrastruktur digital di sekolah, seperti internet dan wifi di sekolah serta sarana prasarana yang memadai, termasuk komputer, laptop, dan sebagainya.

"Terjadi kesenjangan antara di sekolah-sekolah di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa. Ini tentu harus segera dibenahi, dilengkapi, sehingga hak-hak anak itu terpenuhi untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang prima," tuturnya.

Dengan fasilitas sekolah yang lengkap dan memadai, siswa dapat meningkatkan kompetensi mereka.

3. Tata Kelola Satuan Pendidikan

"Tata kelola guru termasuk juga tata kelola satuan pendidikan. Kalau kita berbicara guru 10 tahun di era Jokowi ya memang rekrutmen guru honorer menjadi ASN itu dilakukan," lanjutnya.

Akan tetapi, ia menyayangkan rekrutmer guru honorer hanya terbatas menjadi guru PPPK. "Hakikatnya PPPK ini adalah solusi atas kekurangan guru, namun sifatnya jangka pendek, bukan jangka panjang. Yang diharapkan oleh guru-guru honorer ya termasuk yang first graduate itu diangkat menjadi PNS tentu dengan mekanisme seleksi yang sesuai dengan amanah undang-undang ASN."

Sedangkan dalam kurun waktu 5 tahun ini, pemerintah tidak lagi merekrut guu PNS, hanya PPPK saja.

ada 4 isu utama pendidikan yang perlu diatensi menteri baru                            radar bengkulu, jakarta - pemerintahan baru tentu turut memberi harapan baru bagi perbaikan  pendidikan di indonesia. terlebih, calon menteri pendidikan dasar dan menengah yang telah terkuak adalah sosok yang memiliki latar belakang pendidikan kuat. yakni sekretaris umum muhammadiyah abdul mu'ti yang juga seorang guru besar di universitas islam negeri (uin) syarif hidayatullah jakarta.
seperti dikutip dari laman disway.id, koordinator nasional perhimpunan pendidikan dan guru (p2g) satriwan salim menilai bahwa dipilihnya mu'ti sebagai mendikdasmen merupakan pilihan tepat presiden terpilih prabowo subianto untuk membangun pendidikan nasional.
salim menyoroti empat isu pendidikan yang harus menjadi pekerjaan rumah dalam kepemimpinan mu'ti. "jadi empat isu utama yang kami pikir harus menjadi prioritas di dalam kepemimpinan pak abdul mukti.
pertama, isu kualitas pendidikan atau mutu. kedua, adalah akses/pemerataan. yang ketiga adalah terkait dengan tata kelola termasuk tata kelola guru. yang keempat adalah isu relevansi," ungkap salim kepada disway, 16 oktober 2024.
baca juga:pengembangan media pembelajaran berbasis quizizz 3d ar dapat dukungan untuk merdeka belajar di bengkulu
baca juga:presiden prabowo: utamakan rakyat, termasuk yang tak memilih kami
1. kualitas pendidikan
kalau mengacu pada skor pisa, indonesia terus mengalami penurunan selama 10 tahun pemerintahan presiden joko widodo. "tahun 2000 pertama kali kita ikut pisa, skor literasi kita itu 371, di tahun 2018 juga kembali dengan skor yang sama 371, dan kemarin tahun 2022 itu justru makin menurun 359," ungkap salim.
ia menilai bahwa hal ini menjadi indikasi bahwa kualitas pendidikan indonesia sangat rendah sehingga menteri pendidikan yang baru harus mengejar ketertinggalan tersebut.
2. akses dan pemerataan pendidikan
akses dan pemerataan  pendidikan masih menjadi polemik. salah satu yang menjadi sorotan adalah ppdb zonasi. meski tujuan dari dibuatnya jalur ini untuk meratakan pendidikan, pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru.
"penerimaan peserta didik baru jalur zonasi itu tujuannya memang sangat baik untuk pemerataan pendidikan. tapi nyatanya, anak-anak indonesia tidak semuanya dapat tertampung di sekolah-sekolah negeri," terangnya.
"tentu ini menunjukkan bahwa negara gagal di dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana termaktub di dalam pasal 31 undang-undang dasar 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar," tandasnya.
baca juga:peringatan hari museum nasional di bengkulu, masyarakat diajak lebih dekat dengan sejarah lokal
baca juga:mahasiswa uinfas bengkulu raih juara 3 di lkti perguruan tinggi islam se-indonesia dan malaysia
pada kenyataannya, anak-anak tidak bisa bersekolah di sekolah negeri karena terbatasnya daya tampung di sekolah negeri.
bahkan, ada zona yang sama sekali tidak terdapat sekolah sehingga terpaksa beralih ke sekolah swasta. padahal, semestinya akses bagi setiap warga negara, terutama usia sekolah, untuk bersekolah diberikan secara absolut tanpa terkecuali.
"tapi persoalannya warga miskin, anak-anak usia sekolah itu justru tidak dapat bersekolah di sekolah negeri pilihannya karena persoalan terbatasnya daya tampung gitu."
belum lagi membicarakan tentang tingginya angka putus sekolah yang menjadi tugas rumah kementerian pendidikan mendatang. di samping itu juga infrastruktur yang mengganggu proses belajar anak, terutama di daerah-daerah terpencil.
"data bps juga menunjukkan 60 persen sekolah-sekolah sd di indonesia itu dalam kondisi yang rusak. kemudian bagaimana ketimpangan infrastruktur sekolah yang terlihat jelas antara sekolah-sekolah di pulau jawa dengan luar pulau jawa," bongkarnya.
baca juga:mengupas fenomena geng motor, deteksi dini, dan upaya preventif bagi generasi muda
baca juga:siswa smp muhammadiyah terpadu berhasil menghafal al-quran 5 juz
hal ini juga termasuk dengan akses infrastruktur digital di sekolah, seperti internet dan wifi di sekolah serta sarana prasarana yang memadai, termasuk komputer, laptop, dan sebagainya.
"terjadi kesenjangan antara di sekolah-sekolah di pulau jawa dengan di luar pulau jawa. ini tentu harus segera dibenahi, dilengkapi, sehingga hak-hak anak itu terpenuhi untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang prima," tuturnya.
dengan fasilitas sekolah yang lengkap dan memadai, siswa dapat meningkatkan kompetensi mereka.
3. tata kelola satuan pendidikan
"tata kelola guru termasuk juga tata kelola satuan pendidikan. kalau kita berbicara guru 10 tahun di era jokowi ya memang rekrutmen guru honorer menjadi asn itu dilakukan," lanjutnya.
akan tetapi, ia menyayangkan rekrutmer guru honorer hanya terbatas menjadi guru pppk. "hakikatnya pppk ini adalah solusi atas kekurangan guru, namun sifatnya jangka pendek, bukan jangka panjang. yang diharapkan oleh guru-guru honorer ya termasuk yang first graduate itu diangkat menjadi pns tentu dengan mekanisme seleksi yang sesuai dengan amanah undang-undang asn."
sedangkan dalam kurun waktu 5 tahun ini, pemerintah tidak lagi merekrut guu pns, hanya pppk saja.
baca juga:perum bulog bengkulu tingkatkan penyaluran beras sphp untuk stabilkan harga di pasaran
baca juga:ini 5 tips hadapi uts untuk mahasiswa baru dari dosen ipb
"padahal solusi jangka panjang kekurangan guru di daerah-daerah itu adalah dengan mengangkat menjadi pns, bukan pppk karena durasi kontraknya sangat singkat ya maksimal 5 tahun gitu. nah itu yang menjadi persoalan."
sedangkan seleksi pppk juga menyisakan banyak persoalan. "tahun kemarin itu guru-guru pppk yang notabene adalah aparatur sipil negara misalnya di bandar lampung, kemudian di kabupaten serang, banten dan di papua tidak digaji. ada yang 6 bulan bahkan ada yang sampai 9 bulan. nah ini kan menunjukkan bahwa tata kelola guru asn kita, khususnya pppk itu sangat amburadul dan jelas ini kontradiktif dengan amanah undang-undang asn," tegasnya.
belum lagi dengan rekrutmen pppk tahun ini yang eksklusif hanya untuk guru honorer sekolah negeri, sedangkan guru sekolah swasta tidak diperbolehkan ikut.
"padahal kita tahu guru-guru swasta itu juga adalah warga negara yang mana berhak untuk ikut serta di dalam pemerintahan."
terlebih, kesejahteraan guru honorer swasta juga tidak lebih baik dari guru honorer negeri sehingga rekrutmen pppk ini merupakan salah satu cara mengubah nasib dan memperbaiki kesejahteraan hidupnya.
baca juga:uin fatmawati sukarno bengkulu gelar haflah khotmil qur'an ma'had al-jami'ah
"ke depan kami berharap kepada pak menteri pendidikan yang baru prof. adul mokti ya dan pak prabowo untuk kembali membuka seleksi lowongan pns, tidak hanya pppk."
seperti yang diketahui memang aspek kesejahteraan, jaminan karir, hingga jaminan hari tua lebih baik guru pns ketimbang pppk.
4. relevansi
"isu relevansi ini penting misalnya apakah implementasi kurikulum merdeka itu relevan dengan kebutuhan sekarang dan ke depan," cetusnya.
ia mencontohkan terkait pendidikan vokasi atau sekolah kejuruan yang mengedepankan praktik dibanding teori. namun, data bps mencatat bahwa lulusan smk justru menyumbang pengangguran terbesar di indonesia.
hal ini pun menunjukkan bahwa ada tantangan berat terkait kurikulum smk apakah dapat diterima di dunia usaha. "kenapa lulusan smk justru tidak diterima di dunia kerja? ya ini menunjukkan bahwa kurikulum smk itu justru tidak merespon perkembangan teknologi, kebutuhan dunia usaha, kebutuhan dunia industri sehingga tidak terbangun yang namanya link and match antara lulusan smk, kurikulum smk dengan kebutuhan dunia usaha," pungkasnya.
oleh karena itu, ia menekankan keempat isu ini sangat penting untuk dibenahi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SENIN 21 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan