Sarasehan Perekonomian, Optimis Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu Menunjukkan Tren Positif di 2024

Kemudian lagi dibantu dengan struktur pelaksanaan pasar murah  untuk masyarakat. 

Setelah itu adalah yakni program pengendalian inflasi pangan yang tengah dijalankan untuk menjaga ketersediaan dan menjaga daya beli masyarakat. Contohnya seperti Gerakan Raflesia menanam) dengan memanfaatkan pekarangan rumah ditanami dengan pangan penyumbang inflasi. Seperti halnya cabai merah, tomat dll. 

"Inflasi berhasil ditekan dan dikendalikan. Strategi lain dari keberhasilan itu adalah Bank Indonesia bersama Pemrov dan TPID menyelenggarakan pasar murah terintegrasi dengan lokasi penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari Pmerintah. Jadi setelah dapat BLT, masyarakat langsung belanjakan uangnya dengan membeli bahan pangan yang tersedia di pasar murah. Upaya ini cukup jitu untuk pengendalian inflasi daerah. Dan alhamdulillah dari upaya itu TPID Bengkulu dinobatkan sebagai TPID terbaik secara nasioanl," katanya. 

Sekretaris daerah juga mengatakan mendorong  pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi pendapatan daerah, pemerintah terus mendorong digitalisasi dan elektronifakasi keuangan daerah. Implementasi penggunaan kartu kredit pemerintah terus diperluas ke OPD.  Kemudian penggunaan digitalisasi keuangan disektor pendapatan Daerah, Retribusi juga akan semakin dipercepat dan perluas.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi salah satu pionir program Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah pada tahun 2023. KKI merupakan program yang didorong oleh Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas Pemerintah Daerah.

BACA JUGA:Penyegaran Jabatan, Berikut 13 Daftar Nama Pejabat Pemprov Bengkulu yang Dimutasi

BACA JUGA:Bupati Mian Tandatangani Nota Kesepakatan Bersama Dirjen Perbendaharaan Negara

Pada tahun 2023, BPKAD dan Inspektorat Provinsi Bengkulu berhasil menjadi instansi dengan angka realisasi KKI tertinggi nomor 2 dan 5 secara nasional.

KKI Segmen Pemerintah berhasil meningkatkan realisasi belanja instansi terkait serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga. Pada tahun 2024, terdapat peningkatan jumlah OPD yang menggunakan KKI Segmen Pemerintah dari 3 OPD menjadi 8 OPD. 

Diyakini dengan digitalisasi keuangan di dukung infrastktur mampu mendorong kesejahteraan lebih baik. 

Lebih dalam Sekda menyampaikan, mendorong tumbuhnya perekonomian daerah juga ditopang dengan infrakstur yang bisa mendukung konektivitas. Distribusi lancar sudah pasti mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. 

Hal - hal yang sudah dikerjakan pemerintah daerah untuk kemajuan ekonomi tersebut yakni pembangunan Jalan Trans Enggano, jalan tol, revitalisasi pelabuhan Khayapu dan Malakoni di Enggano dll. 

Pertumbuhan UMKM melakukan program pelatihan, akses pembiayaan dan pemasaran. 

Contohnya lewat GBBI dan GBWI, Bencoolen Fest untuk promosi daerah dan berdaya saing. 

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Darjana menyatakan, Bank Indonesia secara kebijakan moneter menjalankan bauran kebijakan BI.  Bauran kebijakan Bank Indonesia yang tersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional menjadi kunci kinerja ekonomi yang berdaya tahan dan tumbuh.  Seperti pada Rapat Dewan Gubernur BI pada 20-21 Februari 2024 yang memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6 persen untuk penguatan stabilitas nilai tukar rupiah dan mempertahankan inflasi terkendali. Kemudian, mempertahankan  suku bunga deposit facility 5,25 persen, suku bunga lending 6,75 persen.