Komisi I DPRD Panggil Mantan Timsel KPID untuk Klarifikasi

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Minggu , 23 Nov 2025 - 22:43

DPRD Provinsi Bengkulu--

Ia menegaskan bahwa Komisi I tidak ingin terburu-buru melakukan Fit and Proper Test sebelum mendapatkan penjelasan komprehensif dari pihak yang mengawal proses seleksi tahap awal. Transparansi ini dianggap penting mengingat KPID adalah lembaga publik yang mengatur penyiaran di daerah dan bersinggungan dengan kepentingan masyarakat luas.

Zainal berharap pertemuan dengan mantan Timsel nanti dapat memberikan gambaran jelas terkait seluruh tahapan seleksi—mulai dari mekanisme penilaian, standar kompetensi, hingga argumen teknis yang melatarbelakangi penetapan 21 nama tersebut.

“Dari sana nanti kita bisa memperoleh penjelasan langsung dan pemaparan yang komprehensif mengenai proses hingga diumumkannya 21 nama calon komisioner itu,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Komisi I membutuhkan dasar kuat sebelum memulai uji kepatutan dan kelayakan. DPRD ingin memastikan bahwa setiap nama yang masuk adalah peserta terbaik dari proses seleksi sebelumnya.

Setelah tahapan klarifikasi dari mantan Timsel dianggap tuntas, barulah Komisi I akan menyusun jadwal pelaksanaan Fit and Proper Test. Proses ini akan menjadi tahapan penentu sebelum tujuh nama komisioner KPID Provinsi Bengkulu periode berikutnya ditetapkan.

“Ketika nanti apa yang disampaikan mantan Timsel bisa diterima, barulah kita menggagendakan Fit and Proper Test terhadap 21 nama tersebut,” jelas Zainal.

Dalam tahapan ini, para calon komisioner akan diuji terkait integritas, pemahaman regulasi penyiaran, kemampuan manajerial, hingga visi terhadap perkembangan ekosistem penyiaran di Bengkulu.

“Dari sana barulah kita menetapkan tujuh nama yang benar-benar layak menjadi Komisioner KPID Provinsi Bengkulu,” tuturnya.

KPID memiliki peran vital dalam mengawasi penyiaran, mencegah penyebaran hoaks, menjamin keberagaman isi siaran, hingga memastikan kepatuhan lembaga penyiaran terhadap etika dan regulasi. Karena itu, proses seleksi komisioner baru menjadi sorotan publik setiap periodenya.

komisi i dprd panggil mantan timsel kpid untuk klarifikasi                            radar bengkulu – proses seleksi calon komisioner komisi penyiaran indonesia daerah (kpid) provinsi bengkulu memasuki fase krusial. komisi i dprd provinsi bengkulu memastikan telah menerima surat keputusan (sk) pimpinan dprd sebagai dasar hukum untuk memulai tahapan fit and proper test terhadap 21 nama calon komisioner yang diajukan tim seleksi (timsel).
ketua komisi i dprd provinsi bengkulu, h. zainal, s.sos., m.si., menjelaskan bahwa diterimanya sk tersebut menandai dimulainya tahap baru dalam proses seleksi lembaga penyiaran yang menjadi pilar penting ekosistem informasi publik di tingkat daerah.
“sk dari pimpinan dprd sudah berada di tangan kita. ini menjadi landasan hukum untuk memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan,” ujar zainal saat ditemui di gedung dprd.
daftar berisi 21 nama calon komisioner sebelumnya telah disampaikan timsel kepada dprd secara resmi. nama-nama tersebut berasal dari proses seleksi panjang yang telah dilakukan timsel sejak beberapa bulan terakhir, mencakup administrasi, tes kompetensi, wawancara, hingga uji publik.
baca juga:gubernur helmi hasan pastikan revitalisasi stadion semarak mulai 2026
baca juga:berpacu waktu, banggar – tapd kejar target pengesahan apbd 2026
namun, sebelum komisi i melangkah pada tahapan formal uji kelayakan, zainal menegaskan bahwa pihaknya memilih untuk mengambil langkah awal yang dianggap sangat penting: memanggil mantan tim seleksi.
“hanya saja sebelum memasuki tahap fit and proper test, langkah pertama yang kita lakukan adalah memanggil mantan timsel,” kata zainal.
pemanggilan ini, lanjutnya, bukan sekadar formalitas. dprd menilai perlu adanya penjelasan langsung dari timsel mengenai dasar penetapan 21 nama tersebut, terutama setelah muncul sejumlah surat masuk dan pemberitaan di berbagai media.
menurut zainal, dinamika yang muncul di publik—baik berupa kritik, pertanyaan, maupun dukungan terhadap hasil seleksi timsel—memerlukan respons yang transparan dan berbasis data.
 dprd, sebagai lembaga yang akan menentukan tujuh nama komisioner terpilih, memandang perlu memastikan seluruh proses berjalan akuntabel.
baca juga:operasi merah putih di bentang seblat: ribuan hektare direbut kembali
baca juga:blt kesra mulai disalurkan di bengkulu: 90 ribu warga terdata, penyaluran dikebut hingga akhir bulan
“ada surat masuk dan pemberitaan yang menandakan adanya pro dan kontra. pemanggilan ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut,” tegas zainal.
ia menegaskan bahwa komisi i tidak ingin terburu-buru melakukan fit and proper test sebelum mendapatkan penjelasan komprehensif dari pihak yang mengawal proses seleksi tahap awal. transparansi ini dianggap penting mengingat kpid adalah lembaga publik yang mengatur penyiaran di daerah dan bersinggungan dengan kepentingan masyarakat luas.
zainal berharap pertemuan dengan mantan timsel nanti dapat memberikan gambaran jelas terkait seluruh tahapan seleksi—mulai dari mekanisme penilaian, standar kompetensi, hingga argumen teknis yang melatarbelakangi penetapan 21 nama tersebut.
“dari sana nanti kita bisa memperoleh penjelasan langsung dan pemaparan yang komprehensif mengenai proses hingga diumumkannya 21 nama calon komisioner itu,” ujarnya.
ia menegaskan bahwa komisi i membutuhkan dasar kuat sebelum memulai uji kepatutan dan kelayakan. dprd ingin memastikan bahwa setiap nama yang masuk adalah peserta terbaik dari proses seleksi sebelumnya.
setelah tahapan klarifikasi dari mantan timsel dianggap tuntas, barulah komisi i akan menyusun jadwal pelaksanaan fit and proper test. proses ini akan menjadi tahapan penentu sebelum tujuh nama komisioner kpid provinsi bengkulu periode berikutnya ditetapkan.
baca juga:pemdes tebing rambutan salurkan blt dd tahap 4 tahun 2025 kepada 17 kpm
“ketika nanti apa yang disampaikan mantan timsel bisa diterima, barulah kita menggagendakan fit and proper test terhadap 21 nama tersebut,” jelas zainal.
dalam tahapan ini, para calon komisioner akan diuji terkait integritas, pemahaman regulasi penyiaran, kemampuan manajerial, hingga visi terhadap perkembangan ekosistem penyiaran di bengkulu.
“dari sana barulah kita menetapkan tujuh nama yang benar-benar layak menjadi komisioner kpid provinsi bengkulu,” tuturnya.
kpid memiliki peran vital dalam mengawasi penyiaran, mencegah penyebaran hoaks, menjamin keberagaman isi siaran, hingga memastikan kepatuhan lembaga penyiaran terhadap etika dan regulasi. karena itu, proses seleksi komisioner baru menjadi sorotan publik setiap periodenya.