DPRD Bengkulu Utara Gerak Cepat Tuntaskan Konflik Warga dengan Perusahaan

Reporter: Raditya Farosta |

Editor: Azmaliar |

Senin , 02 Sep 2024 - 20:43

Pemda, DPRD dan FKPD Bengkulu Utara gerak cepat menuntaskan konflik-RADAR BENGKULU-

Dengan adanya batas antara lahan HGU dengan lahan daerah aliran sungai tersebut, maka ia menegaskan hal ini akan menghindari terjadinya tudingan terjadinya pencurian buah kelapa sawit lagi.

“Sehingga tidak ada lagi ketegangan antara masyarakat dengan perusahaan. Perusahaan hanya berwenang pengamanan di lokasi lahan HGU perusahaan,” terangnya.

Bahkan dalam rapat tersebut Sonti menegaskan jika pelaksanaan keputusan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin. Hal ini untuk mencegah terjadinya keributan terulang yang bisa menyebabkan jatuhnya korban.

“Kita tidak ingin lagi adanya warga yang jadi korban. Apalagi jika sampai terjadi konflik yang lebih besar,” terangnya.

Ia menegaskan jika keberadaan perusahaan bukan hanya diharapkan bisa membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, perusahaan juga harus hidup berdampingan dengan masyarakat, sehingga terjalinnya kegiatan yang saling mendukung.

“Maka kita minta perusahaan dan masyarakat harus saling menghormati. Perusahaan juga harus ikut serta dalam pembangunan di desa-desa penyangga,” terangnya.

Ia juga berharap tidak ada pihak-pihak yang mengadu domba antara masyarakat, aparat maupun pemerintah.

Ia memastikan pemerintah, DPRD dan FKPD akan terus hadir untuk membantu masyarakat dan menegakkan aturan.

“Maka hal-hal yang menjadi potensi terjadinya konflik. Kita sesegera mungkin mengambil langkah pencegahan dan kita minta perusahaan mematuhi keputusan pemerintah,” pungkas Sonti.

dprd bengkulu utara gerak cepat tuntaskan konflik warga dengan perusahaan                            radar bengkulu - pihak dprd bengkulu utara terus mengawal dan berada didepan sebagai penyalur suara  dan kepentingan rakyat. bengkulu utara masih rawan dan memiliki potensi konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan. angka investasi tertinggi di provinsi untuk sektor perkebunan dan pertambangan. 
potensi perselisihan itu juga dapat terjadi antara masyarakat dan perusahaan, perusahaan dengan perusahaan maupun masyarakat dengan masyarakat yang terkait dengan aktivitas perusahaan. 
terbaru, adalah polemik antara masyarakat kecamatan putri hijau dan marga sakti sebelat dengan pt agricinal.  polemik ini sempat memanas lantaran terjadi penembakan warga oleh oknum aparat yang melakukan pengamanan di lokasi. 
namun pemda, dprd dan fkpd bengkulu utara gerak cepat menuntaskan permasalahan tersebut. 
hal ini bukan hanya mencegah konflik tersebut meluas, namun juga menciptakan keputusan tegas pemerintah agar perusahaan untuk mematuhi keputusan yang diambil pemerintah. 
baca juga: ajak sukseskan pilkada serentak, ratusan kades dan bpd se benteng dikukuhkan
baca juga:lapas kelas iib arga makmur gelar pisah sambut kalapas
ketua dprd bengkulu utara, sonti bakara, sh yang ikut membahas langsung terkait konflik antara pt agricinal dengan masyarakat menegaskan jika konflik tersebut harus diakhiri.
maka, ia meminta perusahaan juga mematuhi apapun keputusan yang sudah diambil pemerintah yang sudah sesuai dengan aturan.  “maka kami bersama pemerintah dan fkpd mengambil keputusan yang bukan hanya sesuai dengan aturan, namun  juga menghindari terjadinya ketegangan antara perusahaan dengan masyarakat,” terangnya.
ia menegaskan, jika keputusan dalam pertemuan tersebut meminta perusahaan segera membangun parit atau waduk sebagai batas lahan.
sehingga ini menandakan lahan yang memang masuk dalam kawasan hak guna usaha (hgu) perusahaan. 
waduk batas lahan ini juga wajib dipasang perusahaan sesuai dengan sertifikat hgu perusahaan, sehingga memisahkan lahan hgu dengan lahan pemerintah yang merupakan kawasan daerah aliran sungai (das). 
“karena ini yang menjadi akar masalah hingga menyebabkan polemik di masyarakat,” terangnya. 
baca juga:kpu mukomuko telusuri keabsahan ijazah kandidat bakal calon kepala daerah 
baca juga:pasca terima perpanjangan sk, mobil kades jayakarta terbakar
dengan adanya batas antara lahan hgu dengan lahan daerah aliran sungai tersebut, maka ia menegaskan hal ini akan menghindari terjadinya tudingan terjadinya pencurian buah kelapa sawit lagi. 
“sehingga tidak ada lagi ketegangan antara masyarakat dengan perusahaan. perusahaan hanya berwenang pengamanan di lokasi lahan hgu perusahaan,” terangnya.
bahkan dalam rapat tersebut sonti menegaskan jika pelaksanaan keputusan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin. hal ini untuk mencegah terjadinya keributan terulang yang bisa menyebabkan jatuhnya korban. 
“kita tidak ingin lagi adanya warga yang jadi korban. apalagi jika sampai terjadi konflik yang lebih besar,” terangnya.
ia menegaskan jika keberadaan perusahaan bukan hanya diharapkan bisa membantu pertumbuhan ekonomi daerah. namun, perusahaan juga harus hidup berdampingan dengan masyarakat, sehingga terjalinnya kegiatan yang saling mendukung. 
baca juga:ini sejarah diperingatinya hari palang merah indonesia setiap tanggal 3 september
“maka kita minta perusahaan dan masyarakat harus saling menghormati. perusahaan juga harus ikut serta dalam pembangunan di desa-desa penyangga,” terangnya. 
ia juga berharap tidak ada pihak-pihak yang mengadu domba antara masyarakat, aparat  maupun pemerintah. 
ia memastikan pemerintah, dprd dan fkpd akan terus hadir untuk membantu masyarakat dan menegakkan aturan. 
“maka hal-hal yang menjadi potensi terjadinya konflik. kita sesegera mungkin mengambil langkah pencegahan dan kita minta perusahaan mematuhi keputusan pemerintah,” pungkas sonti.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 3 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan