Bawaslu Mukomuko: Warga Tidak Masuk Daftar Pemilih Pilkada Bisa Mengadu

Reporter: seno |

Editor: syariah m |

Rabu , 26 Jun 2024 - 20:59

Ketua Bawaslu Mukomuko, Teguh Wibowo menegaskan, memilih dalam perhelatan pemilihan umum, seperti Pilkada merupakan hak bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-Seno-

"Kegiatan Pencocokan dan Penelitian atau Coklit ini merujuk pada PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota," ungkap Marjono.

Tahapan pelaksanaan Coklit juga sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, yang mengatur Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum.

Marjono menjelaskan bahwa sesuai data yang diturunkan dari KPU RI, jumlah pemilih yang tercatat dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) adalah 139.778 orang.

Untuk mendukung kegiatan ini, Kabupaten Mukomuko menugaskan 549 petugas Pantarlih yang akan bertugas di 324 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Nanti 549 Pantarlih kita akan bertugas di 324 TPS yang ada, mereka akan melakukan Pencocokan dan Penelitian atau Coklit," jelas Marjono.

Tugas utama Pantarlih adalah membantu KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyusun daftar pemilih dan memutakhirkan data pemilih dengan mendatangi rumah-rumah warga.

"Untuk Coklit serentak ini, petugas akan memeriksa dokumen yang perlu disiapkan masyarakat, yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EL) dan Kartu Keluarga (KK)," kata Marjono.

bawaslu mukomuko: warga tidak masuk daftar pemilih pilkada bisa mengadu                            radar bengkulu, mukomuko - ketua bawaslu mukomuko, teguh wibowo menegaskan, memilih dalam perhelatan pemilihan umum, seperti pilkada merupakan hak bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat.
oleh sebab itu, tidak boleh ada warga yang terhambat dalam memberikan hak suara pada pilkada, yang merupakan implementasi demokrasi pemilihan langsung oleh rakyat. 
teguh mengatakan, bagi warga negara yang telah memenuhi syarat, dan tidak terdata sebagai pemilih pada pemutakhiran data pemilih yang telah dilakukan oleh jajaran komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten mukomuko saat ini, bisa mengadu kepada pihak bawaslu. 
baca juga:benteng ikuti lomba gttgn ke xxv tingkat nasional
"kami membuka posko pengaduan/posko kawal hak pilih di setiap kecamatan," kata teguh. 
baca juga:ini tujuan pemdes keban jati berikan makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita
posko ini diharapkan bisa menjadi pusat aduan masyarakat jika terkendala terkait hak pilih. seperti belum masuk dalam data pemilih pada saat petugas melakukan pemutakhiran data pemilih saat sekarang ini. 
ia berharap, dengan adanya posko pengaduan ini, tidak ada lagi warga kabupaten mukomuko yang telah memenuhi syarat tidak masuk dalam daftar pemilih. sehingga daftar pemilih tetap (dpt) yang nanti akan ditetapkan oleh kpu bisa lebih sempurna. 
baca juga:98 jamaah haji kabupaten kaur segera tiba di indonesia
"peran aktif masyarakat atau warga negara juga dibutuhkan agar validasi daftar pemilih ini bejalan baik. makanya kami mengundang masyarakat untuk dapat mengadu jika menemukan pelanggaran pada tahapan pilkada, pemutakhiran data pemilih," tegas ketua bawaslu. 
 
untuk diketahui, selama satu bulan penuh, mulai dari 24 juni  hingga 24 juli 2024, petugas panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) yang merupakan jajaran kpu mukomuko akan mendatangi rumah-rumah warga di 151 desa/kelurahan, memastikan semua warga terdaftar dan siap memberikan suaranya.
 
ketua kpu mukomuko, marjono, menjelaskan bahwa kegiatan coklit ini merupakan salah satu tahapan penting dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024. 
 
"kegiatan pencocokan dan penelitian atau coklit ini merujuk pada pkpu nomor 7 tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota," ungkap marjono.
 
tahapan pelaksanaan coklit juga sesuai dengan keputusan kpu nomor 638 tahun 2024 tentang perubahan kelima atas keputusan kpu nomor 476 tahun 2022, yang mengatur pedoman teknis pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan umum.
 
marjono menjelaskan bahwa sesuai data yang diturunkan dari kpu ri, jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar penduduk pemilih potensial pemilu (dp4) adalah 139.778 orang. 
 
untuk mendukung kegiatan ini, kabupaten mukomuko menugaskan 549 petugas pantarlih yang akan bertugas di 324 tempat pemungutan suara (tps).
 
"nanti 549 pantarlih kita akan bertugas di 324 tps yang ada, mereka akan melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit," jelas marjono.
 
tugas utama pantarlih adalah membantu kpu, panitia pemilihan kecamatan (ppk), dan panitia pemungutan suara (pps) dalam menyusun daftar pemilih dan memutakhirkan data pemilih dengan mendatangi rumah-rumah warga. 
 
"untuk coklit serentak ini, petugas akan memeriksa dokumen yang perlu disiapkan masyarakat, yaitu kartu tanda penduduk elektronik (ktp el) dan kartu keluarga (kk)," kata marjono.
 
petugas pantarlih akan memastikan setiap warga terdaftar sebagai pemilih pilkada serentak tahun 2024. "masyarakat yang telah dicoklit akan menerima tanda bukti sudah terdaftar, berupa stiker yang akan ditempel pada rumah masing-masing," ujarnya.
 
bagi masyarakat yang belum terdaftar atau belum dicoklit, marjono mengimbau untuk menghubungi pps dan ppk setempat, atau kpu kabupaten mukomuko untuk informasi lebih lanjut. 
 
"masyarakat yang belum terdaftar atau belum dicoklit dapat menghubungi pps dan ppk setempat, atau kpu kabupaten mukomuko untuk informasi lebih lanjut," tutup marjono.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, KAMIS 27 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan