HIPMI dan KNPI Bengkulu Dukung Kemenparekraf dan Kemenpora Digabungkan jadi Satu

HIPMI dan KNPI Bengkulu Dukung Kemenparekraf dan Kemenpora Digabungkan jadi Satu-windi-

Ditambahkannya dibidang pariwisata, peran anak muda juga penting dalam meningkatkan  wisatawan di daerah.

Karena pemuda kreatif dalam menjadikan wisata agar diminati oleh masyarakat umum.

"Di dunia digital saat ini peran pemuda juga penting  untuk menjadikan wisata lebih diminati oleh wisatawan," katanya .

BACA JUGA:Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Sudah Teridentifikasi

BACA JUGA:Bupati Mian Arahkan Seluruh OPD Untuk Sukseskan MTQ Tingkat Provinsi

Disisi lain, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, Ika Joni Ikhwan, SE, MM, memberikan tanggapannya terkait wacana penggabungan Kemenparekraf dengan Kemenpora.

Menurutnya, jika wacana tersebut terjadi, pihaknya siap menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi. Ia juga menekankan bahwa keputusan ini akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

"Jika wacana tersebut terjadi, kita siap menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi.  Keputusan ini akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing," ujarnya.

Ika Joni Ikhwan menjelaskan,  penggabungan kementerian tidak menjadi masalah besar asalkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Ia menyoroti bahwa hal ini sering terjadi di tingkat kementerian dan daerah, dan akan menjadi pembahasan oleh biro organisasi sesuai dengan standar skor yang ditetapkan.

"Biasa saja terjadi di tingkat kementerian itu dua di tingkat Provinsi menjadi satu. Begitu juga sebaliknya dua  Kementerian ditingkat provinsi menjadi satu Organisasi Perangkat Daerah." 

Meskipun masih memerlukan kajian lebih lanjut, Ikhwan menyatakan bahwa penyatuan dua kementerian tersebut tidak akan mengganggu birokrasi yang ada dan dapat berjalan dengan efisien. Ia menegaskan kesiapannya untuk menyesuaikan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat.

"Dengan adanya penyatuan dua kementerian tersebut tidak menjadi permasalahan yang berarti dan tidak akan menjadi persoalan terkait birokrasi yang ada dan akan bisa berjalan dengan maksimal. Namun hal ini masih perlu kajian lebih lanjut sesuai kebutuhan daerah seperti apa," tuturnya. (wij/prw)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan