Delapan Rekomendasi TGR Diselesaikan, Pemprov Bengkulu Bebas dari Kerugian Daerah

Reporter: windi |

Editor: Syariah m |

Jumat , 18 Oct 2024 - 21:43

Sekda provinsi Bengkulu, Isnan Fajri--

Isnan Fajri berharap bahwa ke depan tidak ada lagi temuan serupa yang membebani keuangan daerah. "Kami akan terus melakukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan di tingkat OPD, agar pengelolaan anggaran lebih tertib dan tidak ada lagi temuan yang merugikan keuangan daerah," tegasnya.

TGR yang masih dalam proses akan terus dipantau oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu. Menurut Kepala Inspektorat, Heru Susanto, pihaknya akan melakukan evaluasi rutin terhadap progres pengembalian TGR yang masih berjalan.

“Kami akan terus melakukan tindak lanjut TGR di beberapa OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu. Proses pengembaliannya sedang berlangsung, dan ini akan kami evaluasi setiap triwulan untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan,” jelas Heru.

Terkait dengan penyelesaian TGR, Heru menambahkan bahwa beberapa OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu melibatkan pihak ketiga dalam proses penyelesaian kerugian daerah. Ini mengindikasikan bahwa tidak semua kerugian yang terjadi hanya melibatkan internal pemerintah, namun juga pihak luar yang berkontribusi dalam kerugian tersebut.

“Untuk beberapa OPD, memang ada yang melibatkan pihak ketiga dalam proses penyelesaian TGR ini. Kami terus memantau dan memastikan bahwa setiap langkah pengembalian berjalan lancar dan sesuai prosedur,” tuturnya.

Heru juga menekankan pentingnya sinergi antara Inspektorat, OPD terkait, dan pihak ketiga dalam proses penyelesaian TGR. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembalian kerugian daerah dan memastikan tidak ada temuan serupa di masa mendatang.

Langkah penyelesaian TGR ini juga menjadi contoh bagi OPD lainnya untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran dan menghindari potensi kerugian yang bisa merugikan pemerintah dan masyarakat. Dengan proses evaluasi yang dilakukan secara berkala, Pemprov Bengkulu optimistis dapat menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di masa mendatang.

Sebagai penutup, Heru Susanto menyampaikan komitmen Inspektorat untuk terus mengawal setiap temuan BPK dan memastikan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami akan terus menjalankan tugas pengawasan dan evaluasi secara rutin, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Provinsi Bengkulu,” tutupnya.

delapan rekomendasi tgr diselesaikan, pemprov bengkulu bebas dari kerugian daerah                            radar bengkulu – pemerintah provinsi bengkulu melalui sekretaris daerah (sekda) isnan fajri menyatakan bahwa delapan rekomendasi terkait tuntutan ganti rugi (tgr) yang menjadi temuan badan pemeriksa keuangan (bpk) atas laporan keuangan tahun 2023 telah diselesaikan.
hal ini disampaikan setelah inspektorat provinsi bengkulu menggelar sidang majelis untuk menuntut ganti rugi atas kerugian daerah yang ditemukan oleh bpk ri.
sidang majelis yang berlangsung di ruang saber pungli, kantor inspektorat provinsi bengkulu, pada jumat, 18 oktober 2024, dipimpin langsung oleh sekda isnan fajri dan kepala inspektorat heru susanto. acara ini turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah (opd) yang terkait dalam proses penyelesaian rekomendasi tersebut.
usai sidang tersebut, isnan menyampaikan bahwa dengan diputuskan delapan rekomendasi, kerugian daerah yang terdeteksi sebelumnya kini sudah dinyatakan nol. 
baca juga:kontroversi pengangkatan pj sekda lebong, pemprov bengkulu konsultasi dengan kemendagri
baca juga:korupsi di dinas pertanian bengkulu tengah rugikan negara rp 2,3 miliar
“dengan ketok palu sidang majelis tgr ini, semua delapan rekomendasi telah kami tindaklanjuti, sehingga tidak ada lagi kerugian daerah yang tersisa dari temuan tersebut,” ujar isnan kepada awak media.
proses tgr ini merupakan langkah lanjutan atas temuan yang diungkap dalam laporan keuangan pemerintah provinsi bengkulu oleh bpk tahun 2023. tgr merupakan mekanisme di mana pihak yang menyebabkan kerugian keuangan daerah diwajibkan untuk mengembalikan kerugian tersebut.
menurut isnan, penyelesaian tgr dilakukan dengan komitmen tinggi oleh pemprov bengkulu agar setiap temuan dari bpk dapat segera dituntaskan. 
"kita telah melaksanakan sidang majelis untuk menuntut ganti kerugian daerah ini berdasarkan laporan bpk ri, dan hasilnya delapan rekomendasi telah selesai, sehingga statusnya menjadi baik," ungkapnya.
baca juga:jasa raharja sosialisasikan safety campaign dalam kegiatan police goes to campus di universitas hazairin
baca juga:masyarakat desak keterbukaan data dan pengawasan investor di bengkulu
 pemerintah provinsi bengkulu dapat bernapas lega karena salah satu isu penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu kerugian daerah, telah diselesaikan. isnan menegaskan bahwa penyelesaian ini menjadi cerminan dari komitmen pemprov bengkulu dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.
meski demikian, isnan juga mengingatkan bahwa masih ada beberapa tgr yang belum selesai sepenuhnya. beberapa temuan masih dalam proses pengembalian oleh pihak yang terkait, baik dari opd maupun pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
"ke depan, kami akan terus menindaklanjuti beberapa tgr yang masih dalam proses pengembalian. tentunya ini membutuhkan waktu, namun kami berkomitmen untuk menyelesaikan semuanya sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.
selesainya delapan rekomendasi tgr ini dinilai sebagai salah satu capaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah provinsi bengkulu. dengan langkah-langkah penyelesaian yang terus dilakukan, diharapkan tidak hanya memperbaiki laporan keuangan daerah, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
baca juga:bps provinsi bengkulu gelar evaluasi dan harmonisasi data pertanian untuk kebijakan 2025
baca juga:tiga hari menuju penutupan, ribuan honorer masih proses submit
isnan fajri berharap bahwa ke depan tidak ada lagi temuan serupa yang membebani keuangan daerah. "kami akan terus melakukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan di tingkat opd, agar pengelolaan anggaran lebih tertib dan tidak ada lagi temuan yang merugikan keuangan daerah," tegasnya.
tgr yang masih dalam proses akan terus dipantau oleh inspektorat provinsi bengkulu. menurut kepala inspektorat, heru susanto, pihaknya akan melakukan evaluasi rutin terhadap progres pengembalian tgr yang masih berjalan. 
“kami akan terus melakukan tindak lanjut tgr di beberapa opd di lingkungan pemprov bengkulu. proses pengembaliannya sedang berlangsung, dan ini akan kami evaluasi setiap triwulan untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan,” jelas heru.
terkait dengan penyelesaian tgr, heru menambahkan bahwa beberapa opd di lingkungan pemprov bengkulu melibatkan pihak ketiga dalam proses penyelesaian kerugian daerah. ini mengindikasikan bahwa tidak semua kerugian yang terjadi hanya melibatkan internal pemerintah, namun juga pihak luar yang berkontribusi dalam kerugian tersebut.
baca juga:pemprov bengkulu optimis evaluasi apbd perubahan 2024 rampung meski terkendala
baca juga:jika terpilih, dani -sukatno berjanji akan merealisasikan rumah bunga nol persen
“untuk beberapa opd, memang ada yang melibatkan pihak ketiga dalam proses penyelesaian tgr ini. kami terus memantau dan memastikan bahwa setiap langkah pengembalian berjalan lancar dan sesuai prosedur,” tuturnya.
heru juga menekankan pentingnya sinergi antara inspektorat, opd terkait, dan pihak ketiga dalam proses penyelesaian tgr. kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembalian kerugian daerah dan memastikan tidak ada temuan serupa di masa mendatang.
langkah penyelesaian tgr ini juga menjadi contoh bagi opd lainnya untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran dan menghindari potensi kerugian yang bisa merugikan pemerintah dan masyarakat. dengan proses evaluasi yang dilakukan secara berkala, pemprov bengkulu optimistis dapat menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di masa mendatang.
sebagai penutup, heru susanto menyampaikan komitmen inspektorat untuk terus mengawal setiap temuan bpk dan memastikan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “kami akan terus menjalankan tugas pengawasan dan evaluasi secara rutin, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel di provinsi bengkulu,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SABTU 19 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan