RUU Dipangkas jadi 64, DPR Sahkan Perubahan Prolegnas Prioritas 2026

Reporter: Tim redaksi |

Editor: Azmaliar |

Selasa , 09 Dec 2025 - 20:25

RUU Dipangkas jadi 64, DPR Sahkan Perubahan Prolegnas Prioritas 2026--

RADAR BENGKULU, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi ketuk palu ubah daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Seperti dikutip dari laman harian disway, setelah melalui pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) dan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun 2025, Senin, 8 Desember 2025, jumlah RUU prioritas dipangkas dari 67 menjadi 64.

“Sidang Dewan yang kami hormati, apakah laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap hasil pembahasan... apakah dapat disetujui?” ucap Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Desember 2025, disusul suara ketukan palu setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuannya.

Keputusan baru dari sidang paripurna tersebut mengubah komposisi prioritas legislasi. Baleg sebelumnya menyepakati pencoretan 6 RUU dari daftar Prolegnas Prioritas 2026. Keenam RUU tersebut adalah sebagai berikut.

1. RUU Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2. RUU tentang Perubahan Kedua UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

3. RUU tentang Patriot Bond

4. RUU tentang Daya Anagata Nusantara (Danantara)

5. RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

6. RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah

Dalam rapat itu, Baleg juga memutuskan menambah 3 RUU baru ke daftar Prolegnas Prioritas 2026, sebagai berikut.

1. RUU tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi

2. RUU tentang Penyadapan

ruu dipangkas jadi 64, dpr sahkan  perubahan prolegnas prioritas 2026                            radar bengkulu, jakarta - dewan perwakilan rakyat (dpr ri) resmi ketuk palu ubah daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2026.
seperti dikutip dari laman harian disway, setelah melalui pembahasan di badan legislasi (baleg) dan disampaikan dalam rapat paripurna dpr ri ke-10 masa persidangan ii tahun 2025, senin, 8 desember 2025, jumlah ruu prioritas dipangkas dari 67 menjadi 64.
“sidang dewan yang kami hormati, apakah laporan badan legislasi dpr ri terhadap hasil pembahasan... apakah dapat disetujui?” ucap dasco di kompleks parlemen, senayan, jakarta pusat, senin, 8 desember 2025, disusul suara ketukan palu setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuannya.
keputusan baru dari sidang paripurna tersebut mengubah komposisi prioritas legislasi. baleg sebelumnya menyepakati pencoretan 6 ruu dari daftar prolegnas prioritas 2026. keenam ruu tersebut adalah sebagai berikut.
1. ruu perubahan atas uu nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
2. ruu tentang perubahan kedua uu nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan ri
3. ruu tentang patriot bond
4. ruu tentang daya anagata nusantara (danantara)
5. ruu perubahan keempat atas uu nomor 19 tahun 2003 tentang bumn
6. ruu tentang penyesuaian ketentuan pidana dalam undang-undang dan peraturan daerah
 
dalam rapat itu, baleg juga memutuskan menambah 3 ruu baru ke daftar prolegnas prioritas 2026, sebagai berikut.
1. ruu tentang pengelolaan air minum dan sanitasi
2. ruu tentang penyadapan
3. ruu tentang masyarakat hukum adat
penambahan ini disebut sebagai penyesuaian terhadap kebutuhan hukum yang mendesak, terutama pada sektor pelayanan dasar, penguatan penegakan hukum, dan pengakuan terhadap komunitas adat.
baca juga:pemerintah akan datangkan 200 helikopter untuk penanganan bencana alam
baca juga:tim putri indonesia tekuk malaysia 3-2, lolos ke final beregu sea games 2025
sementara itu, ketua baleg dpr ri, bob hasan menjelaskan, seluruh fraksi mendukung penuh revisi ruu tersebut.
“berdasarkan pendapat mini fraksi… kami laporkan semua fraksi menyetujui secara bulat ruu perubahan kedua prolegnas ruu tahun 2025–2029 dan ruu perubahan prolegnas prioritas tahun 2026,” ujarnya ketika membacakan laporan resmi.
berikut adalah daftar lengkap ruu yang resmi ditetapkan sebagai program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2026 oleh dpr ri.
 
1. ruu perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat
2. ruu perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
3. ruu tentang badan pembinaan ideologi pancasila
4. ruu tentang badan usaha
5. ruu tentang badan usaha milik daerah
6. ruu tentang bahasa daerah
7. ruu tentang bank makanan
8. ruu perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri
9. ruu energi baru dan terbarukan
10. ruu perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka
11. ruu perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
12. ruu tentang hukum acara perdata
13. ruu tentang hukum perdata internasional
14. ruu tentang jabatan hakim
15. ruu tentang jaminan benda bergerak
16. ruu perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1987 tentang kamar dagang dan industri
17. ruu tentang kawasan industri
18. ruu tentang keamanan dan ketahanan siber
19. ruu perubahan atas undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji
20. ruu tentang keuangan negara
21. ruu perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan
22. ruu perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1997 tentang ketenaganukliran
23. ruu perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
24. ruu perubahan keempat atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
25. ruu perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian ri
26. ruu perubahan ketiga atas undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
27. ruu perubahan ketiga atas undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
28. ruu tentang masyarakat hukum adat
29. ruu perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal
30. ruu tentang narkotika dan psikotropika
31. ruu perubahan atas undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman republik indonesia
32. ruu perubahan ketiga atas undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan
33. ruu tentang pasar tradisional
34. ruu tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional
35. ruu tentang pelaksanaan pidana mati
36. ruu tentang pekerja lepas/gig worker
37. ruu perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
38. ruu perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
39. ruu perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia
40. ruu tentang perlindungan pekerja rumah tangga
 
41. ruu perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu)
42. ruu perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh
43. ruu perubahan keempat atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
44. ruu tentang pemindahan narapidana antarnegara
45. ruu tentang pengadaan barang dan jasa publik
46. ruu tentang pengelolaan air minum dan sanitasi
47. ruu tentang pengelolaan perubahan iklim
48. ruu perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara
49. ruu perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
50. ruu tentang penyadapan
 
51. ruu tentang perampasan aset
52. ruu perubahan atas undang-undang nomor 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan
53. ruu tentang perdagangan komoditas khas
54. ruu tentang perdagangan komoditas strategis
55. ruu tentang pelelangan aset
56. ruu tentang perlindungan dan kesejahteraan hewan
57. ruu tentang pertekstilan
58. ruu perubahan kedua atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
59. ruu tentang satu data indonesia
60. ruu perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik
61. ruu perubahan atas undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
62. ruu transportasi online63. ruu perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi
64. ruu perubahan atas undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (ham) (*)