DLHK Provinsi Bengkulu Terima Syarat Baru Terkait Pembangunan Insenerator Limbah Medis

“Selama ini, pihak penghasil limbah medis membuang limbahnya ke daerah lain dengan menggunakan pihak ketiga. Dengan dibangunnya insenerator di Bengkulu, tentu biayanya akan lebih murah,” terang Yanmar.

Mengenai pembiayaan, Yanmar menyatakan bahwa hal ini akan dituangkan melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub). Semua fasilitas kesehatan di Provinsi Bengkulu nantinya akan membuat Memorandum of Understanding (MOU) dengan DLHK Provinsi Bengkulu untuk menentukan biaya per kilogram limbah medis yang dibuang.

“Nanti kita tentukan besarannya per kilogram setelah dibuatkan Perda atau Pergubnya,” tutup Yanmar.

Pembangunan insenerator ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan limbah medis di Provinsi Bengkulu. Dengan adanya insenerator di dalam provinsi, biaya pengelolaan limbah medis akan berkurang secara signifikan. Serta, mengurangi risiko pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah medis yang tidak tepat.

Selain itu, langkah ini juga akan mendukung program nasional dalam pengelolaan limbah medis yang lebih baik dan berkelanjutan. 

DLHK Provinsi Bengkulu terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa pembangunan insenerator ini dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, upaya Pemprov Bengkulu dalam memenuhi syarat yang ditetapkan oleh KLHK menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pembangunan insenerator limbah medis ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan yang lebih luas.

Dalam waktu dekat, diharapkan proses sewa lahan dengan Pelindo dapat segera diselesaikan. Sehingga pembangunan insenerator dapat segera dimulai dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Provinsi Bengkulu.