Pejabat Bea Cukai dan Pengusaha Disemprot Purbaya Saat Rapat di DPR RI

RADAR BENGKULU, JAKARTA— Suasana rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memanas pada Selasa siang ketika Menkeu melontarkan pernyataan keras terkait praktik nakal di sektor pajak, bea cukai, hingga restitusi PPN batubara yang dinilainya telah merugikan negara hingga Rp 25 triliun.

Seperti dikutip dari laman disway.id, Purbaya, dalam paparannya, menyebut desain aturan yang lahir setelah penerapan Undang-Undang Cipta Kerja 2020 justru membuat pemerintah menanggung restitusi PPN industri batubara sebesar Rp 25 triliun per tahun.

“Aneh, orang kaya ekspor batubara untungnya banyak, masa kita subsidi?” kata Purbaya di hadapan anggota Komisi XI, Selasa 9 Desember 2025.

Lalu, ia menilai kebijakan tersebut membuat penerimaan pajak justru minus, dan pemerintah terlihat seperti “memberi insentif” kepada sektor yang sudah sangat menguntungkan.

Kata Purbaya, perubahan status komoditas batubara dari non-BKP menjadi BKP memunculkan hak restitusi yang memukul penerimaan negara. “Net income kita bukannya positif, malah negatif,” ujarnya.

“Filosofinya dikembalikan saja seperti sebelum 2020. Daya saing global juga tidak berubah.”

Ia menyebut situasi itu sebagai contoh salah desain kebijakan. “Ini seperti pemerintah mensubsidi pengusaha batubara,” ucapnya.

BACA JUGA:Kasus Nadiem Makarim Cs Siap Disidang

BACA JUGA:Kesejahteraan Atlet jadi Prioritas Pemerintah

Purbaya juga memaparkan reformasi besar di Bea Cukai, termasuk perbaikan sistem IT, integrasi SIMBARA, penggunaan scanner baru, hingga centralisasi keputusan tarif dan penilaian nilai pabean di Jakarta.

Dengan nada tegas ia memperingatkan jajaran Bea Cukai. “Kalau mereka main-main, kita hantam. Kalau enggak bisa perbaiki dalam setahun, bisa aja semua dirumahkan.”

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa keputusan pemeriksaan barang ekspor yang biasanya diputuskan di pelabuhan akan ditarik full ke pusat agar daerah tidak bisa “bermain”.

Ketegangan meningkat ketika ia mengungkap temuan pajak pada sejumlah pengusaha industri FAME (biofuel) yang belakangan ramai mengkritik pemerintah di media sosial.

“Mereka ribut di medsos. Kami cek pajaknya—banyak yang 5 tahun SPT-nya nol. Punya gudang banyak. Kalau begitu ya saya hajar dari pajak.”