Rohidin Mersyah Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Pemotongan Dana KIP di Bengkulu

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Kamis , 03 Oct 2024 - 20:51

Rohidin Mersyah Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Pemotongan Dana KIP di Bengkulu-RADAR BENGKULU-

2. Mukomuko: Sekretariat DPD II Golkar Mukomuko, Koordinator Badrun Hasani, SH., MH (0811 7301 702)

3. Bengkulu Utara: Sekretariat DPD II Golkar Bengkulu Utara, Koordinator Wawan Ersanovi, SH (0821 7769 4110)

4. Kepahiang: Sekretariat DPD II Golkar Kepahiang, Koordinator Dede Frastein, SH., MH (0822 8065 0535)

5. Rejang Lebong: Sekretariat DPD II Golkar Rejang Lebong, Koordinator Melanie Elsera, SH (0821 7778 8810)

6. Lebong: Sekretariat DPD II Golkar Lebong, Koordinator Ali Nupiah, SH (0821 7689 2949)

7. Seluma: Sekretariat DPD II Golkar Seluma, Koordinator Rozian Novrizar, SH (0852 7317 1276)

8. Bengkulu Selatan: Sekretariat DPD II Golkar Bengkulu Selatan, Koordinator Dedi Kusnandar, SH (0852 7935 5887)

9. Kaur: Sekretariat DPD II Golkar Kaur, Koordinator Alfis Buljunsyah, SH (0812 7971 5996)

10. Bengkulu Tengah: Sekretariat DPD II Golkar Bengkulu Tengah, Koordinator Eko Febrinaldo, SH (0853 8254 8088)

rohidin mersyah desak penegak hukum usut dugaan pemotongan dana kip di bengkulu                            radar bengkulu  - calon gubernur bengkulu incumben rohidin mersyah mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan pemotongan dana program kartu indonesia pintar (kip) yang menimpa para pelajar dan mahasiswa penerima bantuan tersebut. 
seruan ini disampaikan rohidin saat mengukuhkan tim kemenangannya pada kamis, 3 oktober 2024, di posko kemenangan rohidin-meriani, jalan kapten tendean, km 6 kota bengkulu.
dalam pernyataannya, rohidin menyebut telah menerima informasi akurat mengenai adanya pihak tertentu yang memanfaatkan program kip demi kepentingan politik pasangan calon tertentu. 
ia mengungkapkan bahwa kasus ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga memperburuk citra program bantuan sosial yang bertujuan untuk meringankan beban pendidikan bagi keluarga miskin.
baca juga:rohidin : mari berkampanye dengan fakta, jangan bohongi masyarakat provinsi bengkulu
baca juga:sama- sama nomor 2, apa ini pertanda rohidin dan gusnan akan terpilih lagi
"saya sudah mendapatkan informasi yang sangat akurat bahwa ada pihak yang mempolitisasi kartu indonesia pintar (kip) untuk memenangkan pasangan calon tertentu. ironisnya, dana bantuan tersebut juga dipotong secara masif di berbagai jenjang pendidikan," kata rohidin di hadapan tim kemenangannya.
lebih lanjut rohidin mengungkapkan bahwa pemotongan dana kip terjadi secara berjenjang. mulai dari pelajar hingga mahasiswa. pemotongan tersebut, menurutnya, telah masuk ke rekening pihak tertentu yang diduga memiliki kepentingan politik. 
bukti-bukti terkait pemotongan ini sudah diserahkan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
"tidak hanya dipolitisasi untuk memenangkan pasangan calon, dana bantuan yang seharusnya untuk rakyat miskin malah dipotong dan digunakan untuk kepentingan yang sangat tidak pantas. ini benar-benar merampas hak masyarakat miskin," tegas rohidin dengan nada kecewa.
baca juga:gubernur rohidin mersyah kukuhkan lima pjs bupati dan perpanjangan pj walikota
baca juga:tokoh agama apresiasi atas perhatian gubernur rohidin terhadap kehidupan keagamaan
rohidin juga menyebutkan beberapa perguruan tinggi yang melaporkan bahwa mahasiswa penerima kip harus menyetor sekitar rp 1 juta di awal tahun sebagai syarat pencairan dana.
 sementara itu, pemotongan untuk pelajar dilaporkan berkisar antara rp 25 ribu hingga rp 50 ribu per penerima.
rohidin mendorong masyarakat, khususnya para penerima kip, untuk tidak takut melaporkan jika mengalami pemotongan dana bantuan tersebut. 
ia menegaskan bahwa kip merupakan program pemerintah yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn). sehingga pelapor tidak akan kehilangan haknya untuk menerima bantuan tersebut di masa mendatang.
"jangan takut untuk melapor.  tidak ada pihak yang bisa menghentikan dari menerima kip hanya karena melapor. untuk perguruan tinggi, pencairan kip diatur oleh rektor, dan di tingkat sekolah oleh kepala sekolah. jadi, silakan laporkan jika ada penyimpangan," kata rohidin.
baca juga:serahkan alat pertanian, gubernur rohidin komitmen untuk kemajuan petani bengkulu
baca juga:iai siap berkontribusi untuk pembangunan bengkulu, gubernur rohidin dorong sertifikasi arsitek lokal
untuk mempermudah proses pelaporan, rohidin juga mengumumkan bahwa timnya telah mendirikan posko pengaduan di setiap kabupaten dan kota di bengkulu. melalui posko ini, masyarakat yang merasa dirugikan dapat melaporkan kasus pemotongan dana kip dengan aman dan terbuka.
"kami sudah membuat posko pengaduan di setiap kabupaten dan kota. jika bukan kita yang membenahi daerah ini, siapa lagi? jangan biarkan hak-hak masyarakat dipolitisasi seperti ini. saya benar-benar miris melihat kejadian ini," tegasnya.
di tengah upayanya menggalang dukungan untuk pilgub bengkulu 2024, rohidin menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga transparansi dan integritas program bantuan sosial seperti kip. 
ia berharap, dengan adanya laporan dari masyarakat, aparat penegak hukum dapat segera bertindak dan menuntaskan dugaan pemotongan dana yang tidak semestinya terjadi.
baca juga:pemuda desa nyatakan dukungan penuh untuk rohidin-meriani
baca juga:2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lolos verifikasi, rohidin-meriani siap menang telak dan dilantik
"masyarakat harus berperan aktif. jangan takut untuk berbicara jika anda merasa dirugikan. jika kita semua diam, ketidakadilan seperti ini akan terus terjadi," ujarnya dengan tegas.
rohidin juga menambahkan bahwa kasus ini tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mempengaruhi masa depan pendidikan para penerima kip yang seharusnya terbantu dengan program ini.
kasus pemotongan dana kip ini telah menarik perhatian publik di bengkulu. banyak pihak berharap agar penegak hukum dapat segera bertindak dan mengusut tuntas aktor-aktor di balik kasus ini. rohidin pun menyatakan harapannya agar proses hukum dapat berjalan cepat dan adil, sehingga masyarakat yang dirugikan dapat kembali mendapatkan hak mereka secara penuh.
"dana kip ini adalah hak rakyat miskin. mereka sudah cukup terbebani dengan biaya pendidikan, jangan sampai hak mereka dirampas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tutur rohidin.
baca juga:gubernur rohidin berhasil perbaiki jalan sepanjang 483 kilometer
baca juga:himpunan keluarga manna beri dukungan untuk rohidin-meriani dalam pilkada 2024
tim penasihat hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur rohidin-meriani, yang diwakili oleh jecky harianto, sh, mengatakan, dugaan politisasi dan pemotongan dana kip ini menurutnya, berpotensi menjadi tindak pidana korupsi yang serius.
jecky menjelaskan bahwa dugaan pemotongan dana kip ini tidak hanya terjadi di satu daerah, melainkan diindikasikan tersebar secara masif di seluruh kabupaten/kota di provinsi bengkulu. 
salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah di kabupaten bengkulu selatan, dimana dilaporkan adanya persyaratan non-formal bagi penerima pip yang mengarah pada dugaan korupsi.
“kami mendukung penuh langkah kejaksaan negeri bengkulu selatan untuk mengusut tuntas dugaan pemotongan dana pip yang telah dilaporkan oleh kepala dinas pendidikan setempat,” ujar jecky.
jecky juga menambahkan bahwa posko-posko tersebut akan memberikan perlindungan hukum kepada para penerima pip yang menjadi korban pemotongan atau politisasi.
 “kami ingin memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan bebas dari tekanan politik, sehingga mereka bisa menentukan pilihan dengan bijak pada pilkada mendatang,” lanjutnya.
baca juga:rohidin mersyah berkomitmen untuk melayani masyarakat secara langsung
baca juga:rohidin mersyah lebih suka bekerja di lapangan ketimbang bermain media sosial
langkah yang diambil tim hukum rohidin-meriani ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. upaya pembentukan posko pengaduan dipandang sebagai langkah nyata untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. namun, tantangan besar masih menghadang, terutama dalam hal penegakan hukum secara merata di setiap kabupaten/kota.
jecky mengajak aparat penegak hukum di seluruh bengkulu untuk proaktif dalam mengusut kasus ini.
“tidak hanya bengkulu selatan, dugaan pemotongan dana pip kemungkinan besar juga terjadi di kabupaten/kota lain. kami berharap ada investigasi mendalam di seluruh daerah, agar keadilan bisa ditegakkan,” tegasnya. (wij)
daftar posko pengaduan:
1. kota bengkulu: sekretariat dpd ii golkar kota bengkulu, koordinator amirul riansyah (0852 66931120)
2. mukomuko: sekretariat dpd ii golkar mukomuko, koordinator badrun hasani, sh., mh (0811 7301 702)
3. bengkulu utara: sekretariat dpd ii golkar bengkulu utara, koordinator wawan ersanovi, sh (0821 7769 4110)
4. kepahiang: sekretariat dpd ii golkar kepahiang, koordinator dede frastein, sh., mh (0822 8065 0535)
5. rejang lebong: sekretariat dpd ii golkar rejang lebong, koordinator melanie elsera, sh (0821 7778 8810)
6. lebong: sekretariat dpd ii golkar lebong, koordinator ali nupiah, sh (0821 7689 2949)
7. seluma: sekretariat dpd ii golkar seluma, koordinator rozian novrizar, sh (0852 7317 1276)
8. bengkulu selatan: sekretariat dpd ii golkar bengkulu selatan, koordinator dedi kusnandar, sh (0852 7935 5887)
9. kaur: sekretariat dpd ii golkar kaur, koordinator alfis buljunsyah, sh (0812 7971 5996)
10. bengkulu tengah: sekretariat dpd ii golkar bengkulu tengah, koordinator eko febrinaldo, sh (0853 8254 8088)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, Jumat 4 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan