Paripurna Memanas, Sumardi Tak Ingin Surat PAW Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Dibacakan

Reporter: Windi |

Editor: Azmaliar |

Senin , 24 Nov 2025 - 21:10

Paripurna Memanas, Sumardi Tak Ingin Surat PWA Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Dibacakan--

Anggota Dewan Bergantian Menginterupsi — Tata Tertib Disebut Diabaikan

RADAR BENGKULU - Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (24/11), berubah menjadi panggung drama politik yang tak terelakkan. Suasana yang seharusnya berlangsung formal dan tertib, karena mengagendakan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama KUA-PPAS APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026 serta penyampaian Program Pembentukan Perda 2026—justru memanas oleh perdebatan internal di tubuh Dewan.

Di ruang paripurna yang penuh oleh kehadiran Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, jajaran OPD, serta tamu undangan, tensi mendadak meningkat ketika sejumlah anggota DPRD menilai Ketua DPRD Sumardi tidak menjalankan tata tertib sidang sebagaimana mestinya.

Pemicu utamanya: Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD dari DPP Partai Golkar yang tidak dibacakan dalam sidang, meski telah masuk ke Sekretariat Dewan.

Perdebatan makin melebar ketika Sumardi dianggap terlalu tergesa-gesa mendorong prosesi penandatanganan KUA-PPAS, melewati beberapa tahapan yang seharusnya dijalankan.

Di sisi lain, sebagian anggota Dewan melihat upaya itu sebagai langkah untuk menghindari pembacaan surat PAW yang diyakini dapat mengguncang kursi pimpinan Dewan.

Tanda ketegangan sebenarnya sudah terlihat sejak rapat dibuka. Ketika Ketua DPRD Sumardi yang memimpin rapat langsung melanjutkan agenda tanpa pembacaan surat-surat masuk, beberapa anggota langsung menunjukkan kegelisahan.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Samsu Amanah, menjadi yang pertama angkat tangan dan menyampaikan interupsi. Dengan suara santai, ia mengingatkan Sumardi bahwa tata tertib paripurna mewajibkan pembacaan setiap surat masuk sebelum sidang dilanjutkan.

“Pada paripurna kali ini ada item tata tertib Dewan yang terlewatkan. Yaitu pembacaan setiap surat masuk. Bukan rahasia lagi bahwa ada surat dari DPP Partai Golkar, ditandatangani ketua umum, dan seharusnya dibacakan,” ujar Samsu.

Seisi ruang hening sesaat. Semua mata tertuju pada pimpinan Dewan yang berdiri di podium.

Sumardi mencoba menepis. Ia menegaskan bahwa surat tersebut memang masuk, tetapi menurutnya tidak memenuhi ketentuan, sehingga telah dikembalikan kepada DPD Golkar. Namun pernyataan itu langsung memantik respon keras dari Samsu.

“Kita Dipilih Lewat Partai. Hormati Keputusan Partai!”

paripurna memanas, sumardi tak ingin surat paw ketua dprd provinsi bengkulu dibacakan                            anggota dewan bergantian menginterupsi — tata tertib disebut diabaikan
radar bengkulu - rapat paripurna ke-8 masa persidangan iii dprd provinsi bengkulu, senin (24/11), berubah menjadi panggung drama politik yang tak terelakkan. suasana yang seharusnya berlangsung formal dan tertib, karena mengagendakan penandatanganan nota kesepakatan bersama kua-ppas apbd provinsi bengkulu tahun anggaran 2026 serta penyampaian program pembentukan perda 2026—justru memanas oleh perdebatan internal di tubuh dewan.
di ruang paripurna yang penuh oleh kehadiran gubernur bengkulu, helmi hasan, jajaran opd, serta tamu undangan, tensi mendadak meningkat ketika sejumlah anggota dprd menilai ketua dprd sumardi tidak menjalankan tata tertib sidang sebagaimana mestinya. 
pemicu utamanya: surat pergantian antar waktu (paw) ketua dprd dari dpp partai golkar yang tidak dibacakan dalam sidang, meski telah masuk ke sekretariat dewan.
perdebatan makin melebar ketika sumardi dianggap terlalu tergesa-gesa mendorong prosesi penandatanganan kua-ppas, melewati beberapa tahapan yang seharusnya dijalankan. 
baca juga:pppk wajib pantau kepatuhan pembayaran pbb warga
baca juga:dibuka wabup, pengurus koperasi merah putih kabupaten kaur ditingkatkan kompetensi sdm
di sisi lain, sebagian anggota dewan melihat upaya itu sebagai langkah untuk menghindari pembacaan surat paw yang diyakini dapat mengguncang kursi pimpinan dewan.
tanda ketegangan sebenarnya sudah terlihat sejak rapat dibuka. ketika ketua dprd sumardi  yang memimpin rapat langsung melanjutkan agenda tanpa pembacaan surat-surat masuk, beberapa anggota langsung menunjukkan kegelisahan.
anggota dprd provinsi bengkulu, samsu amanah, menjadi yang pertama angkat tangan dan menyampaikan interupsi. dengan suara santai, ia mengingatkan sumardi bahwa tata tertib paripurna mewajibkan pembacaan setiap surat masuk sebelum sidang dilanjutkan.
“pada paripurna kali ini ada item tata tertib dewan yang terlewatkan. yaitu pembacaan setiap surat masuk. bukan rahasia lagi bahwa ada surat dari dpp partai golkar, ditandatangani ketua umum, dan seharusnya dibacakan,” ujar samsu.
seisi ruang hening sesaat. semua mata tertuju pada pimpinan dewan yang berdiri di podium. 
sumardi mencoba menepis. ia menegaskan bahwa surat tersebut memang masuk, tetapi menurutnya tidak memenuhi ketentuan, sehingga telah dikembalikan kepada dpd golkar. namun pernyataan itu langsung memantik respon keras dari samsu.
“kita dipilih lewat partai. hormati keputusan partai!”
baca juga:kemenag seluma sosialisasikan keberangkatan haji 2026 berdasarkan regulasi terbaru ke cjh
baca juga:tragedi berdarah, 5 petani di pino raya kena tembak,ini kronologisnya
dengan nada lebih meruncing, samsu amanah kembali menegaskan posisi kader partai dalam struktur politik nasional.
“kita ini dipilih rakyat melalui partai politik. sudah seharusnya kita menghormati surat keputusan dari dpp partai golkar yang ditandatangani ketua umum dan sekjen,” tegasnya.
sorakan kecil terdengar dari sejumlah anggota. situasi mulai menghangat.
 namun sumardi tetap pada posisinya. menurutnya, surat paw itu tidak relevan dibacakan dalam paripurna yang dihadiri gubernur dan beragenda kua-ppas.
“ini tidak sesuai konteks paripurna. apalagi ada pak gubernur. surat itu tidak berkaitan dengan agenda sidang hari ini,” ujarnya.
pernyataan itu justru makin menyulut reaksi. bagi sebagian anggota, alasan sumardi tak cukup kuat. mereka menilai ketua justru berusaha menghindari pembacaan surat paw yang dapat menentukan masa depan kepemimpinannya.
ketua fraksi golkar dprd bengkulu, mahdi husein, akhirnya turut menyampaikan interupsi. dengan nada terukur namun tegas, ia mengingatkan bahwa dprd sebagai lembaga legislatif tidak boleh menabrak tata tertib yang menjadi pedoman sidang.
“kita menghormati kehadiran bapak gubernur dan jalannya paripurna ini. namun setiap surat masuk harus dibacakan sesuai ketentuan aturan dan tata tertib dprd,” kata mahdi.
interupsi mahdi memicu efek domino. beberapa anggota dari fraksi lain ikut menyuarakan keberatan: darhan (demokrat), suharto, baidari citra dewi (nasdem), edi irwan, andi suhardi, hingga isnan fajri.
“anggota dprd itu harus tahu setiap surat penting. kami belum tahu isi suratnya, tapi kalau benar ada, harusnya diberikan waktu untuk dibacakan,” ujar mereka bergantian.
ruang paripurna berubah menjadi ruang silang pendapat. beberapa anggota terlihat mengacungkan tangan, menyampaikan interupsi berlapis. sumardi tampak berusaha menenangkan situasi, tetapi gelombang interupsi terus menyeruak.
melihat ketegangan yang tak mereda, wakil ketua dprd provinsi bengkulu, teuku zulkarnain, akhirnya mengambil posisi arbitrase. ia menengahi dengan menyarankan agar pembacaan surat dilakukan setelah penandatanganan nota kesepakatan kua-ppas.
“setelah penandatanganan, surat-surat masuk akan dibacakan,” kata teuku.
sonti bakara, wakil ketua lainnya, menguatkan keputusan itu dan meminta sekretaris dewan bersiap.
 namun langkah itu belum sepenuhnya meredakan ketegangan. di podium, sekwan mustarani berdiri, terlihat berhati-hati. ada tekanan besar di pundaknya, karena ia harus membacakan surat yang belakangan menjadi polemik internal dewan.
“saya akan bacakan jika diizinkan oleh ketua,” ujar mustarani.
satu kalimat itu membuat ruangan kembali riuh. banyak anggota menangkap adanya tekanan terhadap sekwan. namun setelah desakan bertubi-tubi dari sejumlah fraksi, mustarani akhirnya mulai membaca satu per satu surat masuk, termasuk surat paw ketua dprd dari dpd golkar dan surat permintaan fraksi untuk memproses paw tersebut.
momen itu menjadi titik balik drama paripurna. pembacaan surat paw ternyata memancing interupsi lanjutan. ali saptaini dari fraksi golkar langsung mengingatkan bahwa penandatanganan kua-ppas pun sudah melanggar tata tertib.
“seharusnya sebelum ditandatangani, ada laporan banggar mengenai hasil kua-ppas 2026. laporan itu belum dibacakan,” tegas ali.